PM Belanda Rob Jetten secara resmi menyampaikan permintaan maaf atas perlakuan “kejam” yang dialami ribuan mantan te

Dalam pernyataannya, Jetten menegaskan bahwa pemerintah Belanda mengakui tindakan di masa lalu yang tidak manusiawi terhadap para veteran KNIL asal Maluku. Mereka dijanjikan evakuasi sementara setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, tetapi kenyataannya justru terdampar di negeri asing tanpa kepastian status, dipinggirkan secara sosial, dan banyak di antaranya ditempatkan di bekas kamp konsentrasi Nazi yang masih berdiri saat itu. “Kami memperlakukan mereka dengan kejam. Kami tidak menepati janji kami,” ujar Jetten dalam pidatonya, seperti dihimpun media kami dari laporan internasional.

Janji Palsu Evakuasi Sementara

Kedatangan ribuan orang Maluku di Rotterdam pada 1951 merupakan babak kelam dalam sejarah hubungan Indonesia-Belanda. Sebagian besar dari mereka adalah prajurit KNIL yang menolak bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau khawatir akan pembalasan akibat afiliasi mereka dengan kekuatan kolonial. Pemerintah Belanda saat itu meyakinkan bahwa mereka hanya akan berada di Belanda untuk sementara waktu, sampai situasi di tanah air memungkinkan untuk kembali. Faktanya, janji itu tak pernah ditepati.

Para mantan tentara dan keluarganya justru menjalani kehidupan terisolasi di kamp-kamp penampungan yang minim fasilitas. Banyak di antara mereka yang hingga akhir hayatnya tidak pernah lagi menginjakkan kaki di Maluku. Komunitas Maluku di Belanda yang kini berjumlah puluhan ribu jiwa sebagian besar merupakan keturunan dari rombongan 1951 tersebut, dan mereka masih menyimpan trauma kolektif atas pengabaian dan marginalisasi yang dialami leluhur mereka.

“Ini adalah pengakuan yang sudah sangat lama dinantikan. Permintaan maaf ini membuka jalan bagi rekonsiliasi sejati,” ujar seorang tokoh komunitas Maluku di Den Haag menanggapi langkah Jetten.

Pengakuan resmi dari Perdana Menteri Belanda ini dinilai sebagai momentum penting untuk menuntaskan lembaran kelam sejarah kolonial. Namun, sejumlah kalangan menekankan bahwa permintaan maaf saja tidak cukup tanpa adanya kompensasi konkret dan pemulihan hak-hak keturunan para veteran yang masih terdampak hingga kini. Pemerintah Belanda diharapkan segera mengambil langkah lanjutan untuk menebus janji masa lalu yang telah menghancurkan kehidupan ribuan manusia yang setia pada mahkota kerajaan.

Lurusin.com terus memantau perkembangan rekonsiliasi sejarah ini dan dampaknya bagi komunitas Maluku di Belanda serta hubungan bilateral kedua negara.