Layer Cukai Baru Dinilai Beri Sinyal Keliru, Pemerintah Didorong Berantas Rokok Ilegal

Upaya pemberantasan rokok ilegal kembali menjadi sorotan utama dalam diskursus kebijakan fiskal dan penegakan hukum di Indonesia. Alih-alih memperkuat mekanisme pengawasan dan operasi pasar, wacana pembentukan lapisan cukai tambahan justru menuai kritik tajam. Pasalnya, langkah tersebut dinilai dapat mengirimkan pesan yang menyesatkan, seolah-olah pemerintah sudah kehabisan cara untuk menekan peredaran produk tembakau tanpa pita cukai resmi.

Celah Persepsi yang Membahayakan Kewibawaan Negara

Gagasan untuk menambah struktur pungutan baru di ranah cukai memunculkan kekhawatiran serius di kalangan pelaku industri dan pengamat kebijakan. Ketika negara terlihat merespons masalah penegakan hukum dengan menciptakan aturan administrasi yang lebih rumit, kesan yang muncul adalah kepasrahan terhadap kejahatan ekonomi. Publik bisa saja menafsirkan bahwa aparatur negara tidak lagi yakin mampu membendung banjir rokok gelap, sehingga solusinya adalah melegalkan arus tersebut dengan membungkusnya dalam skema cukai yang berbeda. Padahal, akar persoalannya bukan pada ketiadaan jenis cukai, melainkan pada masifnya produksi dan distribusi rokok tanpa dokumen legal yang memadai.

Persepsi semacam ini berpotensi mengikis legitimasi otoritas fiskal dan aparat penegak hukum. Jika sinyal “negara menyerah” terus bergulir, maka para pelaku usaha ilegal akan semakin percaya diri untuk memperluas jaringan mereka. Lebih dari itu, masyarakat di titik-titik distribusi bisa kehilangan rasa takut untuk memperjualbelikan barang tanpa cukai karena menganggap negara sudah memberi ruang melalui aturan baru.

Dampak Sistemik Rokok Ilegal dan Urgensi Penegakan Hukum

Rokok ilegal bukan hanya merugikan penerimaan negara yang berasal dari cukai, melainkan juga menciptakan distorsi pasar yang parah. Produk resmi yang telah membayar pungutan sesuai ketentuan tidak dapat bersaing secara sehat dengan produk selundupan atau produksi bawah tanah yang harganya jauh lebih murah. Akibatnya, industri legal mengalami kontraksi, tenaga kerja di sektor formal terancam, dan rantai pasok tembakau lokal yang dikelola secara sah ikut terpukul.

Badan Kebijakan Fiskal pernah mencatat bahwa potensi kehilangan penerimaan negara dari rokok ilegal mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahunnya. Angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan cerminan nyata dari uang yang seharusnya masuk ke kas negara untuk membiayai pembangunan dan layanan publik. Oleh karena itu, upaya pemulihan dan pengamanan penerimaan cukai semestinya difokuskan pada operasi penegakan hukum yang lebih masif dan terintegrasi, bukan pada inovasi regulasi perpajakan yang berpotensi multitafsir.

Data dari beberapa operasi gabungan Bea Cukai, TNI, dan Polri menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal seringkali melibatkan jaringan lintas provinsi dengan modus operandi yang semakin canggih. Penggerebekan pabrik-pabrik gelap dan gudang penyimpanan memang kerap dilakukan, namun jumlah penyitaan yang tinggi setiap tahun justru mengindikasikan bahwa bisnis gelap ini masih sangat subur. Diperlukan strategi yang lebih tajam, seperti penguatan sistem pelacakan berbasis digital pada produk legal, pemberian insentif bagi pelapor, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menutup celah distribusi.

Membangun Kembali Kepercayaan Publik dengan Aksi Nyata

Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan dan instansi terkait, memiliki kapasitas untuk memperbaiki tata kelola cukai tanpa harus menciptakan layer pungutan yang kontroversial. Sebagai contoh, pemanfaatan teknologi penandaan pita cukai berbasis hologram dan kode unik dapat dioptimalkan agar produk palsu semakin sulit menembus pasar. Di sisi lain, alokasi anggaran untuk patroli dan penyelidikan pasar perlu ditambah, sehingga intensitas pemantauan terhadap peredaran rokok ilegal bisa ditingkatkan secara signifikan.

Langkah-langkah represif semacam itu akan memperkuat pesan bahwa negara tidak pernah berkompromi dengan pelanggaran fiskal. Sebaliknya, wacana pembentukan layer cukai baru justru berisiko menciptakan kebingungan regulasi dan membuka ruang interpretasi bahwa pemerintah sedang beradaptasi dengan realitas pasar gelap, alih-alih memberantasnya. Dalam situasi dimana kepercayaan publik terhadap efektivitas birokrasi diuji, narasi “menyerah” adalah kemewahan yang tidak boleh dimunculkan oleh aparatur negara.

Masyarakat sipil, asosiasi pengusaha, dan akademisi perlu terus menyuarakan desakan agar kebijakan fiskal tetap berpijak pada prinsip keadilan dan kepastian hukum. Daripada sibuk merancang struktur cukai yang baru, energi pemerintah lebih baik diarahkan untuk menyusun peta jalan pemberantasan rokok ilegal yang komprehensif. Peta jalan tersebut harus mencakup target penurunan peredaran barang gelap secara bertahap, penguatan koordinasi antarlembaga, hingga harmonisasi sanksi pidana bagi pelaku usaha ilegal tanpa ampun.

Pada akhirnya, yang dibutuhkan oleh industri, penerimaan negara, dan masyarakat luas adalah kehadiran negara yang tangguh dalam menegakkan aturan main. Setiap sinyal yang bertolak belakang, termasuk oleh wacana regulasi yang terkesan permisif terhadap pelanggaran, hanya akan memperlambat upaya pemulihan ekonomi dan merusak integritas kebijakan publik. Karena itu, pilihan sikap yang paling logis bukanlah menambah beban administrasi cukai, melainkan mengerahkan segala instrumen negara untuk menghabisi rokok ilegal hingga ke akar-akarnya.

Baca juga:

• Jude Bellingham Cetak Dua Gol, Inggris Singkirkan Norwegia
• Kejuaraan Bola Voli Putra U18 Asia Kini Hadir di Vidio