oky-pratista
JAKARTA — Laksamana Sukardi merupakan salah satu politisi senior yang mencatatkan jejak panjang dalam perekonomian Indonesia. Pria kelahiran Jakarta pada 1 Oktober 1956 ini dikenal sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang pernah dipercaya menduduki kursi menteri di dua era pemerintahan, dari masa Abdurrahman Wahid hingga Megawati Soekarnoputri. Sepanjang kariernya di kabinet, portofolio yang diembannya berkutat pada penanaman modal dan pengelolaan badan usaha milik negara (BUMN).
Dari Sektor Bisnis Menuju Panggung Politik
Jauh sebelum masuk ke jajaran kabinet, Laksamana lebih dikenal sebagai pelaku bisnis dengan pengalaman di sektor perbankan dan dunia usaha. Latar belakang ekonomi dan bisnisnya itu pula yang kemudian membawanya masuk ke kancah politik praktis bersama PDIP di penghujung era Orde Baru. Ia tergabung dalam barisan ekonom dan tokoh yang menyuarakan reformasi ekonomi ketika Indonesia dilanda krisis moneter pada akhir 1990-an.
Namanya mulai mencuat setelah reformasi 1998, ketika PDIP di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri menjadi kekuatan politik utama. Kombinasi antara pemahaman teknis di bidang ekonomi dan kedekatannya dengan struktur partai menjadikannya salah satu tokoh yang diandalkan partai ketika berkuasa.
Mengawali Karier Menteri di Era Gus Dur
Karier Laksamana di pemerintahan dimulai pada Oktober 1999, saat Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Kabinet Persatuan Nasional. Ia dipercaya menjabat Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Tugas utamanya saat itu adalah memulihkan kepercayaan investor asing yang sempat anjlok akibat krisis ekonomi dan gejolak politik pasca-1998.
Jabatan tersebut hanya bertahan sekitar enam bulan. Pada April 2000, ketika Presiden Abdurrahman Wahid melakukan perombakan kabinet, posisi Laksamana di bidang investasi berakhir. Meski singkat, masa kerjanya di sektor penanaman modal menjadi pengalaman pertamanya dalam mengelola kebijakan publik di tingkat nasional.
Menakhodai Kementerian BUMN di Era Megawati
Puncak kariernya di eksekutif terjadi pada 2001. Setelah Megawati Soekarnoputri dilantik sebagai presiden, Laksamana dipercaya menjadi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dalam Kabinet Gotong Royong. Tugas yang diembannya tidak ringan: merestrukturisasi puluhan perusahaan pelat merah yang saat itu masih dibebani utang besar dan tata kelola yang lemah.
Di bawah kepemimpinannya, pemerintah menggencarkan program restrukturisasi dan efisiensi BUMN. Laksamana dikenal mengambil sikap tegas terhadap praktik-praktik yang merugikan perusahaan negara, termasuk upaya menertibkan pengelolaan aset dan menyelesaikan persoalan keuangan yang ditinggalkan era sebelumnya. Gaya kepemimpinannya yang blak-blakan kerap menimbulkan gesekan, baik di internal pemerintahan maupun dengan kalangan dunia usaha.
Privatisasi dan Polemik yang Mengikuti
Salah satu kebijakan yang paling mewarnai masa jabatannya adalah privatisasi. Pada 2002, pemerintah melalui Kementerian BUMN menjalankan divestasi saham pengendali PT Indosat kepada investor asing, Singapore Technologies Telemedia (ST Telemedia). Langkah ini diambil dengan dalih memperbaiki tata kelola dan meringankan beban keuangan negara di tengah kondisi fiskal yang masih terbatas.
Keputusan tersebut menuai polemik panjang. Sebagian kalangan, termasuk serikat pekerja dan kelompok nasionalis, menilai penjualan aset strategis itu berlebihan dan berpotensi mengancam kedaulatan sektor telekomunikasi. Namun di sisi lain, kebijakan itu dinilai sebagai bagian dari upaya pemerintah memenuhi kebutuhan pendanaan dan mendorong efisiensi. Perdebatan itu menjadi salah satu babak paling dikenang dari periode kepemimpinan Laksamana di Kementerian BUMN.
Pasca Jabatan dan Jejak Politik Berikutnya
Masa tugas Laksamana berakhir pada 2004 seiring berakhirnya pemerintahan Megawati. Selepas meninggalkan kabinet, ia tetap aktif di PDIP dan kerap menyumbang pemikiran dalam diskursus ekonomi nasional. Namanya beberapa kali disebut-sebut dalam bursa calon wakil presiden, termasuk menjelang Pemilihan Presiden 2014, meski pada akhirnya partai memilih nama lain.
Di luar jabatan formal, Laksamana tetap dikenal sebagai pengamat yang vokal soal pengelolaan BUMN dan arah kebijakan ekonomi. Pandangannya yang kerap kritis terhadap praktik bisnis yang tidak sehat membuatnya tetap relevan dalam perdebatan publik meski tidak lagi memegang posisi pemerintahan.
Warisan dan Penilaian Publik
Menilai perjalanan Laksamana Sukardi tidak lepas dari kontroversi kebijakannya di masa lalu. Di satu sisi, ia dikenang sebagai menteri yang berani mengambil keputusan sulit dalam merestrukturisasi BUMN di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih. Di sisi lain, sejumlah kebijakan privatisasinya hingga kini masih diperdebatkan dampaknya terhadap penguasaan aset strategis negara.
Terlepas dari perdebatan tersebut, rekam jejaknya menunjukkan bagaimana seorang teknokrat-politisi mencoba menyeimbangkan tuntutan fiskal, kepentingan pasar, dan tekanan politik pada masa transisi yang penuh gejolak. Pengalamannya menjadi pelajaran penting tentang kompleksitas pengelolaan perusahaan negara di tengah dinamika demokrasi dan ekonomi.
Comments (0)