Sekda Tangerang Tutup Mulut soal Dugaan Monopoli Pangan Rp15,26 Miliar

Pejabat tertinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang kembali menjadi pusat perhatian setelah menolak berkomentar ketika ditemui awak media. Sekretaris Daerah Soma Atmaja memilih diam ketika diminta keterangan mengenai laporan dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang kebutuhan pokok yang bernilai Rp15,26 miliar. Sikap bungkam itu terlihat sesaat setelah acara rapat paripurna digelar, ketika sejumlah jurnalis mencoba menemui dirinya untuk meminta klarifikasi.

Kronologi penolakan berkomentar

Kejadian bermula ketika rapat paripurna DPRD Kabupaten Tangerang usai dilaksanakan. Para awak media yang sudah menunggu di area gedung DPRD berusaha mengejar Soma Atmaja untuk memperoleh penjelasan resmi. Namun, Sekda beserta rombongan berjalan cepat meninggalkan lokasi tanpa memberikan jawaban apa pun. Beberapa pertanyaan yang diajukan wartawan mengenai kasus dugaan monopoli pengadaan barang makanan dan minuman, atau yang akrab disebut mamin, tidak direspons sama sekali.

Penolakan memberikan keterangan ini bukan kali pertama terjadi di kalangan pejabat daerah ketika menghadapi kasus hukum yang sedang bergulir. Sebagian pejabat kerap beralasan bahwa proses hukum masih berjalan sehingga tidak etis memberikan pernyataan lebih dulu. Namun, masyarakat berhak mengetahui posisi penyelenggara pemerintah ketika anggaran daerah diduga terlibat dalam praktik yang merugikan keuangan negara.

Apa yang melatarbelakangi laporan dugaan kecurangan

Laporan yang beredar mengarah pada dugaan kecurangan dalam proses pengadaan paket barang kebutuhan pokok senilai Rp15,26 miliar. Secara umum, pengadaan barang kebutuhan pokok untuk keperluan bantuan sosial atau stok daerah wajib mengikuti prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, hingga serah terima barang. Setiap tahapan harus terdokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dugaan monopoli mengindikasikan adanya kecenderungan satu pihak atau kelompok pemasok menguasai distribusi barang tertentu sehingga pesaing lain tidak bisa masuk. Praktik semacam ini berpotensi menaikkan harga, menurunkan kualitas barang, dan memperkecil manfaat yang diterima masyarakat. Nilai Rp15,26 miliar tergolong signifikan untuk anggaran daerah, sehingga setiap kerugian akibat penyelewengan akan berdampak langsung pada pelayanan publik.

Kejaksaan Negeri setempat diketahui tengah melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut. Penyelidikan merupakan tahap awal sebelum sebuah perkara dinaikkan ke tingkat penyidikan. Pada tahap ini, aparat penegak hukum mengumpulkan dokumen, memeriksa saksi, dan menelusuri alur pengeluaran anggaran untuk memastikan apakah terdapat unsur pelanggaran hukum.

Implikasi sikap bungkam bagi publik

Ketika pejabat publik menolak memberikan penjelasan, ruang informasi menjadi kosong dan seringkali diisi oleh spekulasi. Ketidaktransparanan seperti ini justru memicu kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah menurun. Transparansi tidak berarti menghakimi sebelum putusan pengadilan terbit, melainkan membuka akses bagi masyarakat untuk memahami perkembangan kasus yang memakai uang negara.

Sebaliknya, diamnya pejabat justru meningkatkan tanda tanya di kalangan warga. Pertanyaan mendasarnya sederhana: apakah anggaran Rp15,26 miliar telah digunakan sesuai peruntukan, siapa pihak yang memperoleh kontrak, dan apakah proses pemilihan pemasok dilakukan secara kompetitif. Semua pertanyaan itu wajib dijawab melalui jalur resmi, entah oleh kejaksaan, inspektorat, maupun pemerintah daerah.

Langkah hukum yang sedang berjalan

Sampai saat ini, status perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Artinya, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Proses ini membutuhkan waktu karena penyelidik harus mencocokkan dokumen lelang, kuitansi pembayaran, serta hasil pemeriksaan fisik barang di lapangan. Setiap temuan akan menjadi dasar untuk menentukan apakah kasus ini dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Publik diimbau menunggu keterangan resmi dari aparat penegak hukum, sambil tetap mengawasi jalannya pemeriksaan. Dalam sistem yang sehat, keheningan pejabat tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban. Fakta di lapangan, dokumen pengadaan, dan hasil audit akan menjadi penentu utama: apakah laporan dugaan kecurangan ini memiliki dasar kuat, atau justru gugur setelah diperiksa secara menyeluruh. Sampai proses itu tuntas, kasus senilai Rp15,26 miliar ini tetap menjadi sorotan publik yang menuntut kejelasan dan akuntabilitas.