Verifikasi Klaim Menkum Supratman Andi Agtas soal Arak Bali dan Sopi

Berdasarkan verifikasi yang dilakukan tim Lurusin, beredar klaim bahwa Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mendorong minuman tradisional Arak Bali dan Sopi dari Nusa Tenggara Timur menjadi kekayaan intelektual global bernilai ekonomi tinggi, dengan perbandingan terhadap Champagne. Laporan ini memeriksa keakuratan klaim tersebut berdasarkan data resmi, dokumen peraturan perundang-undangan, serta rekam jejak pernyataan pejabat terkait. Pemeriksaan dilakukan secara terpisah terhadap setiap unsur klaim agar tidak terjadi pengaburan antara fakta hukum, pernyataan pejabat, dan target kebijakan yang bersifat aspirasional.

Klaim yang Diperiksa

Klaim: Menkum Supratman Andi Agtas menargetkan Arak Bali dan Sopi mendunia seperti Champagne melalui skema kekayaan intelektual agar memiliki nilai ekonomi tinggi.

Klaim ini mengandung tiga unsur yang dapat diverifikasi secara terpisah: pertama, identitas dan posisi pejabat yang disebutkan; kedua, keberadaan pernyataan resmi mengenai dorongan kekayaan intelektual bagi kedua minuman tradisional tersebut; ketiga, kelayakan perbandingan dengan Champagne dalam konteks pelindungan indikasi geografis. Ketiga unsur diperiksa menggunakan sumber resmi dan dokumen hukum yang dapat diakses publik.

Verifikasi Identitas dan Kewenangan Pejabat

Data menunjukkan Supratman Andi Agtas menjabat Menteri Hukum Republik Indonesia dalam Kabinet Merah Putih yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 21 Oktober 2024. Sebelumnya, ia menjabat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sejak 19 Agustus 2024 pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kementerian Hukum membawahi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), unit yang berwenang mengelola pendaftaran indikasi geografis berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian, kewenangan kelembagaan yang melekat pada jabatan tersebut konsisten dengan substansi klaim yang beredar.

Verifikasi Pernyataan dan Konteks Kebijakan

Berdasarkan penelusuran pernyataan publik, Supratman Andi Agtas memang menyampaikan dorongan agar produk tradisional Indonesia, termasuk minuman khas daerah, memperoleh pelindungan kekayaan intelektual sehingga memiliki nilai ekonomi setara produk global seperti Champagne dan Tequila. Pernyataan ini sejalan dengan agenda yang telah berjalan di tingkat daerah. Pemerintah Provinsi Bali telah mengatur tata kelola arak melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali, yang memberi payung hukum bagi produksi dan pemasaran arak Bali setelah sebelumnya beroperasi tanpa kepastian hukum. Upaya pendaftaran indikasi geografis Arak Bali juga telah menjadi agenda yang dikawal pemangku kepentingan daerah bersama DJKI.

Adapun Sopi merupakan minuman hasil destilasi tradisional dari Nusa Tenggara Timur yang diolah dari nira pohon lontar atau enau. Faktanya adalah, berbeda dengan Arak Bali, Sopi hingga saat ini belum memiliki payung regulasi daerah yang setara dan belum tercatat sebagai indikasi geografis terdaftar. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis, pendaftaran memerlukan dokumen deskripsi yang memuat reputasi, kualitas, karakteristik produk, serta keterkaitannya dengan faktor alam dan manusia di wilayah asal. Artinya, dorongan kekayaan intelektual bagi Sopi masih berada pada tahap wacana kebijakan dan memerlukan proses panjang sebelum memperoleh status hukum.

Kelayakan Perbandingan dengan Champagne

Perbandingan dengan Champagne memiliki dasar teknis yang sah. Champagne dilindungi melalui skema Appellation d'Origine Contrôlée di Prancis serta diakui sebagai indikasi geografis di berbagai yurisdiksi, sehingga hanya minuman berkarbonasi dari wilayah Champagne yang berhak menggunakan nama tersebut. Skema serupa tersedia dalam sistem hukum Indonesia melalui indikasi geografis sebagaimana diatur UU 20/2016. Data menunjukkan Indonesia telah memiliki produk dengan pelindungan serupa, antara lain Kopi Arabika Kintamani Bali dan Lada Putih Muntok, yang membuktikan mekanisme tersebut operasional dan bukan sekadar konsep.

Kesimpulan

Verifikasi menemukan klaim mengenai dorongan Menkum Supratman Andi Agtas terhadap Arak Bali dan Sopi sebagai kekayaan intelektual global konsisten dengan pernyataan resmi pejabat, kewenangan kelembagaan Kementerian Hukum, dan kerangka regulasi yang berlaku. Namun perlu dicatat dua hal: pertama, target nilai ekonomi tinggi bersifat aspirasional dan belum merupakan fakta yang terrealisasi; kedua, status pelindungan kedua produk berbeda — Arak Bali telah memiliki payung regulasi daerah, sedangkan Sopi belum memiliki dasar hukum maupun pendaftaran indikasi geografis.

Rating: BENAR — dengan catatan bahwa klaim menggambarkan target kebijakan yang sedang diupayakan, bukan capaian yang telah terwujud.