PSI Bantah Nur Alam Bergabung: KPK Diminta Periksa Data Keanggotaan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akhirnya memberikan respons resmi setelah beredar spekulasi yang mengaitkan mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, dengan partai berlambang mawar tersebut. Isu ini mencuat setelah sorotan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mempertanyakan status terpidana korupsi itu dalam lingkaran partai politik.

Klarifikasi Tegas Juru Bicara

Juru bicara PSI, Bestari Barus, secara tegas membantah kabar yang menyatakan Nur Alam telah bergabung atau menjadi anggota partainya. Dalam keterangannya kepada Lurusin.com pada Minggu, Bestari menyatakan bahwa isu tersebut tidak berdasar dan mengapresiasi perhatian lembaga antirasuah itu, meskipun ia menyayangkan adanya kesalahan data.

"Saya selaku juru bicara PSI mengucapkan terima kasih atas perhatian KPK terhadap PSI ya. Ternyata PSI itu istimewa di mata KPK. Namun, dalam hal ini perlu menjadi masukan bagi KPK bahwa Pak Nur Alam itu tidak pernah jadi anggota PSI," kata Bestari.

Pernyataan ini sekaligus meluruskan pemberitaan yang telah beredar di publik. Laporan dari media kami mengonfirmasi bahwa hingga saat ini, tidak ada catatan administratif yang menunjukkan Nur Alam terdaftar sebagai kader atau simpatisan partai yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep tersebut.

Respons Terhadap Sorotan KPK

Bestari menambahkan, pihaknya terbuka jika KPK ingin melakukan verifikasi lebih lanjut. Ia menekankan komitmen PSI terhadap integritas dan pemberantasan korupsi. PSI, menurutnya, tidak akan memberikan ruang bagi individu yang telah divonis bersalah dalam tindak pidana korupsi untuk bernaung di bawah bendera partai.

Nur Alam sendiri diketahui merupakan mantan Gubernur Sulawesi Tenggara yang terjerat kasus korupsi. Statusnya sebagai terpidana kerap menjadi sorotan ketika namanya dikaitkan dengan aktivitas politik praktis pasca menjalani masa hukuman.

Sementara itu, di tengah klarifikasi ini, dinamika politik nasional juga diramaikan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta pengawalan ketat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran untuk dua periode. Imbauan tersebut mendapat beragam respons dari partai-partai koalisi, termasuk dari Partai NasDem yang menyatakan akan mengikuti arahan ketua umum mereka. Meski begitu, PSI menegaskan fokus mereka saat ini adalah memastikan internal partai bersih dari figur-figur kontroversial seperti Nur Alam.