Dr. Sulistyo, Pemerhati Keamanan Siber dari Lemhannas RI

Keamanan siber telah menjadi salah satu isu paling kritis di abad ke-21, seiring dengan masifnya digitalisasi di segala sektor. Di tengah tantangan itu, Indonesia membutuhkan lebih banyak pemikir dan praktisi yang tidak hanya paham teknologi, tetapi juga geopolitik dan strategi pertahanan. Salah satu sosok yang muncul dari jalur itu adalah Dr. Sulistyo, alumni Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 62 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia, yang juga dikenal sebagai pemerhati keamanan siber dan kriptografi.

Latar belakang pendidikan di Lemhannas memberikan Dr. Sulistyo perspektif yang berbeda dibandingkan para profesional TI murni. Di lembaga tersebut, ia tidak hanya belajar tentang jaringan dan enkripsi, tetapi juga tentang wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, dan bagaimana ancaman nonkonvensional seperti perang siber dapat menggerogoti kedaulatan sebuah negara. Gabungan ini menjadikannya figur yang mampu menjelaskan isu teknis seperti kriptografi dalam kerangka strategis yang lebih luas: bagaimana kode dan sandi berperan dalam menjaga kerahasiaan komunikasi negara di tengah persaingan global.

Sebagai pemerhati, Dr. Sulistyo kerap menyuarakan pentingnya kedaulatan digital. Ia berpendapat bahwa ketergantungan pada produk enkripsi asing dapat menjadi celah bagi spionase. “Kriptografi bukan sekadar ilmu matematika; ia adalah alat pertahanan,” demikian salah satu poin yang kerap ia tekankan dalam berbagai forum. Pandangan ini mendorong agar Indonesia mengembangkan algoritma kriptografi nasional yang mandiri, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mengaudit dan mengelola sistem keamanan informasi tanpa harus bergantung penuh pada vendor luar negeri.

Di luar isu kriptografi, Dr. Sulistyo juga menyoroti serangan ransomware, peretasan data lembaga pemerintahan, dan perang informasi di media sosial sebagai ancaman nyata yang membutuhkan pendekatan lintas disiplin. Ia menekankan bahwa keamanan siber tidak bisa hanya diserahkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Badan Siber dan Sandi Negara, tetapi harus menjadi budaya di semua instansi, swasta, hingga masyarakat. Pemikirannya sering diundang dalam seminar, pelatihan, dan diskusi terbatas yang membahas strategi pertahanan siber nasional.

Pengalaman selama mengikuti PPRA 62 di Lemhannas juga memberinya jaringan dengan para perwira tinggi militer, birokrat senior, dan tokoh masyarakat. Hal ini memudahkannya untuk menjembatani dialog antara komunitas teknis dan pembuat kebijakan—dua dunia yang sering kali berbicara dalam bahasa yang berbeda. Kolaborasi semacam ini menjadi kunci agar regulasi keamanan siber tidak kaku, namun tetap memberi perlindungan optimal.

Dengan profil yang unik, Dr. Sulistyo mewakili generasi baru pemikir pertahanan yang memahami bahwa medan perang masa depan tidak hanya di darat, laut, atau udara, tetapi juga di ruang siber. Publik berharap agar pandangan-pandangannya terus mewarnai kebijakan negara, terutama saat Indonesia bersiap menghadapi era Society 5.0 dan semakin kompleksnya lanskap kejahatan digital.