Paradoks Sumsel: Kaya Energi, Warganya Mengular Antre BBM

Realitas pahit tengah melanda Sumatra Selatan. Di provinsi yang dikenal sebagai salah satu lumbung energi nasional, pemandangan antrean kendaraan yang mengular hingga berkilometer demi mendapatkan bahan bakar minyak menjadi cermin kontradiksi yang sulit dipercaya. Ironi ini mencuat ke permukaan setelah Gubernur Sumsel, Herman Deru, secara terbuka menyampaikan rasa malunya atas situasi yang dialami warganya. Bagaimana mungkin wilayah yang menjadi tuan rumah bagi berbagai instalasi vital energi—dari kilang minyak hingga tambang gas bumi—justru mengalami kelangkaan BBM yang begitu parah? Pertanyaan itu kini menggema di tengah masyarakat yang semakin gerah.

Antrean Berjam-jam, Jeritan Warga

Di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Sumsel, pemandangan rutin yang terjadi bukan lagi aktivitas mengisi tangki dalam hitungan menit, melainkan perjuangan panjang yang menuntut kesabaran ekstra. Pengendara harus rela menghabiskan waktu berjam-jam dalam antrean kendaraan yang memanjang, bahkan di beberapa titik tembus hingga tiga kilometer. Bukan hanya mobil pribadi, kendaraan angkutan umum dan truk pengangkut barang ikut terjebak dalam pusaran antrean yang melelahkan ini. Petugas SPBU tampak kewalahan mengatur arus yang terus membludak, sementara wajah para pengendara menampakkan campuran antara frustrasi dan kepasrahan. Salah seorang warga menuturkan, ia terpaksa berangkat kerja dua jam lebih awal hanya untuk mengisi BBM, namun kerap kali tetap terlambat karena antrean yang tak kunjung mencair. Cerita serupa datang dari sopir angkutan kota yang pendapatannya anjlok karena waktu operasionalnya habis terbuang di antrean.

Yang lebih mengkhawatirkan, situasi ini tidak hanya terjadi di wilayah pelosok, tetapi juga merambah kawasan perkotaan yang padat penduduk. Palembang, sebagai ibu kota provinsi, menjadi saksi bisu bagaimana denyut ekonomi tersendat akibat krisis distribusi BBM. Di beberapa SPBU, papan bertuliskan "BBM Kosong" terpasang permanen, menandakan bahwa pasokan tidak mampu mengimbangi lonjakan permintaan. Pemandangan ini seolah menjadi lelucon getir bagi provinsi yang selama puluhan tahun menyumbang pundi-pundi energi bagi negara.

Rasa Malu Gubernur dan Narasi Lumbung Energi

Herman Deru tidak bisa menyembunyikan kegundahannya. Di hadapan publik, ia mengakui bahwa dirinya merasa malu sebagai pemimpin di provinsi penghasil minyak dan gas, namun warganya justru kesulitan mendapatkan BBM. Pernyataan ini bukan sekadar retorika politik, melainkan pengakuan jujur atas kegagalan sistemik yang membelenggu daerahnya. Sumatra Selatan memiliki Kilang Pertamina Plaju yang beroperasi mengolah minyak mentah, ditambah berbagai blok migas yang tersebar di wilayahnya. Namun, ironisnya, melimpahnya sumber daya alam ini tidak berkorelasi dengan ketersediaan bahan bakar di tingkat hilir.

Gubernur memaparkan bahwa pemerintah daerah telah berulang kali melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina dan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, namun persoalan di lapangan tak kunjung menemukan solusi permanen. Ia menilai, ada persoalan dalam rantai distribusi yang menyebabkan suplai BBM ke Sumsel kerap tersendat. Data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sumsel menunjukkan bahwa konsumsi BBM harian di provinsi tersebut mencapai 4.500 kiloliter, sementara realisasi penyaluran seringkali di bawah angka itu. Kesenjangan inilah yang memicu kelangkaan dan antrean panjang. Lebih jauh, Herman Deru mendesak adanya kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat, mengingat kontribusi Sumsel terhadap produksi energi nasional sangat signifikan. "Kami ini lumbung energi, masa rakyat kami mengantre seperti ini," ujarnya, menekankan urgensi penanganan yang serius dan berkeadilan.

Akar Masalah dan Jalan Keluar

Persoalan distribusi BBM di Sumsel bukanlah fenomena baru, namun intensitasnya terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Para pengamat energi menunjuk pada sejumlah faktor, antara lain: keterbatasan infrastruktur penyaluran dari kilang ke terminal BBM, disparitas harga yang memicu migrasi pembeli dari daerah tetangga, serta sistem kuota yang tidak responsif terhadap dinamika pertumbuhan populasi dan kendaraan bermotor. Berdasarkan catatan Lembaga Penelitian Energi Indonesia, Sumsel mengalami defisit penyaluran BBM sebesar 12 hingga 18 persen dari kebutuhan riil selama kuartal ketiga tahun 2024. Angka ini memperlihatkan betapa kronisnya permasalahan yang dihadapi.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sesungguhnya telah meluncurkan program penambahan kuota BBM bersubsidi dan mempercepat pembangunan terminal BBM mini di beberapa titik strategis. Namun implementasinya di lapangan seringkali terbentur kendala birokrasi dan lambatnya proses pengadaan. Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga selaku operator distribusi mengklaim telah menambah frekuensi pengiriman BBM ke Sumsel, meskipun diakui belum mampu mengatasi lonjakan permintaan yang sporadis. Sementara itu, solusi jangka panjang seperti diversifikasi energi dan percepatan transisi ke kendaraan listrik masih terdengar seperti janji yang jauh dari jangkauan warga Sumsel yang hari ini harus berjuang di antrean.

Gubernur Herman Deru berjanji akan terus mendorong percepatan penyelesaian masalah ini dan meminta masyarakat untuk melaporkan setiap kejanggalan distribusi melalui posko pengaduan yang dibentuk pemprov. Namun di hati nurani publik, pertanyaan besar tetap mengganjal: sampai kapan provinsi kaya energi ini harus menelan pil pahit paradoks yang memalukan?

Baca juga:

• Fraksi PAN Desak Peningkatan Sosialisasi dan Asas Keadilan dalam Program Tapera
• Wuling Perkenalkan Aira EV di GIIAS 2026, Tandai 9 Tahun di Indonesia