Puan Maharani Ingatkan Mitigasi Karhutla Lanjut hingga Pascakebakaran

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak boleh berhenti pada saat api berhasil dipadamkan. Ia menilai pemadaman hanya tahap awal dari rangkaian kerja yang panjang. Selanjutnya, pemerintah dituntut melanjutkan langkah ke mitigasi dampak pascakebakaran, mulai dari pemulihan kesehatan masyarakat, restorasi ekosistem, hingga penguatan kesiapsiagaan agar kejadian serupa tidak terulang pada musim kering berikutnya.

Pemadaman Bukan Garis Akhir

Dalam praktiknya, keberhasilan penanganan karhutla sering diukur dari menurunnya jumlah titik panas dan luas lahan terbakar. Puan Maharani mengingatkan bahwa ukuran tersebut tidak cukup menggambarkan keseluruhan persoalan. Anggapan bahwa pekerjaan selesai ketika api padam bertentangan dengan kondisi di lapangan, sebab lahan yang telah terbakar menyimpan serangkaian risiko lanjutan: tanah menjadi kering dan mudah terbakar ulang, vegetasi mati memicu kerentanan ekologis baru, serta abu dan asap sisa kebakaran masih membahayakan tubuh manusia. Faktanya adalah, tanpa tindak lanjut terukur, wilayah yang sama berpotensi terbakar kembali pada musim kemarau berikutnya.

Ancaman Kesehatan yang Tidak Langsung Terlihat

Salah satu dampak pascakebakaran yang paling menonjol adalah gangguan kesehatan akibat paparan asap. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan diketahui berkontribusi terhadap peningkatan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), iritasi mata, serta gangguan pada kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Paparan tersebut tidak serta-merta hilang ketika api dipadamkan; partikel halus dapat bertahan di udara dan masuk ke saluran pernapasan manusia selama beberapa hari hingga minggu setelah kejadian. Karena itu, mitigasi pascakebakaran perlu mencakup pemantauan kualitas udara, kesiapan layanan kesehatan di daerah terdampak, serta penanganan medis bagi warga yang menunjukkan gejala.

Beban Ekonomi yang Menumpuk

Dampak karhutla tidak berhenti pada isu kesehatan dan lingkungan. Aktivitas ekonomi di wilayah terdampak ikut terganggu, mulai dari jadwal penerbangan yang tertunda karena jarak pandang terbatas, kegiatan sekolah yang dialihkan, hingga produktivitas pekerja luar ruangan yang menurun. Biaya pemadaman berskala besar, kerusakan tanaman, serta penurunan kualitas udara menjadi beban yang ditanggung dalam jangka panjang. Mitigasi pascakebakaran, dengan demikian, juga merupakan upaya memangkas kerugian ekonomi agar tidak menumpuk di balik kabut yang telah reda.

Restorasi Lahan Gambut Jadi Kunci

Sisi lain yang tidak kalah penting adalah pemulihan lahan. Ekosistem gambut yang terbakar memerlukan waktu pemulihan panjang karena fungsi hidrologisnya rusak. Lahan gambut yang kering bukan hanya kehilangan kemampuan menyimpan air, tetapi juga menjadi bahan bakar alami yang mudah menyala pada musim kemarau. Berdasarkan verifikasi terhadap pola kejadian karhutla di berbagai wilayah, area gambut yang terdegradasi cenderung terbakar berulang. Karena itu, kegiatan pembasahan kembali lahan, revegetasi, serta revitalisasi mata air perlu dijalankan secara berkelanjutan, bukan program sesaat yang berhenti bersamaan dengan musim kebakaran.

Koordinasi Lintas Pihak

Puan Maharani juga menyoroti pentingnya kebersamaan antarinstansi dalam menjalankan tahap pascakebakaran. Penanganan karhutla melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga masyarakat di sekitar kawasan rawan. Tanpa pembagian peran yang jelas, langkah mitigasi berisiko berjalan setengah hati. Arahan yang disampaikan menekankan perlunya rencana kerja terukur: pemetaan ulang kawasan rawan, evaluasi sumber kebakaran, penegakan hukum terhadap pemicu kebakaran, serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat agar pembukaan lahan dengan cara membakar tidak lagi dipandang sebagai pilihan mudah.

Belajar dari Setiap Musim Kebakaran

Setiap episode karhutla meninggalkan catatan yang dapat dijadikan pelajaran. Evaluasi pascakebakaran memungkinkan pemerintah mengidentifikasi titik lemah: apakah deteksi dini berjalan cepat, apakah sarana pemadaman mencukupi, dan apakah keterlibatan masyarakat sudah optimal. Kebakaran yang tertangani pada tahap awal jauh lebih mudah dikendalikan dibandingkan kebakaran yang sudah meluas. Artinya, investasi pada sistem pemantauan, pos siaga, dan kesiapsiagaan komunitas lokal memberikan hasil yang lebih efisien dibandingkan biaya pemadaman skala besar yang harus dikeluarkan ketika kebakaran merebak.

Dengan demikian, seruan Puan Maharani pada dasarnya menegaskan satu prinsip: penanganan karhutla adalah rangkaian panjang yang tidak berakhir di titik api. Pemadaman hanyalah gerbang menuju tahap pemulihan. Mitigasi dampak pascakebakaran harus menjadi bagian tak terpisahkan dari kebijakan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Tanpa itu, kerugian tidak akan berhenti ketika asap menghilang dari langit.