Myanmar Tak Izinkan Utusan ASEAN Bertemu Suu Kyi

Lurusin.com, Jakarta – Pemerintah Myanmar kembali menunjukkan sikap keras terhadap upaya diplomatik kawasan dengan menolak permintaan resmi agar utusan khusus ASEAN dapat menemui Aung San Suu Kyi. Mantan pemimpin sipil tersebut masih menjalani penahanan sejak kudeta militer yang mengguncang negara itu pada Februari 2021. Langkah junta ini semakin mempersempit harapan tercapainya resolusi damai yang sejak awal diusung Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara.

Keputusan tersebut disampaikan secara tertutup kepada sejumlah pejabat ASEAN di sela-sela pertemuan informal pekan ini. Menurut informasi yang dihimpun media kami, alasan penolakan bersumber dari klaim bahwa Suu Kyi merupakan tahanan yang sedang menjalani proses hukum internal dan tidak dapat dijadikan bagian dari negosiasi politik apa pun. Padahal, Konsensus Lima Poin yang disepakati bersama para pemimpin ASEAN dan Jenderal Min Aung Hlaing pada April 2021 secara tegas mengamanatkan pertemuan utusan khusus dengan semua pihak terkait, termasuk Suu Kyi.

Konsensus yang Terus Diabaikan

Sudah hampir empat tahun ASEAN menggulirkan mekanisme mediasi, tetapi implementasi konsensus tersebut kerap menemui jalan buntu. Utusan khusus yang ditunjuk secara bergilir dari berbagai negara anggota berulang kali menghadapi pembatasan akses dari otoritas Naypyidaw. Kunjungan ke Myanmar sering kali hanya diizinkan bertemu pejabat militer, sementara pintu ke para pemimpin sipil yang ditahan, organisasi prodemokrasi, dan kelompok etnis bersenjata tetap tertutup rapat.

“Kami sudah menyampaikan bahwa dialog inklusif hanya mungkin jika semua pemangku kepentingan diikutsertakan. Penolakan ini jelas berlawanan dengan semangat konsensus yang ditandatangani sendiri oleh junta,” kata seorang diplomat senior ASEAN yang enggan disebutkan identitasnya, seperti dilaporkan Lurusin.com.

Perubahan Panggung Politik di Tengah Krisis

Perkembangan terbaru di Myanmar turut memperkeruh situasi. Pemimpin kudeta Min Aung Hlaing pada awal tahun ini akhirnya meletakkan jabatannya sebagai Panglima Angkatan Bersenjata, posisi yang telah ia pegang selama lebih dari satu dekade. Kendati demikian, ia langsung beralih ke tampuk kekuasaan sipil dengan mengambil sumpah sebagai Presiden Myanmar. Pelantikannya dilakukan setelah pemilihan umum yang diklaim junta sebagai langkah transisi menuju demokrasi, meskipun pemilu itu hanya diikuti partai-partai kecil yang loyal kepada militer dan secara eksplisit melarang partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Suu Kyi ikut serta.

Pemilu yang berlangsung tanpa pengawasan internasional itu dikutuk oleh banyak negara, termasuk para mitra dialog ASEAN, sebagai sekadar upaya melegitimasi cengkeraman militer. Sementara itu, pertempuran antara Tatmadaw dan kelompok perlawanan terus meluas. Berdasarkan laporan organisasi kemanusiaan, lebih dari 3,5 juta warga telah mengungsi dan ribuan lainnya kehilangan nyawa sepanjang perang saudara yang berkecamuk di hampir seluruh wilayah negeri. Penolakan terhadap pertemuan diplomatik ini dikhawatirkan menjadi sinyal bahwa junta akan semakin menutup diri dari tekanan eksternal, sementara penderitaan rakyat Myanmar terus memburuk tanpa ujung yang jelas.