Makassar — Mugiyanto Jenguk Satpol PP Korban Kerusuhan Makassar

Makassar, 14 Maret 2025 — Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto mendatangi Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo pagi ini untuk menjenguk Budi Hariyanto, anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar yang menjadi korban dalam kerusuhan terakhir di kawasan Kecamatan Tamalate, Jumat (12/3). Berdasarkan keterangan resmi kepolisian, bentrokan antara petugas penertiban dan massa terjadi saat Satpol PP menjalankan eksekusi pembongkaran bangunan liar di tepi Sungai Jeneberang. Budi mengalami luka serius di bagian kepala akibat lemparan batu, serta patah tulang lengan atas setelah terhimpit reruntuhan material bangunan yang ambrol.

Kunjungan Wamen HAM berlangsung tertutup selama 30 menit. Mugiyanto tidak banyak berkomentar kepada awak media, namun dalam pernyataan singkat ia mengatakan, “Kami dari KemenkumHAM memastikan hak-hak setiap warga negara, termasuk aparat yang sedang bertugas, dijamin setara di mata hukum.” Ia menambahkan bahwa pemerintah akan mendorong investigasi lintas lembaga untuk mengungkap akar penyebab kekerasan dalam penertiban. Data dari Instalasi Gawat Darurat RS Wahidin mencatat selain Budi, empat anggota Satpol PP lain menderita luka ringan, serta delapan warga sipil mengalami luka-luka.

Analisis Kronologi dan Jumlah Insiden Serupa

Kerusuhan di Tamalate bukan insiden pertama yang melibatkan aparat penertiban dan komunitas terdampak di Makassar. Sepanjang tahun 2024 hingga kuartal pertama 2025, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan mencatat 12 bentrokan terkait penggusuran lahan, meningkat 33% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Sulsel mengonfirmasi adanya kenaikan laporan, dari 9 kasus (2024) menjadi 14 kasus (per Maret 2025). Berikut perbandingan sebaran insiden di tiga kota besar Sulawesi:

Peningkatan di Makassar diduga kuat berkait dengan agresivitas program normalisasi sungai dan penertiban permukiman bantaran sungai yang digencarkan Pemkot Makassar sejak akhir 2024. Insiden di Tamalate sendiri dipicu oleh eksekusi yang dinilai mendadak dan tanpa pemberian waktu evakuasi memadai bagi penghuni. Saking cepatnya tindakan, alat berat mulai bekerja saat masih banyak warga di dalam rumah, kata Saksi Mata.

Respons Lembaga dan Opini Ahli

Ombudsman RI Perwakilan Sulsel telah membuka pemeriksaan awal terkait dugaan maladministrasi dalam proses penertiban, khususnya menyangkut tenggat waktu pemberitahuan yang hanya 2 hari kerja sebelum eksekusi, jauh di bawah standar prosedur yang lazimnya 14 hari. Sementara itu, Kepala Satpol PP Makassar, melalui pesan tertulis, menyatakan seluruh prosedur sudah sesuai peraturan daerah dan penertiban dilakukan demi kepentingan umum, namun pihaknya terbuka terhadap evaluasi.

“Kekerasan dalam penertiban ruang publik harus dibaca sebagai cermin tata kelola konflik yang lemah,” ujar Dr. Arifin Surya, pakar tata kota dari Universitas Hasanuddin. “Ketika pendekatan represif mendominasi tanpa mediasi substantif, korban dari kedua pihak hampir pasti terjadi.” Senada, aktivis LBH Makassar, Nur Fajriani, menyebut insiden ini sebagai “konsekuensi kebijakan spasial yang mengabaikan dimensi sosial”. Ia menambahkan bahwa dari delapan warga yang terluka, dua di antaranya adalah lansia yang ditandu saat proses bentrokan terjadi.

Hingga berita ini diturunkan, Kapolrestabes Makassar menyatakan telah memeriksa sepuluh saksi dan mengamankan rekaman CCTV sekitar. Belum ada penetapan tersangka. KemenkumHAM melalui Biro Komunikasi menambahkan bahwa kunjungan Wamen HAM ke korban Satpol PP adalah bagian dari pemantauan implementasi hak atas rasa aman bagi seluruh pihak, dan akan diteruskan dengan audiensi bersama korban dari sisi masyarakat serta perwakilan paguyuban warga terdampak pada pekan depan.

Di akhir kunjungan, Budi Hariyanto yang terkulai dengan kepala diperban, melalui perawat menyampaikan harapan agar insiden serupa tidak terulang dan penyelesaian hukum berlangsung transparan. Ia dijadwalkan menjalani operasi pemasangan pen pada lengan fraktur dalam dua hari ke depan.