DPRD Pertanyakan Efektivitas Sistem Peringatan Banjir DKI

Jakarta kembali dihadapkan pada persoalan klasik yang tak kunjung tuntas: manajemen banjir. Kali ini, sorotan tajam datang dari gedung legislatif. Seorang anggota dewan mempertanyakan secara terbuka eksistensi dan efektivitas sebuah proyek teknologi yang digadang-gadang mampu memberikan peringatan dini terhadap ancaman banjir di ibu kota. Proyek yang menelan anggaran tidak sedikit itu kini berada di bawah mikroskop pengawasan parlemen.

Gugatan dari Ruang Anggaran

Pertanyaan kritis itu dilontarkan oleh Lukmanul Hakim, yang menjabat sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Dalam kapasitasnya sebagai pengawas keuangan daerah, ia menyuarakan keraguan yang selama ini mungkin hanya menjadi bisik-bisik di kalangan masyarakat. Inti permasalahannya sederhana namun fundamental: untuk apa sistem peringatan dini itu dibangun jika pada kenyataannya banjir masih kerap melumpuhkan Jakarta tanpa aba-aba yang memadai?

Interupsi dari pihak legislatif ini bukanlah sekadar gimmick politik. Banggar memiliki kewenangan konstitusional untuk mengaudit dan mempertanyakan setiap alokasi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketika seorang anggotanya mulai menyuarakan keraguan publik, itu menandakan adanya ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dengan realitas implementasi di lapangan. Lukmanul Hakim tidak sedang beropini; ia sedang menjalankan fungsi representasi dan kontrol yang melekat pada jabatannya.

Janji Teknologi dan Kenyataan di Lapangan

Konsep warning system atau sistem peringatan dini banjir sejatinya merupakan instrumen vital bagi kota sebesar Jakarta. Sistem ini lazimnya mengintegrasikan berbagai sensor ketinggian air, radar cuaca, dan data curah hujan secara real-time. Informasi yang terkumpul kemudian diolah menjadi prediksi yang dapat disebarluaskan kepada warga melalui kanal-kanal komunikasi resmi—mulai dari pesan singkat, aplikasi, hingga sirine di titik-titik rawan.

Namun, janji teknokratis itu seringkali berhenti pada seremoni peluncuran. Warga Jakarta masih mengandalkan informasi dari grup WhatsApp lingkungan atau unggahan media sosial untuk mengetahui apakah air mulai naik. Proyek yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini, menurut catatan sementara, belum memberikan dampak signifikan yang bisa diukur secara objektif. Ketika hujan deras mengguyur selama berjam-jam, apakah sistem benar-benar mengirimkan notifikasi tepat waktu? Apakah sensor-sensor yang dipasang berfungsi optimal di semua musim? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang mendasari kegelisahan para wakil rakyat.

Paradoks Pengelolaan Risiko Urbandi Ibu Kota

Sorotan ini membuka luka lama dalam tata kelola risiko bencana di Jakarta. Paradoksnya adalah: anggaran besar telah digelontorkan, namun tingkat kesiapsiagaan warga tidak mengalami peningkatan yang proporsional. Sebuah sistem peringatan dini tidak bisa dinilai dari kertas spesifikasi teknis atau dari jumlah perangkat keras yang terpasang. Indikator keberhasilannya terletak pada satu hal: apakah warga mendapatkan cukup waktu untuk menyelamatkan diri dan harta benda mereka sebelum air menerjang?

Jakarta tidak bisa terus-menerus bergantung pada pendekatan reaktif. Normalisasi sungai, pembangunan tanggul, dan penyediaan pompa adalah langkah-langkah struktural yang penting. Akan tetapi, tanpa sistem informasi yang handal, semua infrastruktur itu ibarat benteng tanpa menara pengawas. Justru di sinilah letak urgensi dari pertanyaan yang diajukan oleh anggota Banggar tersebut. Proyek warning system seharusnya menjadi tulang punggung dari seluruh strategi mitigasi bencana, bukan sekadar proyek tambahan yang dilupakan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Akuntabilitas di Persimpangan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini berada di persimpangan yang menuntut klarifikasi. Mereka harus mampu menjelaskan secara transparan perihal status operasional sistem peringatan dini tersebut. Berapa kali sistem ini berhasil mengeluarkan peringatan akurat dalam satu tahun terakhir? Berapa banyak sensor yang masih berfungsi? Berapa persentase cakupan wilayah yang benar-benar terlindungi oleh jaringan ini? Data-data tersebut harus diungkap ke publik sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan uang rakyat.

Interupsi dari DPRD adalah mekanisme check and balances yang seharusnya disambut sebagai koreksi produktif, bukan sebagai serangan politik. Tanpa pengawasan ketat, proyek-proyek strategis semacam ini berpotensi menjadi sekadar pos anggaran yang menghabiskan miliaran rupiah tanpa dampak terukur. Transparansi anggaran dan keterbukaan data operasional adalah kunci untuk memutus rantai ketidakpercayaan publik yang sudah terlanjur mengakar.

Jalan Menuju Kesiapsiagaan Kolektif

Ke depan, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif harus mengarah pada penyempurnaan sistem, bukan sekadar saling menyalahkan. Perlu ada audit teknis independen untuk menilai apakah teknologi yang dipilih memang sesuai dengan karakteristik hidrologi Jakarta yang kompleks. Jika sistem yang ada memang terbukti tidak efektif, maka DPRD memiliki legitimasi untuk merekomendasikan penghentian atau restrukturisasi total proyek dalam pembahasan APBD berikutnya.

Warga Jakarta tidak butuh lagi sekadar janji. Mereka butuh kepastian bahwa ketika awan gelap menggantung di langit, ada sistem yang bekerja tanpa lelah untuk menjaga keselamatan mereka. Pertanyaan yang diajukan oleh Lukmanul Hakim mewakili kegelisahan jutaan warga yang setiap musim hujan hanya bisa pasrah menatap langit. Kini, bola berada di tangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan jawaban yang bukan sekadar retorika, melainkan solusi yang teruji di lapangan.