Perjalanan Politik Laksamana Sukardi, Ekonom di Panggung Kekuasaan

Nama Laksamana Sukardi mungkin lebih sering dikaitkan dengan kementerian teknis dan angka-angka neraca perusahaan negara. Namun, jika ditarik ke akar perjalanannya, ia adalah seorang politikus sejati yang menempuh jalan panjang sebelum akhirnya dipercaya memimpin Kementerian BUMN. Sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), ia menjadi salah satu wajah teknokrat di tengah partai yang identik dengan basis massa kerakyatan.

Ketika gerakan reformasi 1998 menggulung Orde Baru, Laksamana berada dalam arus besar perubahan politik yang menuntut transparansi dan akuntabilitas. Saat itu, ia sudah dikenal sebagai ekonom yang kritis, berpengalaman di sektor keuangan, dan memiliki jaringan akademis yang luas. Tidak heran jika kemudian partai yang menaunginya—PDI-P—menaruh kepercayaan untuk menangani isu ekonomi makro dan BUMN. Kala Megawati Soekarnoputri naik menjadi presiden, Laksamana pun didaulat mengisi pos Menteri BUMN.

Di kementerian, ia tidak hanya berperan sebagai pengelola perusahaan negara, tetapi juga sebagai negosiator politik. Proses restrukturisasi dan privatisasi BUMN jelas membutuhkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, di mana fraksi-fraksi partai memiliki agenda masing-masing. Kemampuan Laksamana menjelaskan urgensi kebijakan dengan bahasa yang meyakinkan menjadi kunci agar program-programnya bisa berjalan. Ia kerap kali harus berdiri di depan rapat dengar pendapat yang panas, membela keputusan yang diambil demi menyelamatkan aset miliaran dolar negara.

Salah satu momen yang menguji kecakapan politiknya adalah saat pemerintah memutuskan untuk menjual sebagian saham PT Indosat dan PT Telkom. Keputusan ini bukan hanya soal angka dan valuasi, tetapi juga soal nasionalisme dan kedaulatan ekonomi. Laksamana harus berhadapan dengan kritik dari berbagai pihak, termasuk dari dalam partainya sendiri, yang menganggap penjualan aset strategis adalah bentuk pelemahan ekonomi nasional. Dengan sabar, ia menjelaskan bahwa privatisasi terukur dilakukan justru untuk memperkuat perusahaan melalui dana segar dan tata kelola yang lebih profesional, bukan semata-mata “menjual negara”.

Di luar gedung parlemen, Laksamana juga menjaga hubungan baik dengan gerakan serikat pekerja yang kerap menolak keras restrukturisasi. Ia memilih pendekatan dialog ketimbang represi, mengundang perwakilan buruh untuk berdiskusi dan memberikan masukan. Pendekatan ini memperlihatkan sisi politikus yang memahami bahwa kekuasaan formalnya sebagai menteri tidak akan efektif tanpa dukungan para pemangku kepentingan.

Setelah tidak menjabat, Laksamana tetap menjadi magnet bagi diskusi kebijakan publik. Pengalamannya sebagai teknokrat dan politikus menjadikannya narasumber langka yang bisa membaca masalah dari dua sisi sekaligus: efisiensi ekonomi dan kompromi politik. Bagi para mahasiswa dan peneliti, kisah perjalanan politiknya adalah pelajaran tentang bagaimana seorang intelektual tetap bisa bertahan dan berkontribusi di medan politik praktis yang penuh tarik-menarik kepentingan.