Pemprov DKI Kaji Ulang Tarif Integrasi Transportasi Publik

Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta melanjutkan evaluasi tarif integrasi layanan transportasi publik yang meliputi Transjakarta, Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta, dan Lintas Rel Terpadu (LRT) Jakarta. Evaluasi ini merupakan bagian dari peninjauan skema Jak Lingko, sistem integrasi antarmoda yang sudah berjalan sejak 2018, untuk memastikan kesinambungan fiskal di tengah lonjakan subsidi. Data operasional terakhir yang dihimpun hingga Maret 2025 mencatat rata-rata pengguna harian Transjakarta sebanyak 1,05 juta orang, MRT Jakarta 89 ribu orang, dan LRT Jakarta 12,5 ribu orang. Jumlah tersebut berkontribusi pada beban subsidi transportasi publik yang dalam Rancangan APBD DKI 2025 dipatok mencapai Rp4,8 triliun, meningkat 12% dari alokasi tahun sebelumnya. Kepala Dishub DKI, Syafrin Liputo, dalam keterangan tertulis yang diterbitkan Jumat (1/2/2025), menyatakan bahwa opsi penyesuaian tarif sedang disimulasikan dengan mempertimbangkan daya beli warga dan target penurunan subsidi hingga 20%.

Analisis: Beban Subsidi dan Opsi Tarif Baru

Integrasi tarif yang saat ini diterapkan melalui Jak Lingko memungkinkan penumpang membayar akumulasi biaya per moda dengan batas maksimal tertentu. Untuk bus Transjakarta reguler, tarif tetap Rp3.500 per perjalanan, sedangkan MRT menerapkan tarif progresif Rp3.000–Rp14.000 berdasarkan jarak, dan LRT flat Rp5.000. Dalam perjalanan multimoda, pengguna hanya membayar selisih dari moda sebelumnya, bukan tarif penuh. Namun, skema ini menekan penerimaan tiket dan mengerek subsidi. Simulasi terkini dari Dishub mengusulkan tarif integrasi flat sebesar Rp5.000 untuk seluruh moda—termasuk perjalanan gabungan—yang diharapkan menambah pendapatan hingga Rp600 miliar per tahun.

Tekanan fiskal menjadi alasan utama evaluasi ini. Dengan alokasi subsidi yang terus membengkak—terutama karena ekspansi rute Transjakarta dan rencana fase baru MRT—Pemprov DKI perlu menyeimbangkan antara aksesibilitas dan keberlanjutan anggaran. "Penyesuaian tarif integrasi adalah instrumen penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal transportasi publik, tetapi harus diiringi peningkatan keandalan dan kenyamanan supaya tidak membebani pengguna berpenghasilan rendah," ujar pengamat transportasi dari Universitas Indonesia, Andri Wibisono, saat dihubungi terpisah. Evaluasi ini juga mempertimbangkan pengalaman kota lain, seperti Bangkok dan Singapura, yang menerapkan tarif flat terintegrasi dengan subsidi yang lebih rendah karena cakupan rute yang lebih padat.

Dishub menargetkan kajian rampung pada triwulan III 2025. Keputusan akhir akan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur setelah berkonsultasi dengan DPRD DKI, seraya membuka ruang uji coba publik selama tiga bulan sebelum implementasi penuh.