Wakil Kepala BGN Sebut MBG Siswa Desil 8-10 Bisa Dihentikan

Jakarta, Lurusin.com — Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Trenggono mengonfirmasi bahwa pihaknya tengah mengkaji ulang skema penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah penghentian layanan MBG bagi siswa yang berasal dari keluarga desil 8 hingga 10 atau kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi. Langkah ini diambil dalam rangka efisiensi anggaran sekaligus memastikan bahwa bantuan tepat sasaran kepada kelompok yang paling membutuhkan.

Program MBG yang diluncurkan sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional telah menyentuh jutaan siswa di berbagai jenjang pendidikan. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul evaluasi mendalam terkait distribusi manfaat yang dinilai belum sepenuhnya proporsional. Trenggono menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan dampak signifikan terhadap gizi dan kesehatan generasi muda, terutama yang berasal dari latar belakang ekonomi lemah.

"Kami sedang mengkaji perubahan skema. Tidak menutup kemungkinan MBG untuk siswa desil 8-10 dihentikan karena mereka termasuk kelompok masyarakat yang secara ekonomi mampu," ujar Trenggono kepada wartawan di Jakarta, baru-baru ini.

Penetapan desil 8-10 sebagai kelompok yang berpotensi kehilangan kuota MBG didasarkan pada data kesejahteraan yang mengacu pada klasifikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial. Desil 8, 9, dan 10 merepresentasikan 30 persen keluarga Indonesia dengan tingkat kesejahteraan teratas. Dalam konteks program sosial, kelompok ini umumnya dianggap memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan gizi anak secara mandiri tanpa bantuan negara.

Evaluasi Menyeluruh Demi Efisiensi Anggaran

Kebijakan penghentian MBG untuk desil 8-10 bukanlah keputusan sepihak yang tiba-tiba, melainkan hasil dari serangkaian evaluasi menyeluruh yang melibatkan berbagai stakeholders. BGN bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kementerian Keuangan, serta pemerintah daerah untuk memetakan secara akurat data peserta didik dan tingkat ekonomi orang tua.

Menurut Trenggono, anggaran program MBG yang sangat besar perlu dikelola dengan bijaksana. Jika kuota dialihkan sepenuhnya kepada siswa dari keluarga desil 1 hingga 7, maka daya dukung fiskal pemerintah akan lebih terjaga sementara kualitas layanan untuk kelompok rentan bisa ditingkatkan. Artinya, bukan pengurangan kuantitas secara total, melainkan penyaluran yang lebih fokus dan berkeadilan.

• Tepat Sasaran: Dana difokuskan untuk keluarga prasejahtera dan tidak mampu.
• Efisiensi Anggaran: Mengurangi beban fiskal negara tanpa menghilangkan program.
• Penguatan Data: Integrasi basis data terpadu antar-kementerian untuk validasi penerima.

Di lapangan, kebijakan ini juga diharapkan dapat mengurangi potensi antrean panjang dan keterbatasan pasokan makanan di sekolah-sekolah yang jumlah siswanya sangat besar. Dengan menyaring peserta berdasarkan kriteria ekonomi, distribusi logistik diharapkan berjalan lebih lancar dan merata.

Dampak dan Respons Masyarakat

Meskipun kebijakan masih dalam tahap kajian, wacana penghentian MBG untuk desil 8-10 telah memicu beragam respons dari publik. Sebagian pihak menyambut baik langkah ini sebagai bentuk kebijakan pro-rakyat dan antisipasi terhadap pemborosan anggaran. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa pembagian berbasis desil bisa menimbulkan stigmatisasi sosial di lingkungan sekolah jika tidak dikomunikasikan dengan baik.

Trenggono menambahkan bahwa BGN akan memastikan transisi berjalan gradual dan tidak mengganggu proses belajar mengajar. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan sekolah dan komite orang tua untuk memberikan pemahaman bahwa perubahan skema ini dilakukan demi keberlanjutan program jangka panjang.

"Kami tidak ingin ada anak yang merasa terdiskriminasi. Namun, kami juga punya kewajiban moral untuk memprioritaskan yang paling membutuhkan. Komunikasi dan edukasi kepada orang tua menjadi kunci," tuturnya.

Sementara itu, praktisi pendidikan dan pengamat kebijakan publik menyerukan agar pemerintah tidak hanya mengandalkan data desil statis, tetapi juga mempertimbangkan dinamika ekonomi daerah. Biaya hidup di perkotaan dan pedesaan berbeda sehingga ambang batas desil perlu disesuaikan secara lokal agar tidak ada siswa yang sebenarnya membutuhkan tetapi tereliminasi dari program.

Hingga saat ini, belum ada keputusan final maupun timeline pasti mengenai kapan perubahan skema tersebut akan diberlakukan. BGN masih membuka ruang masukan dari berbagai pihak sebelum menyampaikan rekomendasi akhir kepada Presiden. Yang jelas, komitmen pemerintah untuk menjaga kualitas gizi siswa tetap menjadi prioritas utama, dengan pendekatan yang lebih cermat dan berbasis bukti.