Pemerintah dan DPR Perkuat Sinergi, Gelar Rapat Koordinasi Jaga Momentum Ekonomi Nasional

Jakarta – Upaya menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi fokus utama dalam rapat koordinasi yang digelar antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah. Rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan langkah, mulai dari kebijakan makroekonomi, instrumen fiskal, hingga isu fundamental sektor riil seperti jaminan pasokan gas bagi industri.

Berdasarkan pantauan Lurusin.com, agenda rapat kali ini membahas serangkaian data dan proyeksi ekonomi terkini. Pemerintah diwakili oleh sejumlah menteri dan kepala lembaga terkait, sementara dari pihak parlemen hadir pimpinan dan anggota komisi yang membidangi keuangan, perbankan, serta perindustrian. Suasana diskusi berlangsung intensif, mengingat perlunya keputusan cepat untuk mengantisipasi potensi perlambatan ekonomi global yang dapat merembet ke pasar domestik.

Konsolidasi Kebijakan Makro dan Fiskal

Dalam sesi awal, pembahasan mengerucut pada konsistensi kebijakan makroekonomi. Pemerintah dan DPR sepakat bahwa disiplin anggaran harus tetap dijaga tanpa mengorbankan stimulus yang dibutuhkan dunia usaha. Instrumen fiskal seperti insentif perpajakan dan alokasi belanja produktif disorot sebagai kunci untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengerek investasi. “Sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal bukan lagi opsi, melainkan keharusan. Kita akan terus kawal realisasi APBN agar tepat sasaran,” ujar seorang anggota dewan yang hadir dalam rapat tersebut, seperti dikutip Lurusin.com.

Kepastian Pasokan Gas untuk Industri

Isu lain yang mencuat adalah jaminan pasokan gas bumi bagi sektor industri. Keluhan mengenai fluktuasi harga dan keterbatasan suplai di beberapa kawasan industri menjadi catatan kritis dalam rapat ini. Pemerintah menyampaikan perkembangan terbaru terkait kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) dan upaya percepatan pembangunan infrastruktur pipa. Anggota DPR menekankan bahwa kepastian energi ini sangat vital bagi industri manufaktur, terutama yang berorientasi ekspor, agar tetap mampu bersaing di pasar internasional.

“Kita tidak bisa berbicara soal pertumbuhan ekonomi tinggi jika sektor industrinya terkendala pasokan energi. Ini pekerjaan rumah bersama yang harus segera diurai,” ujar salah satu peserta rapat kepada Lurusin.com.

DPR memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah, termasuk perlunya peta jalan yang jelas terkait transisi energi yang tidak mengganggu daya saing industri. Mereka juga meminta agar evaluasi terhadap program subsidi dan kompensasi energi dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan beban fiskal yang tidak terkendali.

Komitmen Menjaga Momentum

Rapat koordinasi ini ditutup dengan penegasan bahwa dialog antara legislatif dan eksekutif akan terus diintensifkan. Pemerintah berkomitmen untuk segera menindaklanjuti setiap masukan agar pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bisa tercapai. Dari pantauan Lurusin.com, hasil rapat ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi penyusunan kebijakan strategis di kuartal mendatang, memastikan bahwa momentum pemulihan ekonomi pasca-pandemi tidak kehilangan arah di tengah ketidakpastian global.

Laporan Lurusin.com, Jakarta.