Polres OKU Timur Perkuat Sinergi Lintas Sektor Cegah Karhutla

Upaya preventif terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memasuki fase konsolidasi strategis. Kapolres OKU Timur, AKBP Adik Listiyono, dalam sebuah sosialisasi penanggulangan karhutla di Mapolres setempat, secara eksplisit menempatkan partisipasi publik sebagai variabel determinan. Keberhasilan pencegahan, tegasnya, tidak dapat dibebankan semata kepada aparat penegak hukum. Ini merupakan pengakuan resmi atas limitasi pendekatan represif dan pergeseran taktis menuju model kolaboratif yang melibatkan multi-pihak. Data historis menunjukkan bahwa wilayah Sumatera Selatan, termasuk OKU Timur, merupakan salah satu kantong rawan karhutla dengan siklus eskalasi tahunan yang berkorelasi kuat dengan musim kemarau. Pola ini menuntut intervensi dini yang terstruktur, bukan respons reaktif pasca-kejadian.

Analisis Kerentanan dan Aktor Kunci

Secara geografis, OKU Timur memiliki tutupan lahan berupa hutan sekunder, semak belukar, dan lahan pertanian yang rentan terhadap praktik pembukaan lahan dengan cara membakar. Praktik ini, yang seringkali didorong oleh kalkulasi ekonomi jangka pendek, menjadi pemicu utama karhutla. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor yang digagas Polres OKU Timur melibatkan tidak hanya institusi vertikal seperti TNI dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tetapi juga pemerintah desa, tokoh masyarakat, kelompok tani, dan pemilik konsesi lahan. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap aktor memiliki insentif dan kapasitas mitigasi yang berbeda. Kegagalan melibatkan salah satu dari mereka menciptakan celah (gap) yang dapat dimanfaatkan oleh oknum pembakar lahan. Kapolres menekankan bahwa deteksi dini melalui patroli terpadu dan pengawasan berbasis komunitas menjadi kunci, sejalan dengan belum optimalnya sistem peringatan dini berbasis teknologi satelit di level tapak.

Komparasi Pendekatan Pencegahan Karhutla

Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa pada tahun 2025, lebih dari 70% kejadian karhutla di lahan mineral (non-gambut) di Sumatera Selatan dipicu oleh faktor manusia, terutama pembukaan lahan ilegal untuk pertanian skala kecil. Sinergi lintas sektor yang digalakkan Polres OKU Timur mencoba memotong rantai ini dengan menyasar akar masalah: kebutuhan ekonomi masyarakat yang mendesak. Program pemberdayaan ekonomi alternatif, seperti wanatani (agroforestri) dan peternakan terintegrasi, menjadi bagian dari paket pencegahan yang ditawarkan. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya bersifat keamanan, tetapi juga sosio-ekonomi. "Kami tidak hanya melarang, tapi memberikan solusi," ujar seorang perwira yang enggan disebutkan namanya, menegaskan pergeseran paradigma dari komando-kontrol menuju fasilitasi.

Implementasi di lapangan akan diuji pada puncak musim kemarau mendatang. Kesuksesan model ini akan terukur dari penurunan jumlah titik panas (hotspot) yang terdeteksi satelit Terra/Aqua MODIS dan SNPP VIIRS, serta minimnya laporan gangguan asap yang berdampak pada kesehatan dan transportasi. Polres OKU Timur, dalam rilisnya, menargetkan nihil karhutla di wilayah hukumnya. Target ambisius ini memerlukan konvergensi antara komitmen politik anggaran, kepatuhan korporasi, dan partisipasi aktif warga. Tanpa salah satunya, inisiatif ini berisiko menjadi sekadar seremoni sosialisasi tanpa dampak signifikan.

Langkah Polres OKU Timur ini selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, yang mewajibkan seluruh kepala daerah dan instansi terkait untuk melakukan upaya pencegahan secara terencana dan sistematis. Namun, esensi sebenarnya terletak pada pengakuan bahwa keamanan ekologis adalah produk dari kohesi sosial dan keadilan ekonomi di tingkat tapak.