Verifikasi: Dua Praperadilan Febrie Adriansyah dan Klaim Pelanggaran Prosedur

Berdasarkan verifikasi yang dilakukan Lurusin, beredar informasi bahwa Febrie Adriansyah, mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, telah mendaftarkan dua permohonan praperadilan. Informasi tersebut menyatakan bahwa langkah hukum itu ditujukan untuk membatalkan penetapan status tersangka terhadap dirinya sekaligus menghentikan proses penyidikan yang tengah berjalan. Laporan ini menelusuri klaim tersebut secara terpisah: apa yang dapat dikonfirmasi, apa yang masih berupa argumentasi sepihak, dan apa yang belum dapat diverifikasi secara independen.

Klaim yang Beredar

Klaim bahwa dua permohonan praperadilan telah diajukan berasal dari pernyataan tim kuasa hukum Febrie Adriansyah. Menurut versi pembela, permohonan pertama menyasar sah atau tidaknya penetapan tersangka, sedangkan permohonan kedua berkaitan dengan rangkaian tindakan penyidikan yang dinilai cacat prosedur. Kuasa hukum menyebut telah mengantongi sejumlah bukti yang mereka klaim sebagai pelanggaran hukum acara, mulai dari tahap penyelidikan hingga peningkatan status perkara ke penyidikan.

Perlu dicatat secara tegas: seluruh uraian mengenai dugaan pelanggaran prosedur hingga saat ini merupakan argumentasi pihak pemohon, bukan fakta yang telah diuji di muka persidangan. Belum ada putusan hakim tunggal praperadilan yang menyatakan penetapan tersangka tersebut tidak sah atau menyatakan penyidikan harus dihentikan.

Verifikasi terhadap Kerangka Hukum

Faktanya adalah, praperadilan merupakan mekanisme yang sah dan diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 1 angka 10 KUHAP mendefinisikan praperadilan sebagai wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, serta permintaan ganti rugi dan rehabilitasi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 kemudian memperluas objek praperadilan sehingga mencakup sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Data menunjukkan bahwa mengajukan lebih dari satu permohonan praperadilan untuk objek gugatan yang berbeda dimungkinkan secara hukum. Dengan demikian, klaim mengenai dua permohonan yang didaftarkan secara terpisah konsisten dengan praktik hukum acara yang berlaku dan tidak dengan sendirinya menunjukkan kejanggalan prosedural.

Fakta yang Dapat Dikonfirmasi

Berdasarkan penelusuran Lurusin, unsur yang dapat dikonfirmasi adalah sebagai berikut. Pertama, Febrie Adriansyah memang berstatus tersangka dalam perkara yang ditangani penyidik, dan penetapan itulah yang menjadi objek gugatan. Kedua, tim kuasa hukum telah menyatakan secara terbuka bahwa permohonan praperadilan didaftarkan ke pengadilan negeri yang berwenang. Ketiga, pokok permohonan mencakup permintaan agar status tersangka dinyatakan tidak sah demi hukum dan proses penyidikan dihentikan.

Namun demikian, klaim mengenai adanya pelanggaran hukum acara belum dapat diverifikasi secara independen. Dokumen permohonan yang menjadi dasar argumentasi pembela belum dipublikasikan secara utuh untuk diperiksa publik, dan pihak termohon belum memberikan jawaban resmi dengan rincian yang setara. Dalam standar verifikasi forensik, klaim sepihak yang belum diuji persidangan tidak dapat dinyatakan sebagai fakta.

Konteks Perkara

Penetapan tersangka terhadap seorang mantan pejabat tinggi di institusi kejaksaan merupakan peristiwa hukum yang signifikan. Praperadilan dalam konteks semacam ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol horizontal: hakim tunggal akan memeriksa apakah penyidik memiliki minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dipersyaratkan Pasal 184 KUHAP sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Jika hakim menemukan syarat formil tidak terpenuhi, penetapan tersangka dapat dinyatakan batal demi hukum. Sebaliknya, jika prosedur dinilai sah, permohonan akan ditolak dan penyidikan berlanjut.

Data historis menunjukkan hasil praperadilan beragam: sebagian permohonan dikabulkan, namun sebagian besar ditolak pengadilan. Karena itu, pengajuan praperadilan tidak dapat disamakan dengan pembuktian bahwa pelanggaran prosedur benar-benar terjadi. Keduanya adalah hal berbeda yang kerap dicampuradukkan dalam pemberitaan.

Kesimpulan Verifikasi

Rating: SEBAGIAN BENAR. Klaim bahwa Febrie Adriansyah mengajukan dua permohonan praperadilan untuk membatalkan status tersangka dan menghentikan penyidikan konsisten dengan mekanisme hukum yang tersedia dan didukung pernyataan resmi kuasa hukum. Namun, klaim bahwa telah terjadi pelanggaran hukum acara dalam penetapan tersangka masih berupa dalil sepihak yang belum diuji di persidangan. Menyatakan pelanggaran itu sebagai fakta pada tahap ini bertentangan dengan standar bukti dan berpotensi menyesatkan publik. Lurusin akan memperbarui verifikasi ini setelah putusan hakim praperadilan dibacakan.