Mengenal Laksamana Sukardi, Politisi Senior dan Eks Menteri BUMN

Laksamana Sukardi merupakan salah satu tokoh politik Indonesia yang pernah menduduki posisi strategis di pemerintahan. Namanya dikenal luas ketika ia menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada era Presiden Megawati Soekarnoputri. Kiprahnya di dunia politik dan birokrasi telah menghiasi perjalanan reformasi Indonesia pasca-Orde Baru.

Latar Belakang dan Pendidikan

Laksamana Sukardi lahir di Yogyakarta pada 14 Oktober 1946. Ia menamatkan pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 1971. Semasa kuliah, ia aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan, termasuk menjadi salah satu motor gerakan reformasi kampus yang kritis terhadap kebijakan pemerintahan saat itu. Latar belakang akademis di bidang ekonomi inilah yang kelak membentuk perspektifnya dalam mengelola BUMN.

Setelah menyelesaikan studi, Laksamana sempat berkecimpung di sektor swasta sebelum akhirnya terjun ke politik. Pengalamannya di dunia usaha memberinya pemahaman mendalam tentang dinamika korporasi, yang menjadi bekal penting saat ia dipercaya memimpin kementerian yang mengelola ratusan perusahaan negara.

Karier Politik dan Pemerintahan

Karier politik Laksamana dimulai dengan bergabung ke Partai Demokrasi Indonesia (PDI), yang kemudian bertransformasi menjadi PDI Perjuangan di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. Ia dikenal sebagai kader ideologis yang setia pada garis perjuangan partai. Pada Pemilihan Umum 1999, Laksamana terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari daerah pemilihan Jawa Tengah.

Sebagai legislator, ia kerap menyuarakan isu-isu ekonomi kerakyatan dan reformasi birokrasi. Kiprahnya di Senayan mengantarkannya pada posisi Ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR. Konsistensinya dalam mendorong transparansi dan tata kelola yang baik mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk rekan-rekan lintas partai.

Ketika Megawati naik menjadi presiden pada Juli 2001, Laksamana Sukardi ditunjuk sebagai Menteri Negara BUMN dalam Kabinet Gotong Royong. Amanah ini menempatkannya di garda terdepan upaya penyehatan perusahaan-perusahaan milik negara yang saat itu masih dibebani berbagai persoalan, seperti inefisiensi, korupsi, dan intervensi politik.

Kiprah sebagai Menteri BUMN

Masa jabatan Laksamana sebagai Menteri BUMN (2001–2004) diwarnai oleh sejumlah kebijakan penting. Ia mengedepankan prinsip good corporate governance dan mendorong restrukturisasi di tubuh BUMN. Di bawah kepemimpinannya, Kementerian BUMN gencar melakukan privatisasi terhadap beberapa perusahaan negara yang dinilai tidak strategis, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban keuangan negara.

Salah satu langkah kontroversial namun dinilai berani adalah privatisasi PT Indosat yang dilakukan pada tahun 2002. Laksamana berargumen bahwa penjualan saham pemerintah kepada investor strategis diperlukan untuk menyelamatkan perusahaan dari krisis keuangan dan meningkatkan daya saing. Kebijakan ini menuai pro dan kontra, terutama dari kalangan yang menolak masuknya asing ke sektor strategis. Meski demikian, ia tetap teguh pada keyakinannya bahwa reformasi BUMN harus dijalankan tanpa kompromi.

Selain privatisasi, Laksamana juga mendorong penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui pembentukan komite audit di setiap BUMN, serta pelaporan keuangan yang sesuai standar internasional. Ia juga memperkenalkan sistem Key Performance Indicators (KPI) untuk mengukur kinerja direksi BUMN secara objektif. Upaya-upaya ini menuai pujian dari lembaga internasional seperti Bank Dunia dan IMF sebagai bagian dari reformasi struktural yang positif.

Di bawah koordinasinya, sejumlah BUMN berhasil membaik kinerjanya, termasuk PT Telkom dan PT Bank Mandiri. Namun, Laksamana pun tak luput dari kritik, terutama terkait dugaan penyimpangan dalam proses divestasi. Meski demikian, hingga kini tidak pernah ada putusan hukum yang menyatakan ia bersalah atas tuduhan tersebut.

Peran Setelah Kabinet

Pasca tidak lagi menjabat sebagai menteri, Laksamana Sukardi tetap aktif berkontribusi dalam pemikiran ekonomi dan politik di tanah air. Ia sering diundang sebagai pembicara dalam seminar-seminar tentang BUMN, tata kelola perusahaan, dan kebijakan publik. Pengalamannya selama bertahun-tahun di pemerintahan dan parlemen menjadikannya narasumber yang dihormati.

Laksamana juga menulis sejumlah buku yang merefleksikan perjalanan karier dan pemikirannya tentang reformasi BUMN. Salah satu karyanya yang dikenal adalah “Reformasi BUMN: Catatan Seorang Menteri”, yang menjadi rujukan bagi akademisi dan praktisi yang tertarik pada isu korporasi negara. Buku itu tidak hanya mengisahkan suka duka memimpin kementerian, tetapi juga menawarkan gagasan tentang arah pengelolaan aset negara di masa depan.

Di luar aktivitas intelektual, Laksamana beberapa kali diberitakan terlibat dalam upaya rekonsiliasi internal partainya. Meskipun tidak lagi mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif, ia tetap menjadi tokoh senior yang pendapatnya didengar oleh kader-kader muda PDI Perjuangan.

Dalam sebuah wawancara beberapa tahun lalu, ia menekankan pentingnya menjaga integritas dalam pengelolaan BUMN. “Jangan sampai BUMN hanya dijadikan sapi perah oleh segelintir elite politik,” ujarnya. Pernyataan tersebut menegaskan kembali komitmennya terhadap reformasi yang pernah ia perjuangkan, sekaligus menjadi pesan moral bagi para penerusnya.

Kini, di usia yang telah senja, Laksamana Sukardi lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Namun, namanya tetap dikenang sebagai salah satu arsitek reformasi BUMN yang membawa perubahan signifikan dalam tata kelola perusahaan negara. Jejak kebijakannya, baik yang dipuji maupun dikritik, menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah ekonomi Indonesia.

Baca juga:

• Harta Kekayaan Bupati Bekasi Tersangka OTT Capai Rp79 Miliar
• Desember 2026: BTS Akhirnya Kembali ke Indonesia dalam Tur Dunia