Verifikasi Praperadilan Tersangka BPK dalam Perkara Muara Enim

Beredar klaim di sejumlah kanal informasi bahwa seorang pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara yang berkaitan dengan Pemerintah Kabupaten Muara Enim mengajukan permohonan praperadilan. Klaim tersebut juga menyebutkan bahwa KPK, selaku pihak termohon, menyatakan menghormati langkah hukum yang ditempuh tersangka. Berdasarkan verifikasi yang dilakukan tim Lurusin, klaim ini diperiksa terhadap dokumen persidangan, pernyataan resmi lembaga, serta kerangka hukum acara pidana yang berlaku.

Klaim yang Beredar

Klaim: Pegawai BPK berstatus tersangka dalam kasus Muara Enim mengajukan praperadilan terhadap KPK. KPK selaku termohon menyatakan menghormati upaya hukum tersebut.

Klaim di atas diperiksa terhadap tiga unsur: pertama, keberadaan permohonan praperadilan yang tercatat di pengadilan negeri; kedua, status hukum pemohon sebagai tersangka dalam perkara yang ditangani KPK; ketiga, sikap resmi KPK sebagai pihak termohon dalam persidangan.

Hasil Verifikasi

Berdasarkan verifikasi terhadap data perkara yang teregistrasi di lingkungan peradilan umum, permohonan praperadilan atas nama tersangka berinisial TS — auditor pada perwakilan BPK di wilayah Sumatera — teregister dan diperiksa dalam sidang yang terbuka untuk umum. Objek permohonan adalah penetapan tersangka oleh KPK. Faktanya adalah, penetapan tersangka merupakan salah satu objek sah praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang memperluas kompetensi praperadilan hingga mencakup sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Data menunjukkan bahwa KPK menetapkan TS sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Penetapan tersangka oleh KPK, berdasarkan keterangan resmi lembaga, dilakukan setelah ditemukannya bukti permulaan yang cukup, merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 44 ayat (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Dalam persidangan praperadilan, termohon memikul beban membuktikan bahwa penetapan tersangka telah didukung minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHAP.

Adapun sikap kelembagaan KPK, berdasarkan pernyataan resmi yang disampaikan juru bicara lembaga tersebut, KPK menghormati praperadilan sebagai hak hukum setiap tersangka dan menyatakan kesiapan menghadapi permohonan melalui mekanisme persidangan. Pernyataan ini konsisten dengan posisi KPK dalam sejumlah praperadilan terdahulu. Perlu dicatat, sikap menghormati upaya hukum bukan merupakan pengakuan atas kelemahan penetapan tersangka, melainkan bentuk kepatuhan terhadap asas due process of law.

Konteks Hukum Acara

Praperadilan bukan pemeriksaan pokok perkara. Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP, hakim praperadilan hanya menilai sah atau tidaknya tindakan upaya paksa dari aspek prosedural, bukan menilai kesalahan materiil tersangka. Data menunjukkan bahwa mayoritas permohonan praperadilan terhadap penetapan tersangka oleh KPK berakhir dengan putusan menolak permohonan pemohon, meskipun terdapat pengecualian dalam sejumlah putusan tertentu. Oleh karena itu, pengajuan praperadilan tidak dapat dimaknai sebagai bukti bahwa penetapan tersangka cacat hukum, sebagaimana penolakan praperadilan juga tidak otomatis membuktikan kesalahan materiil.

Verifikasi juga menemukan bahwa status tersangka TS tetap berlaku selama belum terdapat putusan praperadilan yang membatalkannya atau putusan akhir pada pemeriksaan pokok perkara. Hak praperadilan dijamin oleh hukum acara pidana, dan penggunaannya oleh tersangka merupakan bagian sah dari sistem peradilan pidana.

Kesimpulan

Berdasarkan verifikasi terhadap registrasi perkara, kerangka KUHAP, Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, serta pernyataan resmi KPK, faktanya adalah: (1) permohonan praperadilan oleh pegawai BPK berstatus tersangka dalam perkara Muara Enim memang diajukan dan diperiksa pengadilan; (2) KPK selaku termohon menyatakan menghormati upaya hukum tersebut dan menghadapinya melalui persidangan; (3) praperadilan bersifat pemeriksaan prosedural dan tidak menyentuh pokok perkara.

Rating: BENAR. Klaim bahwa pegawai BPK tersangka kasus Muara Enim mengajukan praperadilan dan KPK menghormati upaya hukum itu sesuai dengan bukti pada sumber resmi. Informasi hanya menjadi menyesatkan apabila praperadilan ditafsirkan sebagai pembatalan status tersangka — penafsiran yang bertentangan dengan hukum acara pidana dan tidak akurat.