Pendeta GKI di Intan Jaya Tewas, Menham Minta Atensi TNI-Polri

Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia (Menham) Natalius Pigai menyampaikan keprihatinan mendalam atas tewasnya seorang pendeta Gereja Kristen Injili (GKI) dalam insiden penembakan di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Pigai menegaskan bahwa peristiwa berdarah yang terus berulang di Tanah Papua harus menjadi perhatian serius seluruh pihak, khususnya aparat keamanan yang bertugas di lapangan.

Insiden penembakan terhadap pendeta GKI tersebut sontak menjadi sorotan publik setelah aksi kekerasan itu diklaim oleh kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Sementara itu, aparat keamanan hingga saat ini masih melakukan pendalaman dan investigasi untuk mengungkap fakta di balik peristiwa nahas yang kembali merenggut nyawa warga sipil di wilayah konflik tersebut.

Dalam keterangan resminya pada Rabu (1/7/2026), Pigai secara tegas meminta agar pimpinan tertinggi institusi pertahanan dan keamanan mengambil langkah konkret. Ia menyoroti pentingnya pengendalian personel di daerah rawan guna mencegah jatuhnya korban jiwa lebih banyak di kalangan masyarakat sipil.

"Penembakan pendeta di Intan Jaya dan Papua, kita minta Panglima TNI dan Kapolri agar mengendalikan anggotanya yang bertugas di Papua," tegas Pigai.

Menurut laporan yang dihimpun media kami, korban merupakan seorang pemuka agama yang tengah menjalankan aktivitas pelayanan di wilayah pedalaman Intan Jaya. Kematian pendeta ini menambah daftar panjang korban jiwa dalam rangkaian aksi kekerasan bersenjata di Provinsi Papua yang tak kunjung mereda. Situasi keamanan di Intan Jaya sendiri tercatat masih fluktuatif dengan keberadaan kelompok bersenjata yang kerap melakukan aksi teror terhadap warga maupun petugas.

Pigai menekankan bahwa perlindungan hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup dan rasa aman bagi seluruh warga negara, merupakan tanggung jawab mutlak negara. Ia mendesak agar TNI dan Polri meningkatkan koordinasi serta memperketat prosedur operasional di wilayah konflik guna meminimalkan risiko bagi penduduk sipil yang tidak berdosa.

Di sisi lain, pengakuan TPNPB-OPM atas insiden ini masih terus ditelusuri kebenarannya oleh pihak berwenang. Aparat keamanan diharapkan dapat segera menuntaskan investigasi dan memberikan kejelasan hukum atas kasus yang menyita perhatian nasional tersebut.