Prabowo Desak Solusi Permanen Atasi Kebakaran Hutan Riau

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengingatkan agar pemerintah tidak lagi berfokus pada pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi berulang setiap tahun. Pernyataan itu ia sampaikan dalam kunjungan kerja ke Provinsi Riau, wilayah yang kerap menjadi episentrum kebakaran lahan gambut dan kabut asap. Prabowo menilai pola penanganan yang bersifat reaktif hanya akan mengulang siklus yang sama ketika musim kemarau tiba.

Menurut Prabowo, persoalan karhutla tidak akan selesai jika pemerintah hanya sibuk memadamkan api setelah kebakaran meluas. Ia menekankan pentingnya langkah pencegahan yang terstruktur, mulai dari pengelolaan lahan gambut, penegakan hukum, hingga pembinaan terhadap masyarakat di sekitar kawasan rawan. Arah kebijakan semacam itu dinilai lebih mampu memutus mata rantai kebakaran dibandingkan pendekatan darurat tahunan yang selama ini berjalan.

Kunjungan ke Riau bukan sekadar seremoni. Di balik agenda tersebut, terdapat pesan bahwa penanganan karhutla harus diukur dari keberhasilan mencegah api muncul, bukan dari cepatnya api dipadamkan. Pernyataan Prabowo menjadi sinyal bahwa perubahan paradigma dalam pengelolaan lingkungan dan kebencanaan perlu segera dirumuskan.

Kunjungan ke Riau: Memastikan Kebijakan Berjalan Tuntas

Teddy, juru bicara yang mendampingi kunjungan tersebut, memaparkan bahwa agenda Prabowo ke Riau ditujukan untuk memastikan seluruh kebijakan yang dirancang pemerintah pusat terkait penanganan karhutla benar-benar dijalankan hingga tuntas di lapangan. Ia menjelaskan bahwa evaluasi terhadap implementasi kebijakan menjadi bagian penting dari kunjungan, mengingat kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan kerap menjadi kelemahan dalam penanganan bencana.

Pernyataan Teddy mempertegas bahwa kunjungan tersebut bukan hanya bersifat seremonial. Peninjauan langsung ke lapangan diharapkan mampu memberikan gambaran utuh tentang sejauh mana berbagai program, seperti patroli terpadu, pembasahan lahan gambut, dan pembangunan sekat kanal, telah berjalan sesuai rencana. Dengan begitu, pemerintah dapat mengidentifikasi hambatan yang muncul dan memperbaikinya secara cepat.

Riau sendiri merupakan provinsi dengan luasan lahan gambut yang signifikan, menjadikannya salah satu daerah yang paling rentan terhadap kebakaran saat kemarau panjang. Kondisi tersebut membuat Riau kerap menjadi barometer keberhasilan penanganan karhutla nasional. Kehadiran Prabowo di provinsi ini menjadi perhatian tersendiri, terutama bagi masyarakat yang selama ini terdampak langsung oleh kabut asap.

Kritik terhadap Pendekatan Reaktif yang Berulang

Pernyataan Prabowo menyentuh kritik yang selama ini disuarakan berbagai kalangan: penanganan karhutla yang terlalu bergantung pada operasi pemadaman tahunan. Setiap musim kemarau, aparat dikerahkan untuk memadamkan api, namun tahun berikutnya kebakaran kembali terjadi di titik yang sama. Siklus ini dinilai menunjukkan bahwa akar masalah, seperti pengelolaan gambut dan tata kelola lahan, belum tersentuh secara menyeluruh.

Pendekatan reaktif juga menelan biaya yang tidak sedikit, baik dari sisi anggaran pemadaman, kerugian ekonomi akibat asap, maupun dampak kesehatan masyarakat. Kabut asap yang dihasilkan kebakaran lahan gambut telah berulang kali mengganggu aktivitas warga, menutup sekolah, dan memicu gangguan pernapasan. Karena itu, dorongan untuk beralih dari paradigma pemadaman ke paradigma pencegahan bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga soal keselamatan warga.

Prabowo menggarisbawahi bahwa pemerintah seharusnya belajar dari pengalaman bertahun-tahun menghadapi karhutla. Jika kebakaran terus terjadi setiap tahun, berarti strategi yang ada belum efektif dan perlu dirombak. Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa penanganan bencana seharusnya dimulai jauh sebelum api menyala, melalui penguatan sistem deteksi dini, kesiapan sumber daya, dan keterlibatan masyarakat.

Harapan akan Kebijakan Pencegahan Jangka Panjang

Gagasan yang disampaikan Prabowo sejalan dengan kebutuhan akan kebijakan pencegahan yang berkelanjutan. Langkah-langkah seperti restorasi gambut, pengendalian drainase, serta pemanfaatan teknologi pemantauan titik panas dapat menjadi fondasi pengendalian karhutla dalam jangka panjang. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan juga dinilai perlu diperkuat agar efek jera benar-benar terwujud.

Keterlibatan masyarakat menjadi kunci lain yang tidak kalah penting. Kebakaran lahan kerap dipicu oleh aktivitas pembukaan lahan yang dilakukan tanpa pengawasan. Karena itu, pendampingan dan pemberdayaan ekonomi bagi petani dan masyarakat sekitar menjadi bagian dari upaya pencegahan yang tidak bisa diabaikan. Ketika masyarakat memiliki alternatif penghidupan, tekanan untuk membuka lahan dengan cara membakar dapat ditekan.

Meski demikian, seluruh rencana tersebut baru akan bermakna jika diterjemahkan ke dalam kebijakan yang konsisten di tingkat daerah. Kunjungan Prabowo ke Riau diharapkan menjadi pijakan awal bagi koordinasi yang lebih erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait. Pada akhirnya, keberhasilan penanganan karhutla akan diukur dari berkurangnya kebakaran, bukan dari seberapa cepat api berhasil dipadamkan.