Pramono Perintahkan Dishub Tertibkan Pak Ogah di Jalan Protokol

Pagi hari di persimpangan ibu kota, siluet tubuh bersandal jepit dan bertelanjang dada itu sudah menjadi pemandangan yang akrab. Mereka melambai-lambaikan tangan, kadang menghentikan arus kendaraan seenaknya, lalu menengadahkan telapak tangan berharap recehan dari pengendara yang baru saja mereka "bantu" menyeberangkan. Masyarakat menyebut mereka Pak Ogah — pengatur lalu lintas ilegal yang tumbuh subur di celah-celah semrawutnya jalanan Jakarta. Kini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan perang terhadap praktik yang telah mendarah daging tersebut.

Fenomena Pak Ogah dan Dampak terhadap Ketertiban Lalu Lintas

Keberadaan Pak Ogah bukan sekadar soal estetika perkotaan. Data Dishub DKI Jakarta mencatat puluhan titik rawan keberadaan pengatur lalu lintas ilegal tersebar di sepanjang jalan protokol dan persimpangan padat, termasuk kawasan Sudirman, Thamrin, Gatot Subroto, dan Rasuna Said. Pola operasi mereka sederhana: menghentikan laju kendaraan tanpa kewenangan hukum, menciptakan arus lalu lintas tandingan yang kerap bertentangan dengan siklus lampu merah, lalu meminta imbalan secara sukarela — namun sering kali dengan gestur memaksa.

Dampaknya tidak sepele. Kemacetan artifisial tercipta ketika sinyal dari Pak Ogah bertabrakan dengan lampu lalu lintas resmi. Lebih dari itu, keselamatan pengendara terancam. Tidak ada standar, tidak ada pelatihan, tidak ada pertanggungjawaban bila terjadi kecelakaan akibat arahan keliru. Ini adalah anomali yang dinormalisasi terlalu lama.

Instruksi Gubernur: Sinergi Dishub dan Polda Metro Jaya

Dalam siaran pers yang dikutip pada Kamis (8/5/2025), Pramono Anung secara eksplisit memerintahkan Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk bergerak cepat. Langkah penertiban tidak dilakukan sendirian — Dishub wajib bersinergi dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Kolaborasi ini menandakan bahwa penindakan terhadap Pak Ogah memerlukan landasan hukum yang kuat, mengingat pengaturan lalu lintas di jalan umum adalah wewenang eksklusif kepolisian dan petugas dishub yang berwenang.

"Kami minta Dishub bersama Ditlantas Polda Metro Jaya segera melakukan penertiban para pengatur lalu lintas ilegal di sepanjang jalan protokol. Ini demi ketertiban bersama dan mendukung transformasi Jakarta sebagai kota global yang lebih berkelanjutan," ujar Pramono dalam keterangan resminya.

Jalan protokol menjadi prioritas utama karena merupakan etalase kota. Kawasan-kawasan ini menjadi cermin wajah Jakarta di mata investor, diplomat, dan wisatawan global. Keberadaan Pak Ogah di ruas-ruas vital tersebut mengirimkan pesan yang kontradiktif terhadap ambisi Jakarta menuju kota berstandar dunia.

Transformasi Jakarta: Ketertiban sebagai Fondasi Kota Global

Penertiban Pak Ogah bukanlah kebijakan yang berdiri sendiri. Langkah ini merupakan bagian dari rangkaian transformasi Jakarta sebagai kota global yang berkelanjutan. Sejak pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Jakarta dituntut mendefinisikan ulang identitasnya: bukan lagi pusat pemerintahan, melainkan pusat bisnis, budaya, dan peradaban urban bertaraf internasional.

Ketertiban lalu lintas adalah fondasi elementer dari visi tersebut. Kota-kota seperti Singapura, Tokyo, dan Kopenhagen telah membuktikan bahwa disiplin berlalu lintas berkorelasi langsung dengan produktivitas ekonomi dan kualitas hidup warga. Jakarta, dengan segala kompleksitasnya, tak bisa selamanya menoleransi informalitas yang mengorbankan keteraturan publik.

Namun, penertiban ini juga menyisakan pertanyaan sosial: ke mana para Pak Ogah akan pergi? Sebagian besar dari mereka menggantungkan hidup dari belas kasih pengendara. Kebijakan penindakan tanpa solusi ekonomi alternatif berpotensi hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya. Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja akan diuji apakah mampu menawarkan jaring pengaman yang konkret.

Pramono tampaknya menyadari urgensi momentum ini. Instruksi tegas yang dikeluarkan menandakan era baru toleransi rendah terhadap pelanggaran tata ruang dan lalu lintas. Yang tersisa kini adalah eksekusi di lapangan — seberapa cepat Dishub dan Polda Metro Jaya mampu menerjemahkan perintah gubernur menjadi tindakan nyata di aspal Jakarta yang membara.