KPK: Pengembalian Uang Tak Menghapus Unsur Pidana, Menhut Bisa Diperiksa

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi pengakuan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang menyatakan telah mengembalikan amplop berisi uang yang ditinggalkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby. Lembaga antirasuah itu menegaskan, pengembalian barang tidak serta-merta menghapus potensi pidana jika ada bukti permulaan yang cukup.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan, tahap pengembalian uang akan tetap diteliti untuk mengonstruksi apakah ada niat dan perbuatan melawan hukum sejak awal. “Pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik,” ujar Taufik dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jumat (3/7/2026).

“Pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.”

Raja Juli Antoni sebelumnya menceritakan, Suhardiman Amby meninggalkan amplop di kediamannya. Sang menteri mengaku langsung mengembalikannya tanpa membuka karena curiga isinya berkaitan dengan upaya memuluskan suatu izin di Kementerian Kehutanan. Pengakuan ini muncul setelah Bupati Kuansing terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada awal Juli 2026.

Bupati Kuansing Sudah Tersangka

Suhardiman Amby ditangkap bersama sejumlah uang tunai dan dokumen dalam OTT yang dilaksanakan KPK. Ia diduga mencoba mempercepat proses perizinan di Kementerian Kehutanan dengan menawarkan sejumlah uang kepada pihak yang berwenang. Kini, bupati berstatus tersangka, ditahan di Rutan KPK, dan dijerat Pasal 5 atau 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Penangkapan ini sekaligus membuka jejak amplop yang sempat ditinggalkan di kediaman Menhut. Meski Raja Juli mengaku mengembalikannya, KPK menilai rangkaian peristiwa tersebut tetap harus diperiksa. Sebab, dalam hukum pidana korupsi, percobaan atau niat melakukan suap sudah dapat menjadi unsur tindak pidana, tidak hanya keberhasilan serah terima uang.

Peluang Panggil Menhut Terbuka

Taufik menyatakan KPK membuka peluang memanggil Raja Juli Antoni untuk dimintai keterangan. “Kami tentu akan mempertimbangkan untuk memanggil siapa pun yang relevan, termasuk Menteri Kehutanan, guna memperjelas dugaan yang ada,” katanya. Keterangan sang menteri dinilai penting untuk melengkapi konstruksi perkara dan memastikan apakah ada upaya suap yang gagal atau transaksi yang dihentikan sepihak.

Para ahli hukum pidana mengingatkan, pengembalian uang suap oleh penerima—atau penolakan yang baru terjadi setelah uang sempat dikuasai—dapat tetap memunculkan pertanggungjawaban pidana. Yang menjadi fokus penyidik adalah kesengajaan dan perbuatan awal, bukan semata soal akhir dari aliran dana tersebut.

KPK juga mengimbau seluruh penyelenggara negara untuk segera melaporkan setiap percobaan suap atau gratifikasi melalui mekanisme resmi. Langkah ini, selain melindungi diri dari jerat hukum, turut membantu pemberantasan korupsi secara lebih sistemik. Saat ini, tim penyidik terus mengumpulkan barang bukti dan memeriksa saksi-saksi lain guna mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain di Kementerian Kehutanan.