Klaim MK Alihkan Dana MBG ke Pendidikan Adalah Hoaks

Di tengah ramainya perbincangan publik mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG), beredar sebuah narasi yang menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan untuk mengalihkan dana progra...

Jul 13, 2026 - 12:09

0 1

Di tengah ramainya perbincangan publik mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG), beredar sebuah narasi yang menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan untuk mengalihkan dana program tersebut ke sektor pendidikan. Klaim ini juga menyatakan bahwa program MBG telah resmi ditutup. Setelah dilakukan penelusuran secara menyeluruh, klaim tersebut terbukti tidak berdasar dan termasuk dalam kategori informasi palsu.

Sumber dan Isi Klaim

Informasi yang tidak benar ini pertama kali muncul melalui sebuah unggahan di platform media sosial pada Kamis, 2 Juli 2026. Akun bernama "Cak Min" membagikan sebuah foto dengan narasi provokatif yang berbunyi: "BERITA TERKINI ALHAMDULILLAH! MBG AKHIRNYA RESMI DITUTUP! MK ALIHKAN DANA MBG KE PENDIDIKAN | JUTAAN RAKYAT SAMPAI hISTERIS & BAHAGIA!" Unggahan tersebut dilengkapi dengan gambar yang seolah menunjukkan situasi resmi terkait keputusan MK. Namun, setelah ditelusuri, foto yang digunakan merupakan hasil rekayasa atau konteks yang dipelintir.

Penelusuran dan Verifikasi

Berdasarkan penelusuran, klaim bahwa MK memiliki wewenang untuk mengalihkan anggaran negara tidak memiliki dasar hukum. Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku hanya memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Tidak ada satu pun pasal yang memberikan kewenangan kepada MK untuk mengelola, mengalihkan, atau menghapus alokasi anggaran program pemerintah. Anggaran negara sepenuhnya berada di bawah kewenangan eksekutif bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Lebih lanjut, faktanya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga saat ini masih berjalan dan tidak pernah ditutup. Pemerintah melalui kementerian terkait justru terus memperluas cakupan program ini. Data resmi dari Badan Gizi Nasional menunjukkan bahwa program MBG telah menjangkau jutaan penerima manfaat dan anggarannya telah dialokasikan dalam APBN 2026. Tidak ada putusan MK, pernyataan resmi pemerintah, atau regulasi baru yang mengindikasikan penutupan program tersebut. Klaim bahwa program ini ditutup bertentangan dengan fakta yang dapat diverifikasi dari situs resmi pemerintah dan pemberitaan media terpercaya.

Verifikasi lebih mendalam terhadap unggahan yang beredar menemukan bahwa foto yang disertakan dalam unggahan tersebut bukanlah foto asli yang berkaitan dengan keputusan MK. Gambar tersebut diidentifikasi sebagai hasil manipulasi atau pengambilan dari konteks yang sama sekali berbeda. Teknik reverse image search menunjukkan bahwa gambar serupa pernah digunakan dalam pemberitaan lain yang tidak ada hubungannya dengan isu pengalihan dana. Ini menguatkan dugaan bahwa unggahan tersebut sengaja dibuat untuk menimbulkan sentimen dan sensasi di kalangan masyarakat.

Selain itu, tidak ada satu pun pemberitaan dari media arus utama yang kredibel yang memberitakan soal penutupan program MBG atau pengalihan dana oleh MK. Jika benar terjadi peristiwa sepenting itu, seluruh media nasional tentu akan menjadikannya sebagai berita utama. Ketiadaan liputan dari sumber jurnalistik yang dapat dipertanggungjawabkan menjadi indikator kuat bahwa klaim tersebut adalah hoaks.

Dampak dan Bahaya Informasi Palsu

Penyebaran klaim semacam ini berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi para penerima manfaat program MBG yang mayoritas berasal dari kalangan rentan. Informasi yang tidak benar dapat menggiring opini publik ke arah yang salah, menimbulkan kebingungan, dan melemahkan kepercayaan terhadap institusi negara. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa kebenaran setiap informasi yang diterima, terutama yang bersifat sensasional dan tidak disertai sumber resmi yang jelas.

Kesimpulan

Setelah melalui proses verifikasi yang ketat dan memeriksa berbagai sumber resmi, dapat disimpulkan bahwa klaim yang menyatakan MK mengalihkan dana MBG ke pendidikan dan program MBG ditutup adalah salah dan termasuk hoaks. MK tidak memiliki kewenangan untuk mengalihkan anggaran, program MBG masih berjalan, dan bukti pendukung klaim tersebut merupakan hasil rekayasa. Masyarakat diminta untuk tidak menyebarkan dan lebih berhati-hati terhadap informasi serupa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Baca juga: