Laksamana Sukardi: Arsitek Reformasi BUMN di Era Reformasi

Sejarah reformasi birokrasi dan ekonomi Indonesia pada masa transisi demokrasi tak lepas dari peran sejumlah tokoh kunci. Salah satu nama yang mencuat adalah Laksamana Sukardi, seorang ekonom dan politikus yang dipercaya memimpin transformasi badan usaha milik negara (BUMN) pada dua periode pemerintahan berbeda. Jejaknya membentang dari ruang kuliah hingga pusaran politik nasional, meninggalkan warisan kebijakan yang masih relevan diperbincangkan hingga hari ini.

Perjalanan Intelektual dan Politik Awal

Laksamana Sukardi menempuh pendidikan ekonomi dan mengawali kiprahnya sebagai akademisi. Ia dikenal sebagai sosok yang cermat dalam analisis makroekonomi dan keuangan publik. Ketertarikannya pada kebijakan publik membawanya ke dunia politik praktis. Bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), ia menjadi bagian dari tim perumus kebijakan ekonomi partai berlogo banteng tersebut. Keahliannya dalam mengurai persoalan struktur ekonomi nasional membuat ia diperhitungkan sebagai calon pengambil kebijakan di level kabinet.

Dua Kali Menjabat Menteri BUMN

Pasca lengsernya Orde Baru, pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengangkat Laksamana Sukardi sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN pada tahun 1999. Di periode pertamanya ini, ia langsung dihadapkan pada beban berat: menata puluhan BUMN yang sarat inefisiensi, praktik korupsi, serta intervensi politik berkepanjangan. Ia mulai merintis cetak biru restrukturisasi dan memperkenalkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) secara lebih sistematis. Namun, gejolak politik pada era itu membuat masa kerjanya tidak selalu mulus. Ketika Megawati Soekarnoputri naik menjadi presiden pada tahun 2001, Laksamana kembali dipercaya memimpin kementerian yang kini bernama Kementerian BUMN. Kelanjutan mandat ini memberi ruang baginya untuk menancapkan tonggak reformasi yang lebih kokoh.

Kebijakan Strategis dan Kontroversi

Di masa jabatannya yang kedua, ia mendorong privatisasi beberapa perusahaan pelat merah secara terukur. Langkah ini bertujuan mengurangi beban anggaran negara, meningkatkan transparansi, sekaligus mendatangkan pendapatan bagi kas pemerintah. Program privatisasi bukan tanpa kritik—sebagian kalangan menilai penjualan aset strategis kepada investor asing merugikan kedaulatan ekonomi. Namun, Laksamana konsisten berargumen bahwa kepemilikan negara tidak selalu identik dengan pengelolaan yang baik. Ia juga memperjuangkan restrukturisasi utang BUMN dan pembentukan holding company untuk sektor-sektor tertentu guna menciptakan sinergi dan efisiensi. Beberapa perusahaan besar, termasuk di sektor perbankan, telekomunikasi, dan semen, mengalami perubahan kepemilikan atau penggabungan di bawah pengawasannya. Selain itu, ia membangun mekanisme pengawasan internal yang lebih ketat dan mendorong profesionalisasi jajaran direksi melalui seleksi berbasis meritokrasi.

Warisan dan Relevansi Kini

Setelah tidak lagi menjabat, Laksamana Sukardi tetap aktif sebagai pengamat ekonomi dan memberikan masukan melalui berbagai forum. Gagasan-gagasannya tentang kemandirian BUMN dan kehati-hatian fiskal kerap dikutip dalam diskursus kebijakan kontemporer. Jejaknya menunjukkan bahwa reformasi BUMN tidak cukup hanya dengan mengganti struktur organisasi—diperlukan keberanian politik untuk memutus rantai lama dan membangun budaya korporasi yang sehat. Di tengah perdebatan tentang peran strategis BUMN dalam pembangunan, warisan Laksamana menjadi pengingat bahwa profesionalisme dan akuntabilitas adalah prasyarat mutlak. Meski masa kepemimpinannya penuh dinamika, namanya tetap tercatat sebagai salah satu arsitek awal transformasi badan usaha negara di era demokrasi.