Verifikasi: Dua Praperadilan Febrie Adriansyah dalam Kasus TPPU

Berdasarkan verifikasi Lurusin, beredar klaim bahwa Febrie Adriansyah akan mengajukan dua permohonan praperadilan secara terpisah dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjeratnya. Klaim tersebut disertai penjelasan pihak kuasa hukum bahwa pemisahan permohonan merupakan bagian dari strategi hukum karena masing-masing permohonan memiliki objek dan dasar pengujian yang berbeda. Laporan ini memeriksa konsistensi klaim tersebut dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

Klaim yang Beredar

Klaim yang diperiksa terdiri atas dua unsur. Pertama, klaim bahwa terdapat rencana pengajuan dua permohonan praperadilan oleh pihak Febrie Adriansyah. Kedua, klaim bahwa pemisahan tersebut dibenarkan karena perbedaan objek dan dasar pengujian. Sebagai konteks, Febrie Adriansyah tercatat pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan telah berstatus tersangka dalam perkara yang ditangani Kejaksaan Agung, termasuk sangkaan TPPU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Klaim: dua praperadilan diajukan terpisah sebagai strategi hukum. Fakta: hukum acara pidana Indonesia mengenal pengujian praperadilan atas objek yang berbeda-beda, sehingga pemisahan permohonan tidak bertentangan dengan prosedur.

Verifikasi Prosedural

Faktanya adalah, kewenangan praperadilan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 77 KUHAP membatasi objek praperadilan pada tiga hal: sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 kemudian memperluas objek tersebut sehingga mencakup sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Data menunjukkan bahwa setiap objek pengujian berdiri sendiri. Permohonan yang menguji penetapan tersangka memiliki dasar hukum dan beban pembuktian yang berbeda dengan permohonan yang menguji keabsahan penyitaan aset. Dengan demikian, pernyataan kuasa hukum bahwa dua permohonan dipisahkan karena perbedaan objek dan dasar pengujian sejalan dengan konstruksi Pasal 77 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Tidak ditemukan ketentuan dalam sumber resmi yang melarang pemohon mengajukan lebih dari satu praperadilan sepanjang objeknya berbeda dan tidak menguji objek yang sama dua kali.

Konteks TPPU dan Batas Verifikasi

Dalam perkara TPPU, objek sengketa praperadilan kerap berkaitan dengan penyitaan aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menegaskan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan TPPU dapat dilakukan tanpa harus membuktikan tindak pidana asalnya terlebih dahulu. Ketentuan ini sering menjadi titik uji dalam praperadilan karena pemohon dapat mempersoalkan kecukupan bukti permulaan yang digunakan penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka maupun dalam menyita aset.

Namun demikian, verifikasi ini memiliki batas. Hingga laporan disusun, belum tersedia dokumen resmi permohonan yang teregister di kepaniteraan pengadilan negeri yang dapat diakses publik. Klaim mengenai rencana pengajuan masih bersifat pernyataan sepihak dari kuasa hukum. Keberadaan permohonan, nomor register, dan jadwal sidang hanya dapat diverifikasi melalui sistem informasi penelusuran perkara pengadilan setelah permohonan resmi didaftarkan. Setiap kesimpulan mengenai peluang dikabulkan atau ditolaknya permohonan sebelum persidangan berlangsung adalah spekulasi dan tidak berdasar bukti.

Kesimpulan dan Rating

Berdasarkan verifikasi, klaim bahwa pemisahan dua praperadilan merupakan strategi yang dibenarkan secara prosedural adalah akurat, karena setiap objek pengujian praperadilan berdiri sendiri menurut KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, klaim mengenai kekuatan materiil permohonan belum dapat diverifikasi dan tetap menjadi kewenangan hakim tunggal praperadilan untuk menilai berdasarkan bukti di persidangan.

Rating: SEBAGIAN BENAR. Aspek prosedural klaim konsisten dengan sumber resmi hukum acara pidana, sedangkan aspek faktual mengenai pengajuan permohonan masih menunggu bukti dokumen resmi dari pengadilan. Pernyataan apa pun yang menyimpulkan bahwa praperadilan pasti dikabulkan sebelum sidang digelar termasuk kategori menyesatkan dan tidak akurat.