Dunia komunikasi kebijakan publik kerap membutuhkan figur yang mampu menjembatani bahasa teknis pemerintahan dengan kepentingan masyarakat luas. Salah satu nama yang dikenal di ranah tersebut adalah Irsyad Al Ghifari, S.E., M.I.Kom, seorang praktisi yang memadukan latar belakang ilmu ekonomi dan komunikasi dalam menekuni bidang komunikasi kebijakan publik serta komunikasi keuangan. Profilnya mencerminkan bagaimana dua disiplin ilmu yang berbeda dapat saling memperkuat ketika diaplikasikan dalam pekerjaan nyata.
Latar Belakang Akademik yang Lintas Disiplin
Irsyad Al Ghifari mengenyam pendidikan pada dua rumpun keilmuan yang berbeda, yaitu ekonomi dan ilmu komunikasi. Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) menjadi fondasi pertamanya dalam memahami logika anggaran, mekanisme pasar, serta berbagai persoalan finansial yang kerap menjadi inti dari sebuah kebijakan. Pemahaman semacam ini penting, mengingat kebijakan publik tidak pernah lepas dari persoalan alokasi sumber daya dan dampak ekonominya terhadap masyarakat.
Setelah itu, ia melanjutkan ke jenjang magister komunikasi (M.I.Kom), yang memperluas kapasitasnya dalam menyusun strategi pesan, mengelola persepsi publik, dan merancang komunikasi yang tepat sasaran. Kombinasi kedua pendidikan tersebut menghasilkan pendekatan yang relatif unik: kemampuan membaca persoalan keuangan secara analitis sekaligus keahlian menyampaikannya secara mudah dipahami.
Dalam praktiknya, banyak kebijakan gagal bukan karena substansinya buruk, melainkan karena cara penyampaiannya tidak tepat. Informasi yang disampaikan terlalu teknis, terlalu kering, atau justru datang terlambat sehingga ruang publik diisi oleh dugaan dan kepanikan. Di sinilah relevansi profil akademik semacam milik Irsyad menjadi signifikan.
Fokus pada Komunikasi Kebijakan Publik
Komunikasi kebijakan publik adalah salah satu area utama yang digelutinya. Bidang ini menuntut kemampuan untuk menerjemahkan regulasi, program pemerintah, atau rencana strategis ke dalam bahasa yang dapat dicerna oleh berbagai audiens, mulai dari kalangan birokrat, pelaku usaha, media, hingga warga biasa. Proses tersebut bukan sekadar penyederhanaan kata, melainkan penyusunan narasi yang akurat sekaligus relevan.
Seorang praktisi di bidang ini biasanya terlibat dalam berbagai aktivitas, antara lain penyusunan materi komunikasi, pengelolaan komunikasi krisis, fasilitasi dialog dengan pemangku kepentingan, sampai pendampingan lembaga dalam membangun citra yang kredibel. Dalam setiap tahapan itu, ketepatan data dan kehati-hatian dalam menyampaikan klaim menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
Konteks Indonesia sendiri memberikan tantangan tersendiri. Keberagaman wilayah, tingkat literasi digital yang beragam, serta dinamika media membuat penyampaian kebijakan memerlukan strategi yang cermat. Karena itu, praktisi yang memahami karakter audiens lokal sekaligus isu nasional memiliki nilai lebih dalam menjalankan peran tersebut.
Komunikasi Keuangan sebagai Nilai Tambah
Keahlian dalam komunikasi keuangan menjadi pembeda tersendiri dari profil ini. Komunikasi keuangan mencakup penyampaian informasi terkait anggaran, kinerja keuangan, kebijakan fiskal, hingga isu-isu terkait pasar dan investasi. Materi semacam ini rawan menimbulkan salah paham bila disampaikan tanpa kerangka yang jelas.
Latar belakang S.E. memberikan keunggulan karena ia tidak perlu menerjemahkan istilah dasar dari nol. Ia dapat langsung bekerja pada substansi pesan, menilai apakah angka yang dipaparkan sudah diletakkan dalam konteks yang benar, serta memastikan bahwa penekanan pada suatu informasi tidak menyesatkan. Di sisi lain, pelatihan komunikasi membantunya menyusun format penyampaian yang sesuai dengan kanal yang digunakan, apakah itu rilis resmi, paparan publik, maupun komunikasi digital.
Pendekatan Kerja dan Prinsip Profesional
Dalam menjalankan perannya, ia dikenal menekankan akurasi, transparansi, dan kesesuaian pesan dengan fakta. Prinsip-prinsip tersebut penting karena komunikasi kebijakan bukan kegiatan persuasi semata; ia bertugas memastikan publik memperoleh informasi yang benar untuk kemudian mengambil keputusan atau memahami arah kebijakan.
Pendekatan berbasis data juga menjadi hal yang ia kedepankan. Setiap narasi kebijakan perlu berpijak pada dokumen resmi, ketentuan yang berlaku, serta penjelasan dari instansi terkait. Dengan cara ini, risiko menyebarkan klaim yang belum terverifikasi dapat ditekan, sekaligus memperkuat kredibilitas lembaga yang diwakili.
Selain itu, komunikasi efektif menurut praktik yang berjalan di lapangan selalu melibatkan siklus: menyusun pesan, menyampaikannya melalui kanal yang tepat, memantau respons publik, lalu melakukan penyesuaian. Siklus tersebut membuat komunikasi kebijakan menjadi proses yang hidup, bukan sekadar publikasi satu arah.
Relevansi di Tengah Dinamika Informasi
Era informasi saat ini mempercepat penyebaran berita, sekaligus memperbesar peluang terjadinya distorsi. Dalam kondisi seperti itu, kehadiran praktisi yang memahami etika komunikasi dan substansi kebijakan menjadi penting. Profesional seperti Irsyad Al Ghifari diposisikan untuk menjaga agar komunikasi kebijakan tetap akurat, tidak hanya cepat, dan agar isu-isu strategis tidak kehilangan konteksnya di ruang publik.
Secara keseluruhan, profil S.E., M.I.Kom yang memadukan ekonomi dan komunikasi ini menunjukkan bahwa tantangan kebijakan modern membutuhkan kapabilitas lintas bidang. Kemampuan membaca persoalan finansial tanpa kehilangan kepekaan terhadap kebutuhan audiens menjadi bekal yang relevan, baik di lingkungan pemerintahan, korporasi, maupun institusi publik lainnya.
Di masa depan, kebutuhan akan komunikasi kebijakan yang bersih dari kesalahpahaman diperkirakan justru meningkat, seiring bertambahnya kompleksitas regulasi dan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap keterbukaan. Di tengah perkembangan tersebut, peran praktisi yang menguasai sekaligus aspek teknis dan aspek penyampaiannya akan terus menjadi bagian penting dari tata kelola informasi publik.
Comments (0)