Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menyatakan bahwa penegakan hukum yang baik merupakan fondasi utama bagi percepata

Dalam laporan yang diterima Lurusin.com, Prabowo menekankan bahwa stabilitas dan keamanan sosial adalah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Ia mengatakan, kemakmuran tidak akan pernah terwujud tanpa kondisi negara yang stabil, dan pembangunan infrastruktur maupun ekonomi tidak akan berjalan optimal jika rasa aman masyarakat terganggu. Rangkaian pidato ini menjadi semacam penegasan arah kebijakan pemerintah dalam beberapa tahun mendatang, di mana kepastian hukum dan pemberantasan korupsi diposisikan sebagai pilar utama.

"Tak mungkin ada pertumbuhan ekonomi dan investasi tanpa kepastian hukum, tidak mungkin ada keadilan tanpa pemerintah yang bersih dan pemerintah yang penuh dengan korupsi," tegas Prabowo di hadapan peserta peringatan yang hadir secara daring maupun luring di sejumlah titik.

Stabilitas dan Kepastian sebagai Fondasi

Prabowo merinci lebih lanjut bahwa hubungan antara hukum dan ekonomi bersifat kausal. Ketika investor, baik domestik maupun asing, tidak memiliki jaminan bahwa kontrak bisnis akan dihormati atau bahwa sengketa komersial akan diselesaikan secara imparsial, maka kepercayaan terhadap iklim usaha akan menurun. Akibatnya, aliran modal akan mencari negara dengan sistem hukum yang lebih andal. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat institusi penegak hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga peradilan, agar mampu bekerja secara profesional dan transparan.

Hubungan Keamanan dan Kesejahteraan

Selain kepastian hukum, pidato tersebut juga menyoroti aspek keamanan sebagai prasyarat kesejahteraan. "Tak mungkin ada kemakmuran tanpa stabilitas, tak mungkin ada pembangunan tanpa adanya keamanan," ujar Prabowo. Pernyataan ini menegaskan bahwa pendekatan pembangunan tidak hanya terfokus pada pertumbuhan angka, tetapi juga pada penciptaan lingkungan yang kondusif bagi aktivitas ekonomi. Keamanan yang dimaksud mencakup keamanan fisik dari gangguan kriminal, keamanan sosial dari konflik horizontal, serta keamanan digital dari ancaman siber yang kian marak.

Pidato Hari Bhayangkara ke-80 ini juga menjadi panggung bagi Presiden untuk menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polri yang telah bekerja menjaga stabilitas. Namun, ia juga mengingatkan bahwa tidak boleh ada ruang bagi praktik korupsi di tubuh penegak hukum, karena hal itu akan menggerogoti kepercayaan publik dan secara langsung menghambat keadilan—sesuatu yang menjadi penggerak utama ekonomi yang sehat. Laporan Lurusin.com mencatat bahwa agenda reformasi birokrasi dan penegakan hukum akan menjadi prioritas dalam kabinet mendatang, sejalan dengan amanat presiden untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kepentingan pribadi.