Purbaya Tempatkan 'Mata-mata' di Dapur MBG, Bantah Isu Penutupan Program

Jakarta – Laporan Lurusin.com. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bergerak cepat merespons permintaan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang. Purbaya akan menempatkan pegawai daerah sebagai ‘mata-mata’ untuk mengawasi pertanggungjawaban keuangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini dijadwalkan mulai berjalan minggu depan setelah pertemuan keduanya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Kamis (25/6).

Dalam konferensi pers pada Jumat (26/6/2026), Purbaya menjelaskan bahwa pengawasan tersebut akan dilakukan secara berkala oleh personel yang tersebar di daerah.

Bantah Isu Penutupan, Pastikan Transparansi

"Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya."

Purbaya juga membantah tegas kabar yang beredar bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan ditutup. Menurutnya, isu tersebut tidak benar dan justru pengawasan ketat ini menjadi bukti komitmen pemerintah untuk menjaga kelangsungan program. “Sekali lagi saya tegaskan, tidak benar program MBG bakal ditutup. Justru kami perkuat sistem pengawasannya agar dana terserap tepat sasaran,” tegas Purbaya.

Pegawai yang ditugaskan akan memonitor aliran dana dan operasional SPPG di seluruh Indonesia. Purbaya meyakini dengan adanya ‘mata-mata’ dari Kementerian Keuangan, potensi penyimpangan dapat diminimalisir. Ia menambahkan, koordinasi antara BGN dan Kementerian Keuangan akan terus diperkuat untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar dinikmati oleh penerima manfaat.

Pertemuan Purbaya dengan Nanik S Deyang menghasilkan kesepakatan bahwa monitoring tidak hanya bersifat keuangan tetapi juga mencakup kualitas layanan gizi. “Kami ingin pastikan dapur-dapur MBG berjalan sesuai standar. Dengan pengawasan ini, kepercayaan publik terhadap program bisa terus meningkat,” pungkasnya.

Program MBG yang digagas pemerintahan sebelumnya sempat menghadapi berbagai kritik terkait tata kelola anggaran. Purbaya menyatakan, dengan adanya pengawasan langsung dari pegawai Kemenkeu di daerah, kelemahan-kelemahan masa lalu bisa diperbaiki. “Ini bagian dari reformasi pengelolaan program sosial. Kami tidak ingin ada lagi keluhan soal distribusi atau kualitas makanan,” ujarnya.

Sumber Lurusin.com di lapangan menyebutkan, beberapa SPPG di daerah memang masih memerlukan pendampingan intensif, terutama dalam pelaporan keuangan. Dengan penempatan petugas pemantau, diharapkan setiap SPPG mampu membuat laporan yang akuntabel secara tepat waktu. Purbaya optimistis langkah ini akan membuat program MBG semakin solid dan berkelanjutan. Hingga berita ini diturunkan, BGN belum memberikan pernyataan resmi mengenai detail teknis penempatan pegawai tersebut.