Kursi Jampidsus Kosong, Istana Belum Terima Satu Nama Calon Pengganti

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan bahwa hingga saat ini belum ada satu pun nama calon pengisi jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) yang masuk ke meja Presiden. Posisi strategis tersebut kini kosong setelah ditinggalkan Febrie Adriansyah yang memutuskan untuk mengundurkan diri. Dalam keterangan pers yang disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Prasetyo mengatakan bahwa Istana masih menunggu langkah dari Jaksa Agung selaku pemegang kewenangan untuk mengajukan calon. "Belum ada usulan apa pun yang kami terima," ujarnya, menanggapi pertanyaan awak media mengenai perkembangan pengisian jabatan yang menjadi sorotan publik.

Kekosongan Jabatan Strategis

Jampidsus adalah salah satu posisi kunci di tubuh Kejaksaan Agung. Pejabat di level ini membawahi langsung penanganan kasus-kasus tindak pidana khusus, termasuk korupsi kelas kakap, pencucian uang, dan kejahatan ekonomi skala besar. Eksistensinya menjadi barometer kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Kekosongan yang terjadi sejak mundurnya Febrie Adriansyah menimbulkan kekhawatiran akan adanya jeda koordinasi pada sejumlah penanganan perkara yang tengah berjalan. Sejumlah pengamat menilai, kekosongan Jampidsus yang berkepanjangan berpotensi mengganggu rantai komando dan pengambilan keputusan strategis, terlebih ketika lembaga antikorupsi tengah menghadapi tekanan penuntasan kasus-kasus besar.

Febrie mundur di tengah mandat yang belum usai, dan langkah tersebut memunculkan berbagai spekulasi. Meski begitu, Istana tidak membahas lebih jauh alasan pengunduran diri tersebut. Fokus kini tertuju pada mekanisme penggantian. Menurut aturan, Jaksa Agung memiliki kewenangan penuh untuk mengajukan calon Jampidsus baru kepada Presiden. Nama yang diusulkan nantinya akan melalui tahapan klarifikasi dan penilaian terlebih dahulu sebelum akhirnya ditetapkan. Namun, hingga kini, Jaksa Agung belum mengirimkan usulan apa pun, sehingga proses tersebut tidak bisa dimulai.

Proses Pengusulan dan Wewenang Jaksa Agung

Dalam struktur kejaksaan, Jampidsus dipilih dan ditugaskan oleh Jaksa Agung melalui prosedur internal yang diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan dan peraturan turunannya. Biasanya, calon yang diajukan merupakan jaksa karier senior yang telah memiliki rekam jejak mumpuni di bidang tindak pidana khusus. Kendati kewenangan akhir pelantikan berada di tangan Presiden, semua bergantung pada kecepatan Jaksa Agung dalam mengkaji dan mengajukan kandidat terbaik. Prasetyo Hadi menegaskan bahwa tidak ada batas waktu kaku yang ditetapkan Istana untuk menerima usulan itu. Akan tetapi, ia berharap agar Jaksa Agung segera melengkapi kekosongan tersebut demi menunjang kinerja penegakan hukum.

Belum adanya usulan ini menimbulkan tanya di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan. Apakah prosesnya sedang berjalan di internal Kejaksaan Agung, atau justru masih terhambat pertimbangan tertentu? Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Kejaksaan Agung yang menjelaskan status pencalonan Jampidsus baru. Satu-satunya kepastian adalah belum diterimanya satu nama pun oleh Istana.

Spekulasi dan Respons Publik

Sejumlah nama beredar di publik sebagai kandidat potensial. Beberapa di antaranya adalah jaksa-jaksa senior yang pernah menangani kasus besar atau saat ini menduduki posisi strategis di lingkungan Kejaksaan. Nama seperti Amir Yanto, Febri Diansyah, hingga mantan jaksa yang kini menjadi praktisi hukum, turut disebut dalam perbincangan publik. Meskipun demikian, semua itu masih sebatas spekulasi. Istana maupun Kejaksaan Agung tidak mengkonfirmasi kabar tersebut. Prasetyo menolak berkomentar saat ditanya apakah salah satu nama tersebut akan menjadi calon kuat. Ia mengulangi bahwa yang berbicara hanyalah usulan resmi dari Jaksa Agung, dan hingga saat ini surat itu belum ada.

Dari sisi masyarakat sipil, desakan agar pengisian jabatan dilakukan secara transparan dan berdasarkan kompetensi mulai menguat. Koalisi masyarakat antikorupsi mendorong agar Jaksa Agung memilih figur yang tidak hanya berintegritas tinggi, tetapi juga memiliki keberanian menuntaskan kasus-kasus besar tanpa intervensi. Mereka khawatir, jika kekosongan berlarut-larut, akan ada ruang bagi pihak tertentu untuk memanfaatkan situasi, terutama di tengah proses hukum sejumlah perkara yang sedang menjadi atensi nasional.

Langkah Selanjutnya

Saat ini, kendali sementara fungsi Jampidsus dijalankan oleh pelaksana tugas yang ditunjuk dari internal Kejaksaan Agung. Meskipun demikian, status pelaksana tugas tidak memiliki kewenangan penuh sebagaimana pejabat definitif. Beberapa keputusan strategis dapat tertunda hingga sosok Jampidsus baru dilantik. Istana menegaskan posisi mereka sebatas menunggu. Mereka tidak akan melakukan intervensi atau menjaring nama sendiri, karena sepenuhnya menghormati hak prerogatif Jaksa Agung dalam mengajukan calon.

Prasetyo menambahkan, Presiden akan segera memproses begitu surat usulan dari Jaksa Agung masuk. Pihak Istana siap melakukan kajian terhadap rekam jejak dan kapabilitas calon yang diajukan. Tidak ada agenda untuk memperlama proses. Harapannya, dalam waktu dekat, kursi Jampidsus yang saat ini kosong dapat segera terisi oleh figur yang tepat, sehingga mesin penegakan hukum di Kejaksaan Agung kembali bergerak dengan kekuatan penuh. Publik pun terus menanti sinyal dari Kejaksaan Agung tentang siapa yang akan dipercaya mengemban amanah berat tersebut.

Baca juga:

• Polisi Tangkap Pria 34 Tahun Terduga Pelaku Teror Bom Sekolah di Jagakarsa
• Lautaro Martinez Lolos Sanksi, Siap Hadapi Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026