Prabowo Instruksikan Kepala Daerah Awasi Dapur MBG Cegah Penyimpangan

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto secara tegas meminta seluruh kepala daerah dan aparat pemerintahan di tingkat lokal untuk aktif mengawasi operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Instruksi ini disampaikan langsung dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Pembangunan di Istana Negara, Kamis (9/7/2026), sebagai respons atas laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang potensi kebocoran anggaran dan penurunan kualitas pangan di sejumlah wilayah percontohan.

“Saya tidak ingin mendengar lagi ada nasi basi, lauk yang tidak layak, atau harga bahan pokok yang digelembungkan. Program ini menyangkut perut anak-anak kita, generasi penerus bangsa. Kepala daerah harus turun langsung, jangan hanya menunggu laporan,” tegas Prabowo di hadapan peserta rakornas yang dihadiri 514 bupati/wali kota secara hybrid.

Peta Kerawanan: Ketika Niat Baik Disusupi Celah

Program MBG yang dicanangkan sejak awal 2025 menargetkan 58 juta penerima manfaat dari kalangan siswa PAUD hingga SMA sederajat. Hingga triwulan II 2026, sebanyak 32.000 dapur MBG telah beroperasi di 38 provinsi, namun laporan inspektorat menemukan 127 kasus dugaan penyimpangan berupa mark-up harga pengadaan bahan pangan (71 kasus), penggunaan bahan tidak sesuai standar gizi (34 kasus), dan penundaan distribusi yang menyebabkan makanan rusak (22 kasus). Angka ini naik dua kali lipat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Kepala BPK RI, Isma Yatun, dalam audiensi terpisah menjelaskan bahwa modus yang paling sering terjadi adalah kerja sama tidak transparan antara pemasok lokal dengan oknum pengelola dapur. “Kami temukan banyak kontrak tanpa proses tender yang memadai. Ini menjadi pintu masuk pemborosan uang negara,” ujarnya. Oleh karena itu, Prabowo menugaskan jajaran Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk membentuk tim audit keliling yang dapat menjangkau daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dan melakukan uji petik kualitas makanan secara mendadak.

Peran Vital Kepala Daerah sebagai Ujung Tombak Pengawasan

Mendikdasmen Abdul Mu’ti yang turut mendampingi Presiden menambahkan bahwa kepala daerah memiliki instrumen pengawasan melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan setempat. Sejak bulan lalu, telah diterbitkan Surat Edaran Bersama tiga kementerian yang mewajibkan setiap sekolah menyampaikan laporan harian kualitas menu MBG melalui aplikasi SiMBG-Awas. Jika ada keluhan gizi buruk atau dugaan korupsi, Bupati/Wali Kota harus memberikan respons dalam 2×24 jam.

Di lapangan, antusiasme dan tantangan berjalan beriringan. Di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, misalnya, Komite Sekolah terpaksa menghentikan sementara distribusi MBG pada Mei lalu setelah puluhan siswa mengalami gejala keracunan makanan. Setelah ditelusuri, dapur setempat menggunakan ikan asin yang telah berjamur. Usai kejadian itu, Bupati Majene langsung merombak total tim pengelola dapur dan memberlakukan sistem tilang kontrak bagi pemasok yang melakukan wanprestasi.

“Kasus di Majene jadi pelajaran mahal. Kami kini punya tim verifikasi harian yang melibatkan orang tua siswa. Transparansi adalah tameng terbaik melawan manipulasi,” kata Andi Aslam, Bupati Majene, saat dikonfirmasi.

Pendekatan serupa mulai direplikasi di sejumlah daerah. Forum Rektor Indonesia bahkan mengusulkan agar mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dilibatkan menjadi relawan pemantau MBG, ide yang disambut positif oleh Presiden. “Libatkan elemen masyarakat. Semakin banyak mata yang mengawasi, semakin kecil ruang penyelewengan,” sambung Prabowo.

Mengawal Anggaran Rp78 Triliun untuk Masa Depan Anak Bangsa

Program MBG menjadi salah satu prioritas nasional dengan pagu anggaran mencapai Rp78 triliun pada 2026, naik 20% dari tahun sebelumnya. Angka yang fantastis itu memicu kekhawatiran akan sindikat korupsi berjaring. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurniawan Saputra, mengapresiasi arahan Presiden namun mengingatkan bahwa instruksi tanpa sanksi tegas hanya akan menjadi macan kertas. “Harus ada ancaman pemecatan bagi kepala daerah yang lalai, dan hukuman maksimal bagi kontraktor nakal. Jangan hanya rotasi pimpinan dapur, tapi jerat dengan UU Tipikor,” tegasnya.

Sinyalemen ICW bukan tanpa dasar. Di salah satu kabupaten di Jawa Timur, penyidik Kejaksaan Negeri menemukan mark-up harga telur sebesar Rp1.500 per kilogram yang berlangsung selama 8 bulan, merugikan negara hingga Rp3,8 miliar. Tersangka utama adalah istri salah satu pejabat dinas yang sekaligus menjadi rekanan penyedia. Skandal ini mencuat setelah audit investigatif BPK atas permintaan langsung Presiden.

Untuk memperkuat efek jera, Prabowo mendorong segera diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Sanksi Administratif bagi Kepala Daerah yang abai. Regulasi itu ditargetkan rampung sebelum triwulan III 2026 dan akan memuat klausul pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 5% bagi daerah yang catatan penyimpangan MBG-nya masuk kategori merah.

Di sisi lain, pengawasan saja tak cukup tanpa perbaikan rantai pasok. Bapanas (Badan Pangan Nasional) kini mengintegrasikan data stok dan harga komoditas dengan sistem e-katalog MBG, sehingga setiap transaksi dapat dilacak secara real time. Langkah ini diyakini mampu menekan permainan harga yang kerap terjadi di daerah sentra produksi pangan.

Kisah sukses juga mulai bermunculan. Di Yogyakarta, koperasi wanita tani berhasil menjadi pemasok sayur organik untuk 47 dapur MBG dengan harga di bawah pasaran berkat pemangkasan rantai tengkulak. Model ini kini akan diperluas ke 200 kabupaten/kota melalui kerja sama Kementerian Koperasi dan UKM. Transparansi, partisipasi warga, dan ketegasan hukum menjadi tripilar yang diharapkan mampu menjaga agar MBG benar-benar menjadi gizi, bukan gratifikasi.