Meta Digugat 26 Karyawan karena PHK Diskriminatif Berbasis AI

Langkah efisiensi yang dilakukan Meta Platforms Inc. melalui pemutusan hubungan kerja (PHK) massal kembali menuai kontroversi. Kali ini, 26 karyawan menggugat perusahaan induk Facebook dan Instagram ke pengadilan federal di San Francisco, menuduh Meta menggunakan sistem kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk secara sistematis menyasar penyandang disabilitas dan karyawan yang sedang menjalani cuti medis.

Gugatan yang diajukan pada pertengahan April 2025 ini menyebutkan bahwa algoritma AI yang diterapkan Meta dalam proses seleksi PHK tidak mempertimbangkan kondisi kesehatan karyawan, sehingga secara tidak proporsional menjatuhkan mereka yang memiliki riwayat medis jangka panjang atau gangguan mental. Kasus ini menjadi sorotan publik karena membuka celah baru dalam pengaturan penggunaan AI di dunia kerja.

Kronologi Gugatan dan Tuduhan Diskriminasi

Para penggugat, yang sebagian besar adalah mantan insinyur dan staf operasional, mengklaim bahwa Meta mengembangkan sebuah model AI internal yang secara otomatis memberi peringkat kinerja karyawan berdasarkan aktivitas digital mereka—seperti frekuensi login, panjang hari kerja, hingga partisipasi dalam rapat. Sistem tersebut, menurut tuntutan hukum, secara tidak adil menghukum mereka yang mengambil cuti medis, cuti hamil, atau membutuhkan akomodasi disabilitas.

"Mereka menggunakan topeng objektivitas algoritma untuk melakukan apa yang sebenarnya adalah diskriminasi sistematis," ujar Rachel Simmons, pengacara utama dari firma Rights & Equality LLP, dalam pernyataan tertulisnya.

"Klien kami bukan kinerja buruk. Mereka adalah karyawan berdedikasi yang kebetulan mengalami kondisi kesehatan yang membutuhkan cuti — dan sistem AI Meta saja menyamakan cuti dengan kegagalan." — Rachel Simmons, pengacara penggugat

Gugatan ini mencakup class action yang berpotensi mencakup lebih dari seribu karyawan yang di-PHK dalam dua gelombang utama tahun 2022 dan 2024. Meta sendiri telah memberhentikan total sekitar 21.000 pekerja dalam beberapa putaran restrukturisasi, dan para penggugat meyakini persentase penyandang disabilitas yang terkena PHK jauh lebih tinggi daripada rata-rata perusahaan teknologi besar.

Peran AI dalam HR: Efisiensi atau Diskriminasi Terselubung?

Penggunaan AI dalam sumber daya manusia (SDM) bukanlah hal baru. Perusahaan besar seperti Amazon dan Microsoft juga pernah menghadapi kritik serupa karena algoritma rekrutmen mereka bias terhadap perempuan dan minoritas. Namun, kasus Meta menjadi salah satu gugatan pertama yang secara spesifik menargetkan penggunaan AI untuk keputusan PHK.

Menurut laporan internal yang bocor ke media, model AI Meta diberi data historis kinerja dan kehadiran untuk mengidentifikasi "karyawan berisiko rendah". Namun, kritikus mengatakan bahwa data tersebut justru merefleksikan bias sistemik: karyawan dengan disabilitas seringkali memiliki pola kerja yang berbeda, bukan lebih buruk.

Dr. Anindya Hanifa, pakar etika AI dari Universitas Indonesia, mengatakan bahwa kasus ini mengingatkan bahwa AI hanya sebaik data yang dimasukkan. "Jika data pelatihan sudah mengandung diskriminasi masa lalu, AI akan memperkuat dan mempercepat diskriminasi itu," jelasnya.

Dampak Nyata pada Karyawan Disabilitas

Salah satu penggugat, yang diidentifikasi sebagai John Doe dalam dokumen pengadilan, adalah mantan insinyur perangkat lunak yang dirawat karena limfoma stadium awal. Ia menjalani kemoterapi selama enam bulan dan mengambil cuti medis sesuai kebijakan perusahaan. Dalam pernyataan terpisah, ia mengaku menerima notifikasi PHK hanya dua minggu setelah kembali bekerja, dengan alasan "penurunan produktivitas" yang dihitung secara otomatis.

"Saya tidak pernah diberi kesempatan untuk menjelaskan bahwa produktivitas saya menurun karena efek samping kemoterapi, bukan karena saya tidak mau bekerja," kata John Doe dalam wawancara dengan media lokal. Kasus serupa dilaporkan oleh karyawan lain yang mengalami kondisi seperti gangguan kecemasan akut, lupus, dan cedera tulang belakang.

Data gugatan menunjukkan bahwa lebih dari 70% penggugat telah memiliki akomodasi disabilitas resmi yang disetujui oleh tim SDM Meta sebelum PHK terjadi. Artinya, perusahaan seharusnya menyadari kondisi mereka — namun algoritma AI justru mengabaikan status tersebut.

Respon Meta dan Analisis Hukum

Hingga artikel ini diturunkan, Meta belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait gugatan tersebut. Namun, dalam respons awal kepada pengacara penggugat, pihak perusahaan membantah tuduhan diskriminasi dan menegaskan bahwa proses PHK didasarkan pada evaluasi kinerja yang komprehensif dan adil.

Analis hukum dari Stanford Law School, Prof. Michael Chen, menilai bahwa gugatan ini memiliki landasan kuat terutama karena adanya dokumen internal yang bocor. "Jika penggugat bisa membuktikan bahwa AI memang dirancang untuk mengabaikan status disabilitas, maka melanggar Americans with Disabilities Act (ADA) dan undang-undang ketenagakerjaan California yang sangat ketat," ujar Chen.

Sebaliknya, Meta bisa membela diri dengan argumen bahwa AI hanyalah alat bantu dan keputusan akhir tetap dilakukan oleh manusia. Namun, penggugat siap menghadirkan saksi ahli yang menyatakan bahwa desain algoritma itu sendiri sudah diskriminatif sejak awal.

Gugatan ini juga membuka diskusi lebih luas tentang regulasi AI di tempat kerja. Beberapa negara bagian AS, termasuk California dan New York, kini sedang merancang undang-undang yang mewajibkan audit transparan atas sistem AI yang digunakan dalam keputusan ketenagakerjaan. Kasus Meta bisa menjadi preseden penting bagi lebih dari 40 juta pekerja Amerika yang saat ini bekerja di perusahaan yang menggunakan AI untuk HR.