Trump Sinyalkan Penjualan Jet Tempur Siluman ke Ankara, Abaikan Keberatan Netanyahu

ANKARA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara mengejutkan menyatakan kesiapan pemerintahannya untuk mempertimbangkan penjualan jet tempur siluman F-35 Lightning II kepada Turki. Pernyataan ini menandai perubahan drastis kebijakan keamanan Washington, sekaligus mengabaikan permintaan tegas dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang dikabarkan sebelumnya meminta AS membatalkan rencana tersebut.

Menurut laporan yang dihimpun oleh para kontributor Lurusin.com di Ankara, Trump menyampaikan sinyal kuat itu di sela-sela lawatan kenegaraannya dalam pertemuan puncak Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang digelar di ibu kota Turki. Dalam sejumlah pernyataan ringkas yang ia lontarkan, Trump bahkan melontarkan pujian atas tingkat loyalitas Ankara yang dinilainya melebihi sejumlah aliansi tradisional Negeri Paman Sam.

"Kami memiliki hubungan yang lebih baik dengan Turki, dan dalam banyak hal, Turki jauh lebih setia dibandingkan negara-negara lain yang kami kira akan setia," ujar Trump, dikutip oleh tim redaksi Lurusin.com pada Selasa (7/7).

Pernyataan itu langsung memantik berbagai spekulasi di kalangan pengamat intelijen dan pertahanan global. Turki, anggota NATO dengan militer terbesar kedua, sejak tahun 2019 telah dicoret dari program F-35 Joint Strike Fighter oleh Washington. Pencoretan itu merupakan buntut dari pembelian sistem rudal anti-udara S-400 buatan Rusia oleh Ankara, yang oleh Pentagon dan NATO dianggap dapat membocorkan teknologi siluman jet tempur generasi kelima tersebut ke tangan Moskow.

Hubungan Segitiga AS-Israel-Turki Memanas

Selama bertahun-tahun, Israel dikenal sebagai satu-satunya negara di kawasan Timur Tengah yang mengoperasikan skuadron F-35 canggih, termasuk varian F-35I Adir yang telah dimodifikasi secara khusus sesuai kebutuhan Militer Israel (IDF). Keunggulan kualitatif militer (Qualitative Military Edge/QME) yang selama ini dijamin oleh undang-undang Amerika Serikat menjadi tameng bagi Tel Aviv untuk mencegah penjualan persenjataan mutakhir ke negara-negara tetangga yang dianggap berpotensi sebagai ancaman.

Oleh karena itu, manuver Trump yang secara terang-terangan mempertimbangkan permintaan Ankara ini tidak hanya mengabaikan lobi keras Netanyahu, tetapi juga berpotensi merusak keseimbangan kekuatan udara di Mediterania Timur. Stasiun-stasiun televisi Israel pada hari yang sama melaporkan bahwa Netanyahu dalam komunikasi tertutup mendesak Gedung Putih untuk tidak "menyetarakan" kemampuan tempur Turki dengan Israel, terutama di tengah ketegangan berkepanjangan antara kedua negara terkait konflik Gaza dan status Yerusalem.

Di sisi lain, presiden Turki yang baru terpilih, yang telah memulihkan komunikasi strategis dengan pemerintahan Trump jilid kedua, terus menekankan bahwa Ankara membutuhkan modernisasi armada udaranya secara mendesak. Pembelian F-35, jika terealisasi, akan menggantikan armada F-16 Fighting Falcon yang semakin menua dan sekaligus mengembalikan posisi tawar Turki di kancah aliansi transatlantik pasca-krisis S-400.

Pengamat militer dari lembaga kajian strategis di Brussel, yang dihubungi oleh redaksi Lurusin.com, menilai bahwa pernyataan Trump mungkin juga bermuatan taktis. Trump disebut ingin menekan blok Eropa—yang kerap ia kritik dalam hal pembagian beban pertahanan NATO—dengan cara "merayu" Turki kembali ke meja perundingan program pesawat tempur gabungan. Namun, para analis itu mengingatkan bahwa tanpa lampu hijau dari Kongres AS, klausul penjualan F-35 ke Ankara masih akan menemui jalan terjal.

Sementara itu, di dalam negeri AS sendiri, sejumlah senator dari kedua partai besar telah menyuarakan skeptisisme. Mereka meragukan bahwa loyalitas Turki cukup kuat untuk diberikan akses ke teknologi siluman paling sensitif, mengingat posisi ambigu Ankara dalam menangani krisis Ukraina dan hubungan ekonomi yang terus menghangat dengan Rusia.

Belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Pertahanan Turki maupun Kedutaan Besar Israel di Washington terkait sinyal terbaru ini. Namun, bagi banyak pihak, langkah tegas Trump ini menegaskan satu hal: era baru pragmatisme transaksional benar-benar telah diterapkan penuh di Gedung Putih, di mana aliansi jangka panjang tidak lagi menjadi jaminan mutlak bagi penolakan terhadap permintaan persenjataan yang sensitif.