Komisi III DPR Apresiasi Lonjakan Kepercayaan Publik ke Polri, Survei Litbang Kompas Ungkap Angka 82,4 Persen

Jakarta — Laporan Lurusin.com — Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh Rano Alfath, menyampaikan apresiasi mendalam atas meningkatnya tingkat kepercayaan dan kepuasan publik terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Berdasarkan survei terbaru Litbang Kompas, tingkat kepercayaan masyarakat kini mencapai 82,4 persen, sebuah capaian yang dinilai mencerminkan keberhasilan transformasi institusi penegak hukum tersebut.

Dalam keterangannya pada Jumat (26/6/2026), Rano menegaskan bahwa angka tersebut merupakan buah dari perbaikan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam aspek pelayanan publik, penegakan hukum, kehadiran aparat di tengah warga, serta komitmen Polri menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban. Menurutnya, kepercayaan publik bukan sekadar hasil kampanye komunikasi, melainkan bukti konsistensi kerja yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

"Capaian ini patut diapresiasi. Kepercayaan publik tidak bisa dibangun hanya melalui narasi, tetapi harus dibuktikan dengan kerja nyata yang konsisten. Ketika masyarakat mulai merasakan perubahan dalam pelayanan, penegakan hukum, dan kehadiran negara melalui Polri, maka kepercayaan itu akan tumbuh dengan sendirinya."

Langkah Strategis Polri dan Pengawasan DPR

Laporan yang dihimpun media ini menyebutkan bahwa Komisi III DPR RI mencatat sejumlah langkah strategis yang berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan tersebut. Beberapa di antaranya adalah pengungkapan dan pemberantasan jaringan judi online yang kian masif, penindakan tegas terhadap tindak pidana siber, peningkatan operasi pengungkapan peredaran narkotika, serta penegakan hukum dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Tak hanya itu, penguatan pelayanan publik berbasis digital juga menjadi faktor kunci. Transformasi layanan seperti perpanjangan SIM online, penerbitan SKCK digital, dan berbagai aplikasi pengaduan masyarakat memperpendek jarak antara Polri dan warga. Langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang di lapangan.

Rano turut mengingatkan bahwa keberhasilan yang telah dicapai harus diimbangi dengan komitmen kuat menjaga integritas institusi. Ia menekankan bahwa parlemen akan terus mengawal setiap program dan kebijakan Polri agar tetap berlandaskan profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi. "Kepercayaan yang sudah diberikan masyarakat tidak boleh disia-siakan. Ini menjadi momentum bagi Polri untuk membuktikan bahwa institusi ini benar-benar hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat," tegasnya.

Dengan capaian 82,4 persen tersebut, Polri kini berada dalam posisi yang cukup solid meskipun tantangan di era digital dan dinamika kejahatan transnasional terus berkembang. DPR pun berjanji akan memastikan setiap rupiah anggaran dan setiap kebijakan yang dikeluarkan benar-benar berdampak pada keamanan dan keadilan yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.