Pramono Anung Pastikan Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun untuk Pendidikan dan Rumah Sakit, Alternatif Pascapotongan Anggaran

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah Gubernur Pramono Anung bergerak cepat mencari sumber pembiayaan pembangunan. Laporan tim Lurusin.com mengonfirmasi, Pemprov DKI akan menerbitkan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun pada tahun ini. Dana tersebut diprioritaskan untuk memperkuat sektor pendidikan dan merealisasikan pembangunan rumah sakit internasional di kawasan Sumber Waras.

Langkah Strategis di Tengah Defisit

Keputusan menerbitkan obligasi muncul setelah adanya pemotongan anggaran sekitar Rp15 triliun yang berdampak pada sejumlah program prioritas. Gubernur Pramono menyebut penerbitan obligasi daerah ini sebagai "exercise awal" untuk menunjukkan kemandirian fiskal ibu kota. "Tahun ini Jakarta akan menerbitkan obligasi daerah Rp3,5 triliun, sudah dalam proses itu. Ini adalah exercise di awal kami," ujar Pramono saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (30/6/2026).

Berdasarkan penelusuran media kami, skema obligasi daerah belum pernah digunakan Pemprov DKI dalam beberapa tahun terakhir setelah terakhir kali menerbitkannya pada 2018. Pilihan ini diambil setelah alternatif pembentukan Jakarta Collaboration Fund—sebuah sovereign wealth fund versi Jakarta—masih menghadapi kendala regulasi dan memerlukan waktu lebih panjang.

Prioritas Pendidikan dan Kesehatan

Dana hasil obligasi akan diarahkan terutama pada dua sektor. Pertama, pembiayaan program pendidikan, termasuk beasiswa, renovasi sekolah, serta pengadaan sarana teknologi pendidikan. Kedua, pembangunan rumah sakit internasional di Sumber Waras yang diharapkan menjadi pusat layanan kesehatan kelas dunia di Jakarta Utara. Proyek RS ini merupakan bagian dari visi jangka panjang menjadikan Jakarta kota global yang kompetitif di bidang kesehatan dan pendidikan.

Sumber Lurusin.com di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI menyebutkan bahwa proses penerbitan obligasi telah memasuki tahap penjajakan investor dan penentuan kupon yang kompetitif. Pemprov DKI optimistis obligasi ini akan diminati mengingat fundamental ekonomi Jakarta yang kuat dan peringkat kredit daerah yang masih terjaga di level investment grade.

Dukungan dan Catatan DPRD

Rencana ini mendapatkan sinyal positif dari DPRD DKI. Namun, sejumlah anggota dewan mengingatkan agar penggunaan dana obligasi benar-benar tepat sasaran dan dikelola secara transparan. Mereka meminta Pemprov menyusun rincian proyek, proyeksi pengembalian investasi sosial, serta mekanisme pengawasan yang melibatkan publik.

Dengan nilai Rp3,5 triliun, obligasi daerah ini menjadi salah satu instrumen pembiayaan kreatif yang dapat mempercepat pembangunan tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara langsung. Jika sukses, langkah ini bisa menjadi model bagi daerah lain yang menghadapi tekanan fiskal serupa.