PMII Desak TNI Hormati Proses Hukum Polri demi Supremasi Sipil

Organisasi kemahasiswaan Islam terbesar di Indonesia, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), menyampaikan sikap tegas terkait dinamika penegakan hukum yang melibatkan dua institusi negara. Mereka meminta agar seluruh elemen militer menghormati independensi proses penyidikan yang kini dijalankan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Seruan ini bukan sekadar dukungan terhadap pemberantasan rasuah, melainkan juga penegasan pentingnya menjaga batas-batas kewenangan antarlembaga dalam sebuah negara demokratis.

Menjaga Garis Demarkasi Penegakan Hukum

Dalam beberapa pekan terakhir, sorotan publik tertuju pada langkah Polri mengusut sejumlah kasus dugaan korupsi berskala besar. Di tengah proses tersebut, muncul kekhawatiran akan adanya friksi atau tarik-menarik kepentingan yang dapat mengganggu kerja penyidik. PMII melihat bahwa situasi ini menguji sejauh mana prinsip supremasi sipil ditegakkan. Organisasi ini menekankan bahwa urusan penegakan hukum pidana sepenuhnya berada di ranah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, bukan wilayah operasi atau pengaruh militer. Setiap bentuk intervensi, baik secara terbuka maupun terselubung, dinilai dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap proses hukum dan mengancam stabilitas keamanan nasional yang selama ini dijaga bersama.

Korupsi sebagai Ancaman Keamanan Non-Tradisional

PMII memandang korupsi bukan semata-mata sebagai kejahatan keuangan, melainkan sebagai ancaman serius terhadap keamanan nasional dalam arti luas. Praktik korupsi yang sistemik melemahkan daya tahan ekonomi, merusak kualitas layanan publik, dan menciptakan ketimpangan sosial yang berpotensi melahirkan konflik horizontal. Oleh karena itu, pemberantasannya memerlukan kerjasama seluruh komponen bangsa, termasuk dukungan moral dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Namun, dukungan itu harus diwujudkan tanpa mengaburkan peran dan fungsi masing-masing. Militer diminta untuk tetap menjadi benteng pertahanan negara, sementara Polri fokus pada penegakan hukum di ranah sipil. Keduanya memiliki kontribusi vital, tetapi dengan jalur yang berbeda dan tidak saling mendikte.

Rekam Historis Supremasi Sipil di Era Reformasi

Seruan PMII ini tidak terlepas dari konteks sejarah reformasi 1998, di mana pemisahan Polri dari ABRI menjadi salah satu tuntutan utama gerakan mahasiswa saat itu. Sejak saat itu, Indonesia berkomitmen untuk menempatkan militer di bawah kendali sipil dan membatasi fungsinya dari intervensi politik praktis serta penegakan hukum. PMII sebagai bagian dari ekosistem yang melahirkan reformasi merasa bertanggung jawab untuk terus mengawal agar konsensus tersebut tidak tergerus. Data historis menunjukkan bahwa setiap kali garis demarkasi ini kabur, risiko pelanggaran hak asasi manusia dan krisis kepercayaan terhadap pemerintahan cenderung meningkat. Oleh karena itu, pernyataan dukungan terhadap Polri kali ini juga dimaknai sebagai upaya menjaga marwah reformasi yang telah susah payah diperjuangkan.

Dilema Profesionalitas dan Godaan Politik

Di sisi lain, PMII menyadari bahwa profesionalitas TNI selama ini telah teruji dalam berbagai misi, baik nasional maupun internasional. Namun, organisasi ini mengingatkan bahwa godaan politik dan kekuasaan dapat mengikis netralitas institusi mana pun. Ketika proses hukum menyentuh figur atau jaringan yang memiliki kedekatan dengan lingkar kekuasaan, potensi masuknya tekanan dari luar jalur resmi sangat mungkin terjadi. Di sinilah pentingnya pengawasan publik dan ketegasan pimpinan lembaga negara untuk menolak segala bentuk intervensi. PMII mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk bersatu padu memantau perkembangan kasus-kasus korupsi tersebut agar penyelesaiannya berjalan transparan dan akuntabel.

Stabilitas Nasional Bertumpu pada Kepastian Hukum

Keamanan nasional bukan hanya tentang ketiadaan ancaman militer, melainkan juga adanya kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh warga negara. PMII percaya bahwa keberhasilan Polri dalam menuntaskan kasus-kasus besar akan langsung berkontribusi pada peningkatan stabilitas negara. Sebaliknya, jika proses tersebut diganggu, maka ketidakpastian akan menimbulkan keresahan yang bisa menjadi celah bagi berbagai macam gangguan keamanan. Oleh karenanya, permintaan agar TNI tidak melakukan intervensi adalah panggilan untuk memastikan bahwa hukum tetap menjadi panglima tertinggi di negeri ini. Tidak ada pihak yang kebal hukum, dan tidak ada lembaga yang berhak menghentikan atau membelokkan jalur penegakan keadilan.

Langkah Strategis ke Depan

Sebagai bentuk tindak lanjut, PMII berencana menggelar diskusi publik dan konsolidasi jejaring antarmahasiswa untuk memperkuat advokasi isu ini. Mereka juga akan menyusun rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan langsung ke pimpinan DPR, Kompolnas, serta Komnas HAM. Tujuannya adalah mendorong lahirnya payung hukum yang lebih kokoh untuk mencegah intervensi militer dalam proses penegakan hukum di masa mendatang. PMII menegaskan bahwa langkah ini bukanlah sikap anti-TNI, melainkan wujud nyata cinta terhadap institusi negara yang ingin tetap dijaga kredibilitas dan independensinya.

Secara keseluruhan, pernyataan PMII ini merupakan refleksi dari kematangan berpikir organisasi dalam melihat hubungan antarlembaga tinggi negara. Dukungan terhadap Polri dan seruan kepada TNI bukan untuk menciptakan konflik, tetapi justru untuk mencegahnya. Di atas semuanya, yang harus dimenangkan adalah keadilan bagi rakyat Indonesia.

Baca juga:

• Long March-5B Luncurkan Modul Laboratorium Mengtian ke Orbit
• Mengenal Marty Reisman, Sosok Legendaris di Balik Film Marty Supreme