Gubernur NTT Larang Kendaraan Menunggak Pajak Beli BBM Subsidi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi melarang kendaraan bermotor yang belum melunasi pajak membeli bahan bakar minyak bersubsidi. Aturan ini juga berlaku untuk kendaraan berpelat nomor dari luar wilayah NTT. Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur NTT Nomor 13 Tahun 2025 tersebut bertujuan mengunci akses subsidi energi hanya bagi warga yang telah memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

Kronologi Kebijakan

1. Pengesahan Peraturan Gubernur — Pemerintah Provinsi NTT mengesahkan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat. Dokumen ini menjadi dasar hukum pelarangan penjualan Pertalite dan Solar subsidi kepada dua kategori kendaraan: yang menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan yang menggunakan pelat nomor luar NTT.
2. Penegasan oleh Gubernur Melki Laka Lena — Gubernur secara terbuka menegaskan bahwa ketentuan tersebut langsung berlaku. Ia menyatakan larangan tidak hanya menyasar kendaraan lokal yang tidak taat pajak, tetapi juga kendaraan luar daerah yang kerap mengisi BBM subsidi di NTT untuk kepentingan di luar provinsi.
3. Rencana Pengawasan di Lapangan — Hingga laporan ini disusun, belum ada rincian resmi mengenai mekanisme pengawasan di tingkat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Pemerintah provinsi diyakini akan mengintegrasikan data kepatuhan PKB dengan sistem distribusi BBM, namun detail teknis masih dalam tahap finalisasi.

Pertimbangan Asas Keadilan

Gubernur NTT Melki Laka Lena menekankan bahwa kebijakan ini berakar pada prinsip keadilan fiskal. Menurutnya, kuota BBM bersubsidi di NTT terbatas, sehingga prioritas harus diberikan kepada warga yang telah menjalankan kewajiban membayar PKB. “Yang ingin kita tegakkan adalah asas keadilan. Masyarakat yang sudah menjalankan kewajibannya membayar pajak harus memperoleh haknya untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Jangan sampai mereka yang taat justru kehilangan hak karena kuota sudah habis digunakan oleh pihak yang tidak memenuhi kewajibannya,” ujar Melki dikutip dari pernyataan resmi.

Lebih lanjut, Pergub ini juga dimaksudkan untuk mengerek optimalisasi tiga sumber pendapatan asli daerah sekaligus: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Alat Berat. Selama ini, kendaraan yang tidak membayar PKB tetap dapat mengakses BBM subsidi, menimbulkan kebocoran kuota dan menekan potensi penerimaan daerah. Penguncian akses BBM subsidi menjadi instrumen penegakan kepatuhan yang langsung menyentuh kepentingan pengguna kendaraan.

Berdasarkan data pembayaran PKB, persentase kendaraan bermotor yang menunggak di NTT dalam tiga tahun terakhir berkisar antara 30–40 persen, terutama pada kendaraan roda dua. Dengan adanya aturan ini, Pemprov NTT memperkirakan peningkatan kepatuhan pajak kendaraan sekaligus efisiensi distribusi subsidi energi. Namun, efektivitasnya akan sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur verifikasi di seluruh SPBU, termasuk di daerah terpencil yang selama ini menjadi celah penyaluran tanpa pengawasan ketat.

Aturan tersebut sejalan dengan kebijakan nasional yang mendorong pemerintah daerah memperketat penyaluran subsidi agar tepat sasaran. Sejumlah provinsi lain telah terlebih dahulu mengaitkan akses BBM subsidi dengan kepatuhan pajak, menjadikan NTT sebagai provinsi terbaru yang menggunakan pendekatan serupa. Penerapannya di NTT akan diawasi oleh Badan Pendapatan Daerah bersama dinas terkait, meskipun jadwal implementasi penuh dan sanksi bagi pelanggar di tingkat pengecer belum diumumkan secara spesifik.