Pimpinan DPR Pertemukan TikTok-Tokopedia dan Pemerintah Bahas Isu PHK

Jakarta – Lurusin.com — Isu pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan Tokopedia yang mencuat beberapa waktu terakhir akhirnya mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memfasilitasi pertemuan antara manajemen TikTok-Tokopedia dengan pemerintah untuk mencari titik terang persoalan tersebut.

Pertemuan berlangsung di Gedung Nusantara III DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (6/7). Pemerintah diwakili langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, sementara dari pihak perusahaan hadir Executive Director of Tokopedia and TikTok E-commerce Indonesia, Stephanie Susilo.

Pertemuan ini digelar untuk menjembatani komunikasi antara perusahaan dan pemerintah menyusul ramainya pemberitaan soal PHK karyawan Tokopedia yang meresahkan banyak pihak, terutama para pekerja di sektor ekonomi digital.

Dalam pertemuan tersebut, baik pihak TikTok-Tokopedia maupun pemerintah memberikan penjelasan terbuka mengenai situasi ketenagakerjaan yang terjadi. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan pentingnya memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi di tengah dinamika bisnis yang terjadi.

Sementara itu, Stephanie Susilo dari TikTok-Tokopedia memaparkan kondisi terkini perusahaan dan menjelaskan langkah-langkah yang telah ditempuh dalam menghadapi perubahan struktur organisasi. Pihaknya juga menegaskan komitmen untuk mematuhi regulasi ketenagakerjaan yang berlaku.

Media kami memperoleh informasi bahwa pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan awal untuk terus melakukan dialog konstruktif antara perusahaan dan pemerintah. Hal ini demi memastikan tidak ada pelanggaran hak pekerja selama proses penyesuaian organisasi berjalan.

Perkembangan situasi ini akan terus dipantau oleh DPR, khususnya terkait implementasi komitmen yang telah disampaikan oleh TikTok-Tokopedia kepada para pemangku kepentingan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan juga berjanji akan melakukan pengawasan ketat.

Para pekerja di sektor teknologi dan e-commerce tanah air tentunya berharap isu ini dapat segera menemui penyelesaian yang adil, tanpa mengorbankan hak-hak dasar karyawan yang telah dijamin undang-undang.