Menteri Garis Keras Israel Batal ke New York, Takut Ditangkap?

Lurusin.com, New York – Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, dikabarkan membatalkan rencana kunjungannya ke New York, Amerika Serikat. Ia sedianya akan menghadiri konferensi kepala kepolisian sedunia yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, di tengah meningkatnya desakan penangkapan atas dirinya, perjalanan itu urung dilakukan.

Menurut laporan yang dihimpun oleh media kami dari berbagai sumber internasional, termasuk media lokal Israel, pembatalan ini terjadi di tengah tekanan hukum yang kian menguat. Ben-Gvir, yang dikenal sebagai tokoh kanan garis keras dalam pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, tengah menjadi sorotan karena kebijakan penahanan kontroversial di penjara-penjara Israel. Kondisi penjara yang dinilai sarat akan penyiksaan terhadap warga Palestina menjadi salah satu alasan kuat di balik desakan penangkapan tersebut. Tak hanya itu, menteri berhaluan ekstrem ini juga diduga kuat memiliki “keterlibatan dalam kejahatan perang” selama agresi militer Israel di Jalur Gaza.

“Berdasarkan informasi yang diperoleh, Itamar Ben-Gvir membatalkan perjalanannya ke Amerika Serikat setelah menerima peringatan dari tim hukumnya mengenai risiko penangkapan setibanya di New York.”

Pembatalan ini menandakan adanya kekhawatiran serius dari pihak Ben-Gvir terhadap kemungkinan langkah hukum yang bisa diambil oleh otoritas Amerika Serikat, atau bahkan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC), menyusul sejumlah laporan pelanggaran HAM berat. Meskipun Amerika Serikat bukan negara anggota ICC, kehadiran seorang pejabat tinggi Israel yang diduga terlibat kejahatan perang di New York, sebagai markas besar PBB, dapat memicu aksi protes masif dari komunitas internasional dan organisasi hak asasi manusia, yang pada gilirannya bisa menekan aparat setempat untuk bertindak.

Hingga berita ini diturunkan, kantor Itamar Ben-Gvir belum memberikan konfirmasi resmi terkait batalnya kunjungan tersebut. Namun, sejumlah media Israel, seperti The Jerusalem Post dan Haaretz, telah memberitakan hal ini pada akhir pekan kemarin, menyusul laporan awal dari Middle East Monitor pada Senin (6/7/2026).

Sikap keras Ben-Gvir selama ini memang kerap menuai kecaman dari berbagai pihak. Ia berulang kali mendorong kebijakan aneksasi, memicu eskalasi kekerasan di Tepi Barat, dan secara terbuka menolak solusi dua negara. Desakan penangkapan terhadapnya pun telah muncul dari sejumlah lembaga HAM yang menuduhnya turut bertanggung jawab atas penderitaan warga sipil Palestina, baik di penjara-penjara Israel maupun di wilayah pendudukan.

Pembatalan kunjungan ini menjadi pukulan diplomatik sekaligus sinyal bahwa pertanggungjawaban atas dugaan kejahatan perang di Palestina semakin menjadi isu global yang tidak bisa diabaikan. Apakah ini menjadi awal dari isolasi internasional terhadap para pejabat Israel, atau hanya penundaan sementara, publik internasional masih menanti konfirmasi dan langkah selanjutnya dari pemerintah Israel.