Sarana Jaya dan TransJakarta Jalin Kemitraan Strategis Optimalkan Aset

Dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan PT Transportasi Jakarta (TransJakarta), resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk menjajaki peluang pemanfaatan aset properti milik Sarana Jaya dalam mendukung pengembangan transportasi publik di ibu kota. Kesepakatan yang diteken di Balai Kota Jakarta pada Jumat (10/7/2026) ini menjadi basis penyusunan kerja sama yang lebih rinci dan menyeluruh di masa mendatang. Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong sinergi antar-BUMD demi optimalisasi aset daerah.

Kerja Sama yang Menghubungkan Properti dan Transportasi

Kolaborasi ini membuka jalan baru integrasi antara pengelolaan aset properti dan layanan mobilitas massal. Sarana Jaya, yang selama ini dikenal sebagai pengembang hunian dan kawasan komersial milik Pemprov DKI, akan menyediakan sejumlah lahan dan bangunan strategis yang bisa dioptimalkan untuk pengembangan infrastruktur TransJakarta. Bentuk pemanfaatannya beragam, mulai dari pembangunan depo baru, halte terintegrasi, terminal transit, hingga kawasan transit oriented development (TOD) yang menyatukan fungsi hunian, komersial, dan transportasi publik.

Direktur Utama Sarana Jaya, Andi Baso Mappanyukki, menyebut bahwa sinergi ini merupakan wujud nyata mandat gubernur untuk menyehatkan dan memaksimalkan aset BUMD. “Kami memiliki asset land bank yang tersebar di seluruh Jakarta. Dengan menggandeng TransJakarta, kami tidak sekadar membangun gedung, tetapi turut menciptakan ekosistem mobilitas yang modern dan berkelanjutan,” ujarnya.

“Ini adalah langkah awal kolaborasi strategis. Kami akan fokus pada aset-aset yang benar-benar bisa memperkuat jaringan transportasi dan memberi dampak langsung kepada warga,” tegas Andi.

Manfaat Konkret bagi Warga Ibu Kota

Direktur Utama TransJakarta, Welfizon Yuza, menyambut baik kerja sama ini dan menekankan pentingnya dukungan aset lahan yang strategis untuk mengakselerasi target penambahan koridor dan rute baru. Saat ini, TransJakarta mengoperasikan 14 koridor utama dan puluhan rute pengumpan (feeder), dengan volume penumpang harian mencapai 1,2 juta orang. Keterbatasan lahan seringkali menjadi kendala untuk memperluas cakupan layanan, khususnya di wilayah selatan dan timur Jakarta yang pertumbuhan penduduknya tinggi.

“Dengan akses ke lahan Sarana Jaya, kami bisa merencanakan depo yang lebih dekat ke permukiman, sehingga efisiensi operasional meningkat dan waktu tunggu penumpang bisa dipangkas,” kata Welfizon.

Rencana awal kerja sama mencakup tiga titik prioritas: kawasan Pasar Minggu, Cilincing, dan Pesanggrahan. Ketiganya diproyeksikan menjadi hub transportasi baru yang terintegrasi dengan jalur MRT dan LRT yang sedang dibangun. Selain itu, ada opsi pengembangan lahan parkir bertingkat (park and ride) di sekitar stasiun kereta komuter untuk mengurangi kemacetan di pintu masuk Jakarta.

Skema Bisnis dan Tahapan Pelaksanaan

Kedua perusahaan sepakat membentuk tim teknis gabungan yang akan melakukan studi kelayakan (feasibility study) dalam waktu enam bulan ke depan. Studi ini akan mengevaluasi aspek legal, finansial, teknis, dan lingkungan dari setiap aset yang diusulkan. Setelah itu, akan dirumuskan model bisnis yang paling menguntungkan kedua belah pihak, baik melalui skema sewa, kerja sama operasi (KSO), ataupun penyertaan modal. Targetnya, groundbreaking proyek percontohan pertama dapat dimulai pada akhir 2027.

Kepala Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta, Budi Setiawan, mengapresiasi inisiatif ini dan menyebutnya sebagai percontohan sinergi BUMD yang ideal. “Kami ingin BUMD saling mengisi, bukan jalan sendiri-sendiri. Sarana Jaya punya tanah, TransJakarta butuh tempat. Kolaborasi ini solusi cerdas untuk efisiensi anggaran dan percepatan pembangunan,” ungkapnya.

Mendorong Ekonomi Lokal dan Keberlanjutan

Lebih dari sekadar pengembangan fisik, kemitraan ini diharapkan membawa efek berganda (multiplier effect) bagi ekonomi lokal. Setiap lokasi TOD yang dibangun akan mengintegrasikan ruang untuk UMKM, kios pangan terjangkau, dan fasilitas publik seperti taman dan klinik kesehatan. Sarana Jaya dan TransJakarta juga membuka peluang melibatkan BUMD lain, seperti PAM Jaya untuk pengelolaan air bersih dan Jakpro untuk pengelolaan kawasan.

Langkah ini sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota global yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Integrasi transportasi publik dengan tata ruang properti mampu menekan penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi emisi karbon, serta menciptakan kawasan permukiman yang lebih manusiawi. Kedua direktur utama sepakat bahwa kolaborasi ini bukan sekadar proyek bisnis, melainkan bagian dari pelayanan publik yang lebih luas.

Dengan MoU yang sudah ditandatangani, warga Jakarta kini menantikan realisasi kerja sama ini. Jika berhasil, model ini bisa direplikasi oleh BUMD lain di kota-kota besar Indonesia yang menghadapi tantangan serupa dalam menyelaraskan pertumbuhan properti dengan kebutuhan transportasi massal.