Laksamana Sukardi: Jejak Reformator BUMN dari Ranah Gerakan

Panggung politik dan ekonomi Indonesia mencatat satu nama yang lekat dengan upaya restrukturisasi perusahaan-perusahaan pelat merah pada awal abad ke-21. Ia adalah seorang ekonom, politikus, dan tokoh pergerakan yang mengemban amanah sebagai pemimpin di kementerian yang membawahi badan usaha milik negara pada era pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Sosok ini tidak hanya dikenal karena kebijakan privatisasi yang kontroversial, tetapi juga karena perjalanan panjangnya sebagai aktivis yang turut membidani lahirnya partai politik berlambang banteng moncong putih.

Akar Pergerakan dan Pendidikan Ekonomi

Lelaki kelahiran 1956 ini menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, sebuah kampus yang pada masa itu menjadi pusat pergolakan pemikiran kritis melawan otoritarianisme. Di bangku kuliah, ia tidak sekadar menyerap teori-teori ekonomi pembangunan, melainkan juga menyerap semangat perlawanan terhadap ketidakadilan struktural. Lingkungan akademik yang dinamis membentuknya menjadi seorang pemikir yang kelak mampu memadukan analisis ekonomi makro dengan keberanian politik. Gelar sarjana ekonomi yang diraihnya menjadi bekal awal sebelum ia melangkah lebih jauh ke medan perjuangan demokrasi.

Dari Gerakan Prodemokrasi ke Panggung Parlemen

Pada dekade 1990-an, ketika republik ini masih berada di bawah bayang-bayang rezim Orde Baru, ia bersama sejumlah tokoh muda lainnya bergerak di jalur ekstraparlementer. Keterlibatannya dalam kelompok-kelompok kritis menempatkannya dalam pusaran perlawanan terhadap kekuasaan yang semakin represif. Momentum reformasi 1998 menjadi titik balik yang membuka pintu baginya untuk memasuki arena politik formal. Bersama Megawati Soekarnoputri dan sejumlah tokoh senior lainnya, ia ikut mendirikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), sebuah kekuatan politik yang menjadi simbol perlawanan kaum marhaen. Dari partai inilah ia melenggang ke Senayan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, membawa suara konstituen yang mendambakan perubahan fundamental dalam pengelolaan negara.

Menakhodai Kementerian BUMN: Reformasi yang Mengguncang

Ketika Megawati naik menjadi presiden pada 2001, ia dipercaya menduduki jabatan strategis sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara. Amanat yang diembannya tidak ringan: membenahi badan usaha negara yang kerap menjadi sarang inefisiensi, praktik rente, dan kerugian kronis. Di bawah kendalinya, kementerian ini merancang peta jalan restrukturisasi dan privatisasi yang ambisius. Program ini mencakup penjualan saham pemerintah di sejumlah perusahaan, penutupan badan usaha yang dinilai tidak sehat, serta penggabungan entitas-entitas yang bergerak di sektor serupa. Langkah-langkah tersebut memicu gelombang penolakan dari serikat pekerja dan sejumlah kekuatan politik yang melihat privatisasi sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanat konstitusi yang menempatkan cabang-cabang produksi strategis di tangan negara. Namun, ia bersikukuh bahwa efisiensi dan daya saing hanya dapat tercapai dengan mengurangi campur tangan politik yang berlebihan dalam tubuh BUMN.

Kebijakan Kontroversial dan Perdebatan Publik

Masa jabatannya diwarnai oleh perdebatan sengit di ruang publik. Penjualan saham Indosat, misalnya, menjadi salah satu episode paling panas dalam sejarah pengelolaan aset negara. Para pendukungnya menilai divestasi ini membawa modernisasi manajemen dan suntikan modal yang diperlukan, sementara para pengkritik menganggapnya sebagai kehilangan kedaulatan di sektor telekomunikasi. Transaksi serupa di sektor perbankan dan manufaktur juga mengundang resistensi dari DPR dan elemen masyarakat sipil. Ia kerap tampil di hadapan parlemen untuk memberikan penjelasan, dengan argumentasi bahwa keuangan negara tidak boleh terus-menerus dibebani oleh perusahaan yang merugi. Perseteruan dengan sejumlah anggota dewan menjadi tontonan politik yang menunjukkan betapa peliknya mengelola entitas bisnis milik negara di tengah tarik-menarik kepentingan politik dan tuntutan profesionalisme.

Pemikiran Ekonomi dan Warisan Intelektual

Sebagai seorang ekonom, ia menganut pandangan bahwa peran negara dalam perekonomian harus proporsional. Baginya, BUMN bukanlah sekadar alat politik atau sumber pendanaan bagi partai-partai penguasa, melainkan entitas korporasi yang harus mampu bersaing di pasar bebas. Ia kerap menulis dan berbicara dalam berbagai forum tentang pentingnya tata kelola perusahaan yang baik, transparansi, dan meritokrasi dalam penunjukan jajaran direksi. Pemikiran-pemikirannya tertuang dalam berbagai artikel dan buku yang menjadi rujukan bagi generasi penerus yang bergelut di persimpangan antara bisnis dan kebijakan publik. Warisan intelektualnya justru terletak pada upayanya membangun fondasi pemikiran bahwa BUMN harus dijalankan dengan logika korporasi modern, bukan logika birokrasi yang lamban. Hingga akhir hayatnya pada 2022, ia tetap konsisten menyuarakan perlunya reformasi berkelanjutan di tubuh perusahaan negara, meskipun tak lagi berada dalam lingkaran kekuasaan formal. Jejaknya menjadi pengingat bahwa perjuangan membenahi institusi ekonomi negara adalah pekerjaan panjang yang seringkali harus ditempuh dengan menantang arus dominan politik dan opini publik.