Klaim Tautan Cek Bansos PKH BPNT Rp 1,5 Juta

Sebuah unggahan di media sosial Facebook ramai membagikan sebuah tautan yang diklaim dapat digunakan untuk mengecek pencairan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) senilai Rp 1.500.000. Klaim tersebut lengkap dengan narasi ajakan agar masyarakat segera mengaksesnya sebelum dana dianggap hangus. Unggahan ini menyebar luas terutama di kalangan penerima manfaat yang tengah menantikan kepastian pencairan bantuan.

Bentuk Klaim yang Beredar

Dalam tangkapan layar yang beredar, terdapat sebuah pesan berantai berisi link pendek yang mengarah ke sebuah halaman situs. Narasi menyebut, “Bantuan sudah cair, silakan cek nama Anda sekarang juga.” Tampilan halaman tersebut sengaja dibuat menyerupai laman resmi pemerintah, lengkap dengan logo kementerian dan kop surat yang meyakinkan. Desain yang mirip itu membuat sebagian warga terkecoh dan mengira tautan tersebut adalah kanal resmi dari Kementerian Sosial.

Penelusuran Fakta dan Verifikasi

Berdasarkan verifikasi, tautan yang disebarkan tidak mengarah ke domain resmi Kementerian Sosial (kemensos.go.id) atau portal pemerintah lainnya. Alamat yang digunakan merupakan situs buatan dengan ekstensi mencurigakan yang baru didaftarkan beberapa pekan sebelumnya. Penelusuran menggunakan alat WHOIS menunjukkan bahwa informasi registrasi domain disembunyikan, sebuah pola lazim dari situs phishing. Sementara itu, situs resmi cekbansos.kemensos.go.id telah terdaftar dengan identitas jelas dan menggunakan protokol enkripsi yang valid.

Saat tautan palsu itu diakses, pengunjung langsung diminta mengisi data pribadi berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, alamat, hingga nomor telepon seluler. Langkah ini tidak pernah diterapkan di laman asli milik pemerintah—di sana, warga cukup memasukkan wilayah provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa, lalu mengetikkan nama sesuai KTP untuk melihat status kepesertaan. Permintaan NIK hanya muncul di aplikasi resmi atau layanan terpadu yang sudah terintegrasi dengan basis data kependudukan.

Kementerian Sosial RI melalui akun resmi media sosialnya berkali-kali menegaskan bahwa satu-satunya tautan yang digunakan untuk pengecekan bantuan sosial adalah cekbansos.kemensos.go.id. Tidak ada saluran lain berupa link pendek yang disebar melalui Whatsapp atau Facebook. Pihak Kemensos juga tidak pernah meminta masyarakat mentransfer sejumlah uang sebagai syarat pencairan.

Selain kejanggalan domain, nominal bantuan yang disebutkan sebesar Rp 1.500.000 juga tidak sesuai dengan data resmi. Berdasarkan pedoman umum PKH, besaran bantuan per komponen sangat bervariasi: ibu hamil dan anak usia dini masing-masing menerima Rp 3.000.000 per tahun yang dicairkan bertahap, sementara lansia dan penyandang disabilitas mendapat Rp 2.400.000 per tahun. Bantuan pangan BPNT diberikan dalam bentuk saldo sebesar Rp 200.000 per bulan per keluarga. Total akumulasi per tahun tentu tidak akan mencapai Rp 1.500.000 dalam sekali pencairan, apalagi jika klaim menyatakan angka itu adalah nominal yang bisa dicek melalui satu tautan.

Modus dan Risiko Penipuan

Pola ini merupakan upaya phishing yang bertujuan mengumpulkan data pribadi korban secara masif. Data NIK, nama, dan nomor telepon yang berhasil dikumpulkan kerap disalahgunakan untuk mendaftarkan pinjaman online ilegal, membobol akun dompet digital, atau bahkan dipakai dalam sindikat penipuan identitas. Dalam kasus lain, tautan serupa juga menyisipkan skrip berbahaya yang dapat mencuri informasi dari perangkat pengguna.

Sejumlah laporan menyebutkan bahwa setelah mengisi data, korban diarahkan ke percakapan WhatsApp dengan nomor tidak dikenal. Pelaku lalu berpura-pura menjadi petugas pendamping sosial dan meminta biaya administrasi pencairan sebesar ratusan ribu rupiah. Ini adalah modus penipuan klasik yang terus memakan korban karena menyasar kelompok rentan yang minim literasi digital.

Respons Pemerintah dan Imbauan

Kementerian Sosial secara berkala menerbitkan peringatan melalui kanal resmi agar masyarakat tidak mudah percaya pada tautan yang beredar di luar situs cekbansos.kemensos.go.id. Setiap konten mencurigakan juga rutin dilaporkan ke platform media sosial untuk ditindak. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menambahkan bahwa warga sebaiknya segera menutup halaman mencurigakan dan tidak memberikan data apa pun. Masyarakat yang menemukan tautan serupa dapat melaporkan ke patrolisiber.id atau akun pengaduan Kemensos agar segera diblokir.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) turut mengimbau publik untuk menerapkan kebiasaan memeriksa ulang tautan dengan menyalin alamatnya ke mesin pencari, bukan langsung mengklik. Jika sebuah informasi berasal dari pesan berantai tanpa sumber resmi, maka besar kemungkinan informasi itu adalah hoaks atau berbahaya.

Kesimpulan

Dari seluruh pemaparan di atas, klaim yang menyatakan adanya link untuk mengecek bansos PKH dan BPNT sebesar Rp 1.500.000 adalah tidak benar alias hoaks. Tautan yang beredar bukan berasal dari sumber resmi dan mengarah pada upaya pencurian data. Fakta menunjukkan bahwa pengecekan bansos hanya dapat dilakukan melalui laman cekbansos.kemensos.go.id tanpa permintaan data sensitif atau biaya apa pun. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan melakukan verifikasi silang sebelum mengikuti informasi yang tidak jelas sumbernya.

Baca juga:

• BNPB Resmi Setop Heli Pengebom Air, Api TPA Jatiwaringin Padam Total
• Harta Rp8,8 Miliar Tertinggal di Kereta, KAI Amankan 12.656 Barang