Mugiyanto: Sinergi TNI, Polri, Kemen HAM Kunci Penanganan Papua

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto menegaskan bahwa penyelesaian persoalan di Papua tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dalam rapat koordinasi lintas kementerian di Jakarta, Senin (7/7/2025), ia menyatakan Kementerian HAM akan terus memperkuat sinergi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). "Papua tidak bisa diselesaikan oleh satu sektor saja. Kolaborasi multipihak adalah prasyarat mutlak untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia dan stabilitas keamanan," ujar Mugiyanto. Pernyataan ini merespons eskalasi insiden keamanan dan dugaan pelanggaran HAM yang tercatat di beberapa kabupaten di Papua sepanjang semester pertama 2025.

Kronologi Rapat Koordinasi

1. Pukul 09.00-09.30 WIB – Rapat dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dihadiri jajaran TNI, Polri, Kemen HAM, serta perwakilan pemerintah daerah Papua melalui video conference.
2. Pukul 09.35-10.15 WIB – Wamen HAM Mugiyanto memaparkan data pengaduan masyarakat Papua ke Komnas HAM dan Kemen HAM: 327 laporan dugaan pelanggaran HAM sepanjang Januari-Juni 2025, naik 18% dibanding periode sama 2024. Dari jumlah itu, 62% terkait konflik bersenjata dan operasi keamanan.
3. Pukul 10.20-11.00 WIB – Paparan Panglima TNI dan Kapolri tentang operasi terpadu di wilayah rawan: Kabupaten Intan Jaya, Nduga, dan Pegunungan Bintang. Disepakati pembentukan tim verifikasi gabungan untuk setiap insiden yang melibatkan aparat keamanan.
4. Pukul 11.05-11.45 WIB – Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kemen HAM, TNI, dan Polri tentang Mekanisme Cepat Pelaporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Daerah Konflik. MoU ini mengatur batas waktu 1x24 jam bagi satuan di lapangan untuk melaporkan setiap kontak senjata kepada pusat koordinasi HAM.

Langkah Kolaborasi Sebelumnya

Kerja sama Kemen HAM dengan TNI-Polri bukan hal baru. Pada September 2024, ketiga institusi menandatangani panduan bersama tentang Prinsip Proporsionalitas dalam Operasi Keamanan. Dokumen itu mengacu pada Inpres No. 9/2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Sejak awal 2025, Kemen HAM telah menempatkan 12 petugas penghubung HAM di enam kodam dan empat polda di wilayah Papua. Tugas mereka: memonitor setiap operasi, memberikan masukan real-time terkait standar HAM, dan menerima keluhan warga.

Data dan Konteks Operasi Keamanan

Berdasarkan data TNI per 30 Juni 2025, terdapat 1.287 personel TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan dan Daerah Rawan di Papua. Polri menurunkan 953 personel Brimob untuk pengamanan objek vital dan patroli. Selama semester pertama 2025, tercatat 47 kontak senjata antara TNI-Polri dengan kelompok sipil bersenjata. Dari total tersebut, 4 insiden masih dalam proses penyelidikan Komnas HAM terkait dugaan penggunaan kekuatan berlebihan. Kemen HAM menekankan bahwa setiap laporan akan dikawal melalui mekanisme MoU yang baru diteken, dengan target penyelesaian maksimal 14 hari kerja sejak laporan diterima.

Respons dan Tantangan

Peneliti dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menyambut baik komitmen tersebut, namun mengingatkan bahwa efektivitas sinergi sangat bergantung pada independensi tim verifikasi. "Kami mencatat masih ada 11 kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua yang belum tersentuh dari tahun 2023. MoU ini harus menjamin tidak ada impunitas," ujar Alghiffari Aqsa, peneliti senior ELSAM, saat dihubungi terpisah. Sementara itu, Wamen HAM Mugiyanto memastikan bahwa Kemen HAM akan menerbitkan laporan triwulanan yang bisa diakses publik, sebagai bentuk transparansi.

Dengan mekanisme baru ini, Kemen HAM, TNI, dan Polri menargetkan penurunan jumlah pengaduan dugaan pelanggaran HAM sebesar 30% pada akhir 2025, melalui kombinasi operasi keamanan yang lebih terukur dan percepatan program kesejahteraan di Papua.