Shehbaz Sharif: Air Tak Boleh Dijadikan Senjata Politik

Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan bahwa air adalah "nyawa" bagi kawasan Asia Selatan dan tidak boleh dijadikan senjata dalam politik. Pernyataan itu disampaikan dalam pidatonya di hadapan para pemimpin negara anggota Shanghai Cooperation Organisation (SCO) di Bishkek, Kirgistan, Selasa lalu. Dalam forum yang membahas kerja sama regional itu, Sharif secara implisit menyoroti perselisihan dengan India terkait Perjanjian Indus Waters Treaty (IWT) yang telah berlangsung puluhan tahun.

"Air adalah nyawa kawasan kita. Ia menopang jutaan jiwa, menyuburkan tanah kita, dan mengamankan masa depan generasi mendatang," ujar Sharif di hadapan para kepala negara SCO. Ia menekankan bahwa air "tidak boleh dipersenjatai, tidak boleh dijadikan alat paksaan, dan tidak boleh dieksploitasi untuk keuntungan politik." Pernyataan ini langsung mengacu pada ketegangan antara Islamabad dan New Delhi terkait proyek pembangkit listrik tenaga air di Kashmir yang dikuasai India.

"Perjanjian yang mengatur perairan bersama kita adalah komitmen internasional yang mengikat dan sakral. Itu bukan urusan kenyamanan politik yang bisa diabaikan begitu saja. Mereka harus dihormati tanpa syarat, baik dalam isi maupun semangat." — Shehbaz Sharif, PM Pakistan

Pidato tersebut muncul sehari setelah Permanent Court of Arbitration (PCA) di Den Haag memerintahkan India untuk mematuhi IWT dengan Pakistan dan menghentikan sementara pekerjaan pada proyek pembangkit listrik tenaga air di wilayah Kashmir yang disengketakan. Keputusan PCA itu merupakan kemenangan diplomatik bagi Pakistan, yang selama ini mengklaim bahwa India melanggar ketentuan perjanjian dengan membangun bendungan tanpa konsultasi yang memadai.

Air dan Diplomasi di SCO

Forum SCO, yang juga beranggotakan Tiongkok, Rusia, dan negara-negara Asia Tengah, menjadi panggung bagi Sharif untuk mengangkat isu air lintas batas tanpa menyebut India secara langsung. Strategi ini lazim digunakan Pakistan untuk menekan India di panggung multilateral sambil menjaga hubungan bilateral yang rapuh. Dalam pidatonya, Sharif juga menekankan bahwa kawasan tidak dapat "mencapai potensi penuh tanpa perdamaian abadi."

Isu air antara India dan Pakistan bukanlah hal baru. Sejak kemerdekaan kedua negara pada 1947, aliran Sungai Indus dan anak-anak sungainya menjadi sumber ketegangan. IWT yang ditandatangani pada 1960 dengan mediasi Bank Dunia mengatur pembagian perairan: tiga sungai timur (Ravi, Beas, Sutlej) dialokasikan ke India, sementara tiga sungai barat (Indus, Jhelum, Chenab) untuk Pakistan. Namun, pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga air oleh India di sungai barat kerap menjadi sengketa karena dianggap mengurangi aliran air ke Pakistan.

Pakistan mengandalkan sungai Indus untuk irigasi 80% lahan pertaniannya, menjadikan perjanjian ini sebagai fondasi ketahanan pangan dan ekonomi. Setiap gangguan aliran air dapat memicu krisis kemanusiaan di negara yang rentan terhadap kekeringan dan banjir.

Sengketa Indus Waters Treaty dan Putusan PCA

Putusan PCA pada awal pekan ini menjadi tonggak baru dalam sengketa yang telah berlangsung lebih dari satu dekade. Pengadilan menolak argumen India bahwa perjanjian tersebut dapat diakhiri atau ditangguhkan sepihak. "Perjanjian tetap berlaku penuh," tegas PCA. Keputusan ini dianggap sebagai preseden hukum internasional yang mengikat.

Menurut analis, putusan tersebut mengukuhkan prinsip bahwa perjanjian bilateral tentang sumber daya alam tidak boleh dirusak oleh perubahan politik unilateral. Dr. Fatima Rizvi, pakar hukum internasional dari Universitas Lahore, mengatakan, "Keputusan ini tidak hanya penting bagi Pakistan-India, tetapi juga bagi negara-negara lain yang memiliki perjanjian perairan lintas batas. Ini mengingatkan bahwa komitmen internasional bukanlah kartu yang bisa dibuang begitu saja."

Namun, India belum memberikan respons resmi terhadap putusan tersebut. Pemerintah New Delhi selama ini bersikukuh bahwa proyek-proyek pembangkit listriknya tidak melanggar IWT karena hanya memanfaatkan aliran air tanpa mengurangi volume secara signifikan. Ketegangan di Kashmir dan hubungan bilateral yang membeku membuat implementasi putusan ini masih penuh ketidakpastian.

Dampak bagi Kawasan dan Masa Depan IWT

Pidato Sharif di SCO juga menyiratkan harapan agar mekanisme multilateral dapat mengawasi implementasi perjanjian air. Dalam konteks perubahan iklim yang memperparah kelangkaan air, sengketa IWT bisa menjadi bom waktu. Data menunjukkan bahwa ketersediaan air per kapita di Pakistan menurun drastis dari 5.000 meter kubik pada 1950 menjadi kurang dari 1.000 meter kubik saat ini, mendekati ambang batas kelangkaan.

Para pengamat menilai bahwa meskipun putusan PCA bersifat mengikat secara hukum, tanpa kemauan politik dari India, perjanjian ini bisa terus menjadi sumber gesekan. "Air adalah isu yang menyentuh langsung kehidupan rakyat. Jika tidak dikelola dengan hati-hati, sengketa air bisa memicu konflik yang lebih luas," ujar Dr. Ahmed Nawaz, peneliti di Institute of Regional Studies Islamabad.

Pakistan berharap SCO dapat memainkan peran lebih besar dalam memfasilitasi dialog teknis antara kedua negara. Namun, dengan India yang cenderung menolak mediasi pihak ketiga, jalan menuju penyelesaian masih panjang. Yang jelas, seruan Shehbaz Sharif di Bishkek menjadi pengingat bahwa air—sumber kehidupan—tidak boleh menjadi alat perpecahan.