Prabowo Tolak Neoliberalisme, Kembalikan Ekonomi Kerakyatan

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan perubahan fundamental arah pembangunan ekonomi nasional. Pemerintahan yang dipimpinnya secara resmi menolak pendekatan neoliberal yang dinilai gagal menyejahterakan mayoritas rakyat, dan akan mengembalikan ruh perekonomian Indonesia pada prinsip ekonomi kerakyatan yang digariskan para pendiri bangsa. Langkah ini sekaligus menandai babak baru kebijakan ekonomi yang lebih berpihak pada kepentingan domestik dan keadilan struktural.

Pidato Tegas yang Menandai Perubahan Arah

Di hadapan para menteri, duta besar, dan tokoh masyarakat yang hadir di Istana Negara, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa bangsa ini telah terlalu lama terjebak dalam ilusi pertumbuhan berbasis liberalisme pasar. Ia menegaskan, saatnya Indonesia berani merancang ulang cetak biru ekonominya sesuai amanat konstitusi. “Kita tidak bisa terus-menerus tunduk pada mekanisme pasar yang hanya menguntungkan segelintir elite. Ekonomi harus dikembalikan pada tujuannya: menyejahterakan seluruh rakyat, bukan sekadar mengejar pertumbuhan statistik,” ujarnya, disambut tepuk tangan panjang hadirin. Pernyataan tersebut secara eksplisit menolak pakem neoliberal yang selama ini mendominasi perumusan kebijakan fiskal, moneter, dan investasi di tanah air.

Diagnosis Atas Kegagalan Neoliberalisme

Neoliberalisme yang dimaksud Presiden bukan sekadar istilah ideologis, melainkan serangkaian kebijakan nyata: liberalisasi perdagangan tanpa proteksi yang memadai, privatisasi aset-aset strategis, fleksibilitas pasar tenaga kerja yang merugikan buruh, serta pengurangan peran negara dalam sektor-sektor vital. Dalam pandangan pemerintah, resep-resep itu telah menciptakan ketimpangan yang semakin lebar. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan rasio gini Indonesia masih stagnan di angka 0,38, sementara 1 persen penduduk terkaya menguasai lebih dari 30 persen kekayaan nasional. “Pertumbuhan ekonomi yang rata-rata lima persen per tahun tidak banyak berarti jika hanya dinikmati segelintir orang di puncak piramida,” bunyi salah satu poin dalam dokumen strategi baru yang dirilis bersamaan dengan pidato kenegaraan tersebut.

Pilar Ekonomi Kerakyatan yang Akan Ditegakkan

Sebagai gantinya, kabinet menyusun empat pilar utama ekonomi kerakyatan. Pertama, penguatan koperasi dan usaha mikro, kecil, serta menengah (UMKM) melalui pembiayaan murah dan pemangkasan rantai distribusi yang selama ini dikuasai tengkulak. Kedua, redistribusi aset melalui reforma agraria yang lebih agresif, dengan target dua juta hektare tanah negara dan tanah telantar dialokasikan bagi petani dan masyarakat adat pada 2027. Ketiga, pengendalian impor komoditas pangan strategis dengan mengganti mekanisme kuota berbasis pasar menjadi sistem stok penyangga yang dikelola langsung oleh lembaga pangan nasional. Keempat, pengarusutamaan industri padat karya dan substitusi impor di sektor manufaktur, termasuk pemberian insentif besar bagi pabrik yang menyerap minimal 500 tenaga kerja lokal. “Kami tidak anti-pasar. Kami hanya ingin memastikan bahwa pasar bekerja untuk rakyat, bukan sebaliknya,” tegas Menteri Koordinator Perekonomian yang mendampingi Presiden.

Operasionalisasi dan Target Makro

Untuk menerjemahkan visi tersebut, pemerintah telah menyiapkan sejumlah instrumen. Di bidang fiskal, anggaran perlindungan sosial akan dialihkan dari sekadar bantuan tunai menjadi investasi produktif berbasis kelompok usaha bersama. Dana desa yang tahun ini mencapai Rp75 triliun akan diarahkan untuk membiayai proyek-proyek ekonomi lokal dengan pengawasan partisipatif. Sementara itu, Bank Indonesia diminta mendukung melalui instrumen moneter yang longgar namun terukur, termasuk perluasan kredit sektor riil dengan suku bunga di bawah lima persen bagi sektor prioritas. Dari sisi regulasi, puluhan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tengah disiapkan untuk mempercepat pembentukan otoritas baru, seperti Badan Nasional Pengelola Pangan dan Otoritas Koperasi Mandiri.

Target yang dipasang cukup ambisius: dalam dua tahun, sumbangan koperasi terhadap produk domestik bruto ditarget naik dari 4,5 persen menjadi 12 persen; tingkat partisipasi angkatan kerja formal meningkat 10 persen; serta kemiskinan ekstrem turun di bawah dua persen. Analis independen menilai, dengan besarnya basis penduduk usia produktif dan luasnya pasar domestik, target tersebut bukan mustahil, asalkan eksekusi di lapangan bebas dari praktik korupsi dan birokrasi yang berbelit.

Respons Publik, Pro Dan Kontra

Pengumuman ini segera menuai reaksi beragam. Jaringan Serikat Pekerja dan Aliansi Petani menyatakan dukungan penuh sambil mengingatkan agar janji tidak berhenti di atas kertas. Sementara itu, kalangan ekonom pasar memperingatkan risiko keluarnya investasi asing dan potensi pelambatan jangka pendek akibat disrupsi kebijakan. Seorang ekonom dari lembaga think-tank ternama mengkritik, “Penolakan total terhadap neoliberalisme tanpa melihat konteks bisa membuat Indonesia kehilangan momentum dalam rantai pasok global. Harus ada keseimbangan.” Namun, Presiden tampaknya telah mengantisipasi risiko tersebut dengan menyatakan bahwa restrukturisasi tidak akan dilakukan secara drastis, melainkan bertahap sambil terus membuka dialog dengan mitra dagang utama.

Kembali ke Akar, Menatap Masa Depan

Dengan menempatkan kembali ekonomi kerakyatan sebagai kompas, Prabowo ingin menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan mengulangi kesalahan masa lalu—ketika liberalisasi membuka lebar pintu bagi dominasi modal asing atas sumber daya strategis nasional. Langkah ini sejatinya bukan antitesis dari kemajuan, melainkan koreksi jalur agar kapal besar bernama Indonesia dapat bernavigasi dengan memegang teguh prinsip keadilan sosial. Apakah visi tersebut akan berhasil? Jawabannya terletak pada konsistensi pemerintah dalam mengeksekusi rancangan besar ini, serta kemampuannya mengelola tarik-menarik kepentingan ekonomi-politik yang niscaya akan semakin memanas dalam bulan-bulan mendatang.

Baca juga:

• Yogyakarta Pimpin Pertumbuhan Belanja di Mandiri Jogja Marathon 2026
• Kemendagri Prihatin, Perkuat Pengawasan Usai Tiga Bupati Terjerat OTT KPK