Laksamana Sukardi Berikan Catatan Kritis bagi Masa Depan BUMN

Di tengah upaya pemerintah mempercepat transformasi badan usaha milik negara, suara dari salah satu arsitek reformasi BUMN era awal reformasi kembali mencuat. Mantan Menteri BUMN yang juga politisi senior, Laksamana Sukardi, menyampaikan sejumlah catatan kritis yang dinilai relevan untuk menjaga agar korporasi pelat merah tidak kehilangan arah di tengah perubahan lanskap ekonomi global.

Konteks Sejarah dan Peran Strategis

Laksamana Sukardi dikenal sebagai menteri yang menjabat di periode penuh gejolak. Pada masa kepemimpinannya di Kementerian BUMN, ia menghadapi tugas berat menyehatkan perusahaan negara yang saat itu banyak terjerat krisis moneter. Ia menjadi salah satu tokoh yang mendorong transparansi dan profesionalisme pengelolaan aset negara, sekaligus merintis kebijakan privatisasi sejumlah BUMN yang dinilai tidak strategis. Pengalaman itulah yang kini menjadi fondasi bagi pandangan-pandangannya yang kerap diutarakan di berbagai forum diskusi ekonomi.

Dalam sebuah diskusi tertutup yang berlangsung di Jakarta pekan ini, ia mengingatkan bahwa BUMN harus tetap berpegang pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan akuntabilitas publik. Menurutnya, meskipun struktur dan regulasi telah banyak berubah, tantangan fundamental yang dihadapi BUMN tidak banyak berbeda dengan apa yang ia hadapi lebih dari dua dekade lalu. "Perbaikan regulasi tidak akan berarti tanpa perubahan budaya kerja di dalam tubuh BUMN itu sendiri," ujarnya, merefleksikan pengalaman masa lalunya.

Transformasi BUMN: Antara Ambisi dan Realitas

Isu pembentukan holding BUMN dan merger sejumlah perusahaan negara menjadi salah satu sorotan utama. Laksamana menilai bahwa pembentukan holding secara terburu-buru tanpa diikuti restrukturisasi internal yang matang justru dapat menciptakan beban baru. Ia menekankan perlunya pemetaan yang jelas antara BUMN yang berorientasi profit dan BUMN yang menjalankan misi pelayanan publik (public service obligation). Tanpa pemisahan yang tegas, BUMN berisiko terjebak dalam konflik kepentingan yang menggerus daya saing.

Ia juga menyoroti pentingnya kepemimpinan yang kuat dan berintegritas di dalam kementerian terkait serta di jajaran direksi. Menurutnya, indakan korupsi yang masih sesekali mencuat di beberapa BUMN menunjukkan bahwa pengawasan internal dan eksternal belum berjalan optimal. "Kita perlu membangun sistem yang membuat orang tidak bisa korupsi, bukan sekadar menghukum setelah korupsi terjadi," tegasnya. Pernyataan ini sejalan dengan rekam jejaknya yang pada masa menjabat sering bersitegang dengan berbagai pihak demi menegakkan prinsip-prinsip tata kelola yang bersih.

Warisan Kebijakan dan Relevansinya Kini

Salah satu warisan pemikiran Laksamana Sukardi yang masih diperbincangkan adalah konsep kemitraan strategis antara BUMN dengan pihak swasta. Ia percaya bahwa kolaborasi yang sehat dapat mendatangkan teknologi mutakhir, modal, dan jaringan pasar yang luas. Namun, ia mengingatkan agar kemitraan tersebut tidak dimaknai sebagai penjualan aset negara secara murah. Setiap kerja sama harus disertai pengawasan ketat dari DPR, Badan Pemeriksa Keuangan, dan partisipasi publik agar tidak merugikan negara.

Di tengah tren digitalisasi, Laksamana melihat bahwa BUMN perlu lebih agresif dalam mengadopsi teknologi. Ia mencontohkan sektor perbankan dan telekomunikasi milik negara yang menurutnya relatif lebih siap bertransformasi digital. Namun, ia mengingatkan bahwa transformasi digital harus diimbangi dengan literasi digital bagi seluruh karyawan dan manajemen. Tanpa itu, investasi teknologi hanya akan menjadi proyek mahal tanpa dampak signifikan. "Digitalisasi adalah alat, bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya tetap peningkatan efisiensi dan kualitas layanan kepada masyarakat," paparnya.

Respons dan Harapan ke Depan

Pernyataan-pernyataan Laksamana Sukardi menimbulkan tanggapan dari sejumlah ekonom dan pengamat BUMN. Mereka menilai bahwa pandangan mantan menteri tersebut masih sangat relevan, khususnya terkait isu tata kelola dan pengawasan. Beberapa pihak berharap pemerintah dapat membuka ruang dialog lebih luas dengan para tokoh yang telah berpengalaman mengelola BUMN pada masa-masa sulit, agar kebijakan yang diambil tidak hanya berfokus pada pencapaian target jangka pendek.

Laksamana sendiri tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga memberikan apresiasi terhadap sejumlah langkah positif yang telah diambil. Ia menilai bahwa upaya Kementerian BUMN dalam mengurangi jumlah perusahaan negara dari ratusan menjadi puluhan melalui proses merger dan likuidasi sudah berada di jalur yang tepat. Namun, ia kembali menekankan pentingnya konsistensi dan keberanian dalam menuntaskan reformasi tersebut. "Reformasi BUMN adalah proyek jangka panjang yang harus terus dijaga, bukan proyek satu periode pemerintahan," katanya.

Dengan pengalaman dan integritas yang masih dihormati, suara Laksamana Sukardi diperkirakan akan tetap menjadi rujukan dalam diskursus pengelolaan aset negara. Komitmennya terhadap tata kelola yang bersih dan profesional menjadi pengingat bahwa reformasi BUMN adalah perjalanan tanpa akhir, yang memerlukan kolaborasi antara pemerintah, parlemen, dan seluruh elemen bangsa.

Baca juga:

• Babak 8 Besar Wimbledon 2026: Siapa Melaju?
• Irjen Pol. Winarto: Profil dan Kinerja Kapolda Kalimantan Selatan