Prabowo Anugerahi Mochtar Kusumaatmadja Gelar Pahlawan Nasional

Di Istana Negara, Senin pagi (10/11/2025), deretan nama yang telah menorehkan tinta emas dalam sejarah Indonesia kembali bertambah. Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi menganugerahi gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh tokoh. Salah satu nama yang paling mencuri perhatian adalah Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.—seorang putra bangsa yang jasanya begitu membekas, tak hanya di dalam negeri, melainkan di pentas hukum dan diplomasi dunia. Upacara penganugerahan yang khidmat ini menjadi puncak pengakuan negara kepada sosok multidimensi: akademisi, diplomat, negarawan, dan arsitek konsep Wawasan Nusantara.

Dari Bandung ke Pentas Dunia: Sang Arsitek Hukum Laut

Mochtar Kusumaatmadja lahir di Batavia (kini Jakarta) pada 17 April 1929. Namun, perjalanan intelektualnya berlabuh di Bandung, tempat ia menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (kini Universitas Padjadjaran). Ketertarikannya pada hukum internasional mengantarnya ke Yale Law School, Amerika Serikat, di mana ia meraih gelar Master of Laws. Kembali ke Tanah Air, ia segera menjadi motor penggerak dalam menggaungkan pentingnya kedaulatan maritim bagi Indonesia, sebuah negara kepulauan terbesar di dunia.

Puncak kiprahnya di dunia internasional adalah perannya sebagai arsitek utama Deklarasi Djuanda 1957 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Bersama Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja, ia memperjuangkan konsep negara kepulauan yang menyatukan lautan di antara pulau-pulau sebagai satu kesatuan wilayah yang tak terpisahkan. Perjuangannya selama puluhan tahun di forum-forum dunia—dari Jenewa hingga Montego Bay—akhirnya membuahkan pengakuan global. Prinsip archipelagic state yang termaktub dalam UNCLOS 1982 adalah bukti nyata dari buah pikir dan lobi panjang yang ia lakukan.

"Apa yang diperjuangkan Pak Mochtar di Konvensi Hukum Laut adalah perjuangan seumur hidup. Ia tidak hanya mewariskan tambahan wilayah seluas dua pertiga Indonesia, tetapi juga mewariskan martabat bangsa," ujar Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dalam wawancara eksklusif seusai penganugerahan.

Rekam Jejak: Menteri, Diplomat, dan Guru Bangsa

Sebelum namanya disematkan sebagai pahlawan, Mochtar telah mengabdi sebagai Menteri Kehakiman (1974–1978) dan Menteri Luar Negeri (1978–1988). Di masa kepemimpinannya di Kementerian Luar Negeri, Indonesia memainkan peran sentral dalam Gerakan Non-Blok dan perdamaian regional. Ia menorehkan sebuah pendekatan diplomasi yang rendah hati tetapi tegas, dikenal sebagai low-profile diplomacy. Pendekatan ini berhasil memulihkan citra Indonesia pasca-G30S di mata internasional.

Namun, yang tak kalah monumental adalah kontribusinya di dunia pendidikan. Ia adalah pendiri dan Dekan pertama Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Di Unpad, ia menanamkan nilai bahwa hukum harus hidup dan bekerja untuk manusia. Konsep "hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat" menjadi doktrin yang ia khotbahkan dan amalkan. Lewat bukunya yang legendaris, Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan, ia membentuk generasi sarjana hukum yang tidak kering dari realitas sosial.

Makna Gelar di Era Kelautan Prabowo

Penghargaan ini datang di momentum yang sangat tepat. Pemerintahan Presiden Prabowo yang menempatkan poros maritim dan ketahanan pangan laut sebagai agenda strategis, menjadikan warisan Mochtar Kusumaatmadja begitu relevan. Total luas wilayah laut Indonesia yang diakui secara internasional—3,2 juta kilometer persegi yang mencakup laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen—adalah buah dari perjuangan tanpa lelah seorang Mochtar.

Sepuluh tokoh yang menerima anugerah tahun ini berasal dari berbagai era dan latar belakang, mulai dari perjuangan fisik melawan kolonial hingga perjuangan kemanusiaan dan intelektual. Namun, gelar untuk Mochtar memiliki resonansi khusus: pengakuan bahwa perjuangan membangun bangsa tidak selalu harus dengan bambu runcing, tapi bisa dengan pena, argumentasi hukum, dan diplomasi meja bundar. Ia membuktikan bahwa kedaulatan sebuah negara juga bisa ditaklukkan melalui kecerdasan dan negosiasi.

Warisan Abadi: Lebih dari Sekadar Peta

Tak hanya menambah luas kedaulatan, warisan terpentingnya adalah sebuah cara berpikir. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia adalah hasil dialektika panjang antara Mochtar dan para pendiri bangsa. Baginya, laut bukanlah pemisah, melainkan pemersatu. Konsep ini bukan hanya soal perbatasan di atas peta, melainkan soal bagaimana jutaan nelayan, sumber daya alam, dan jalur pelayaran diikat menjadi satu identitas nasional yang kokoh.

Ketika nama Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja disebut sebagai Pahlawan Nasional, bangsa ini sedang menegaskan kembali jati dirinya sebagai bangsa maritim yang besar. Ia telah berlayar jauh, melewati badai negosiasi dan labirin hukum internasional, dan membawa pulang sebuah peti harta karun bernama pengakuan dunia. Kini, peti itu resmi kita buka kembali: isinya adalah kebanggaan, kedaulatan, dan sebuah peta Indonesia yang jauh lebih utuh.

Apa Selanjutnya untuk Penghormatan Hukum dan Diplomasi?

Penganugerahan ini membuka pertanyaan: bagaimana kita merawat warisan itu? Kampus-kampus hukum harus menjadikan pemikirannya sebagai lensa untuk membaca tantangan baru—dari perubahan iklim yang menenggelamkan pulau-pulau kecil, hingga geopolitik Indo-Pasifik. Generasi muda diplomat perlu meneladani caranya bernegosiasi: sabar, cermat, namun tak pernah kehilangan tujuan utama. Mochtar Kusumaatmadja kini telah berpulang (wafat 6 Juni 2021), tapi sebagaimana hukum yang hidup dalam masyarakat, ide-idenya akan terus membara, membentuk kebijakan, dan menginspirasi. Ia telah mendapatkan tempatnya di antara para pahlawan, dan di antara gelombang lautan yang ia perjuangkan dengan segenap jiwanya.