Mengenal Laksamana Sukardi, Politikus Senior dan Eks Menteri BUMN
Laksamana Sukardi adalah salah satu figur kawakan di dunia politik Indonesia yang namanya kerap dikenang dalam konteks reformasi dan pengelolaan badan usaha milik negara. Ia bukan sekadar politisi par...
Laksamana Sukardi adalah salah satu figur kawakan di dunia politik Indonesia yang namanya kerap dikenang dalam konteks reformasi dan pengelolaan badan usaha milik negara. Ia bukan sekadar politisi partai, melainkan seorang teknokrat yang pernah memegang kendali Kementerian BUMN pada periode krusial pasca-reformasi.
Perjalanan Politik dari Aktivisme ke Kabinet
Sebelum duduk di kursi menteri, Laksamana Sukardi telah lama berkecimpung dalam gerakan demokrasi dan partai politik. Ia merupakan bagian dari generasi yang mendorong perubahan besar pada akhir 1990-an. Karier politiknya dimulai dari bawah, melalui keterlibatan mendalam di struktur partai, hingga kemudian dipercaya oleh Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri untuk memimpin kementerian strategis.
Pemikirannya tentang tata kelola perusahaan negara yang profesional dan bebas korupsi menjadi pembeda. Ia dikenal vokal dalam mendorong transparansi, restrukturisasi, dan privatisasi selektif—kebijakan yang menuai pujian sekaligus kritik pada zamannya. Namun, prinsipnya jelas: BUMN harus menjadi lokomotif ekonomi, bukan sekadar sapi perah kekuasaan.
Langkah Berani di Kementerian BUMN
Masa jabatan Laksamana Sukardi sebagai Menteri BUMN tidak berjalan mudah. Warisan krisis ekonomi menuntut keputusan-keputusan sulit. Salah satu gebrakan paling diingat adalah upaya membersihkan BUMN dari intervensi politik yang merusak. Ia memangkas jabatan rangkap, mendorong pencatatan saham di bursa, dan mewajibkan audit kepatuhan yang ketat. Sejumlah perusahaan pelat merah yang semula nyaris kolaps berhasil direstrukturisasi di bawah komandonya.
Kiprahnya tak lepas dari kontroversi. Langkah privatisasi beberapa aset strategis, seperti indosat dan BNI, menuai penolakan dari DPR dan serikat pekerja. Namun, Laksamana berpegang pada data dan analisis bahwa suntikan dana publik tidak mungkin lagi menambal semua lubang tanpa perbaikan fundamental. Dengan tegas ia mengatakan bahwa efisiensi bukan berarti menjual martabat negara, melainkan menyelamatkan agar tidak bangkrut dan memicu krisis yang lebih dalam.
Di tengah tekanan politik, ia konsisten membangun sistem rekrutmen berbasis kompetensi untuk direksi BUMN. ‘Profesionalisme adalah vaksin terhadap korupsi,’ demikian prinsipnya yang sering dikutip kalangan pengamat BUMN. Pendekatan ini membuat banyak kalangan bisnis memberi hormat, walau lawan-lawan politiknya terus bergerilya.
Pasca-Kabinet dan Pengaruh yang Tak Hilang
Setelah tidak lagi menjabat menteri, Laksamana Sukardi tak serta merta tenggelam. Ia tetap aktif sebagai pengamat kebijakan, penasihat, dan tokoh partai. Vokalitasnya terhadap isu-isu BUMN dan tata kelola pemerintahan tidak pernah surut. Ia kerap diundang oleh lembaga antikorupsi, universitas, dan forum bisnis untuk berbagi pengalaman tentang bagaimana menjalankan reformasi di sektor publik.
Meski tidak lagi berada di lingkar kekuasaan, banyak mantan anak buahnya kini menduduki posisi penting di korporasi-korporasi besar. Jejak intelektualnya tertinggal dalam bentuk kebijakan yang masih diadopsi hingga hari ini, termasuk kewajiban penerapan good corporate governance dan pelaporan keuangan yang transparan.
Yang menarik, ia justru semakin diterima sebagai tokoh netral pasca-partai. Banyak media dan lembaga riset yang menyandarkan analisis independen mereka pada sudut pandang Laksamana soal ekonomi dan birokrasi, karena ia tidak lagi terikat kepentingan elektoral secara langsung.
Warisan bagi Generasi Penerus
Ketika bicara tentang reformasi birokrasi dan BUMN, nama Laksamana Sukardi hampir selalu muncul dalam daftar tokoh yang meletakkan fondasi. Meski generasi milenial mungkin kurang mengenalnya, para pelaku kebijakan tahu bahwa formula awal transformasi banyak perusahaan negara tidak lepas dari kontribusinya. Ia adalah tipe pemimpin yang tidak mengejar popularitas, melainkan membangun sistem.
Dalam suatu diskusi tertutup yang sempat dikutip media, ia menyampaikan bahwa tantangan terbesar BUMN bukanlah modal, melainkan mentalitas. ‘Kalau mental birokratnya masih kolonial, hasilnya ya seperti VOC: besar tapi busuk.’ Kalimat pedas itu menjadi cambuk tersendiri bagi generasi penerus di kementerian dan perusahaan negara.
Kini, di usia senja, ia lebih banyak menjadi penasihat dan terus menulis tentang kebijakan publik. Meski bukan lagi bintang besar di panggung politik, pengaruh Laksamana Sukardi tetap terasa dalam setiap langkah modernisasi yang kini dijalankan oleh Kementerian BUMN—bahkan di era digital yang serba cepat. Bagi banyak orang, ia adalah jembatan antara idealisme reformasi dan pragmatisme teknokrasi yang Indonesia butuhkan untuk bangkit setelah krisis.
Perjalanan Laksamana Sukardi mengajarkan bahwa politik tidak selamanya tentang kuasa; ada saatnya ia tentang keberanian mengambil keputusan benar walau tak populer. Dan itulah yang membuat namanya abadi dalam catatan perjalanan BUMN Indonesia.
Baca juga:
Comments (0)