I Kadek Andre Nuaba Bedah Dinamika Geopolitik Asia Tenggara

Palembang – Di tengah gejolak persaingan kekuatan global yang kian memanas, I Kadek Andre Nuaba, akademisi Ilmu Hubungan Internasional dari Universitas Sriwijaya, menyajikan perspektif tajam tentang posisi strategis Asia Tenggara. Dalam kuliah umum yang digelar di kampusnya, ia menekankan bahwa kawasan ini bukan lagi sekadar penonton, melainkan medan proyeksi kepentingan yang menentukan peta aliansi masa depan. Analisisnya menyoroti transformasi struktural yang menguji ketahanan regional dan kemampuan negara-negara anggota ASEAN menjaga sentralitasnya.

Pergeseran Lanskap Kekuatan Global

Menurut Andre, tatanan dunia sedang memasuki fase transisi yang tidak lagi didominasi satu kutub kekuatan. Peningkatan kapasitas militer dan ekonomi Tiongkok, respons strategis Amerika Serikat melalui aliansi Indo-Pasifik, serta kemunculan peran kekuatan menengah seperti India dan Jepang mengubah lanskap keamanan secara fundamental. Ia mengidentifikasi empat variabel utama yang membentuk dinamika baru tersebut: kompetisi teknologi, klaim maritim, perubahan rantai pasok, dan diplomasi vaksin sebagai instrumen soft power. Asia Tenggara, dengan jalur laut vital dan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan, menjadi titik pertemuan seluruh variabel itu. Andre menekankan bahwa setiap negara di kawasan kini dihadapkan pada dilema hedging, yaitu upaya menjaga keseimbangan antara dua kutub tanpa kehilangan otonomi strategis. Studi yang dirujuknya menunjukkan bahwa intensitas interaksi militer-ekonomi antara ASEAN dan kekuatan besar meningkat sebesar 27 persen dalam lima tahun terakhir, menandakan percepatan rivalitas yang membutuhkan paradigma diplomasi baru.

Diplomasi Maritim dan Dilema Keamanan

Dalam paparannya, isu kedaulatan laut menjadi sorotan khusus. Andre menjelaskan bahwa sengketa di Laut Tiongkok Selatan bukan hanya soal garis batas, melainkan proksi dari pertarungan norma internasional. Indonesia, meskipun bukan pihak yang terlibat langsung dalam sengketa teritorial, terimbas oleh ketidakpastian yang ditimbulkan. Faktanya, menurut data Badan Keamanan Laut, insiden pelanggaran wilayah oleh kapal asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia naik 14 persen pada tahun lalu, sebagian besar di sekitar perbatasan Selat Malaka dan Laut Natuna Utara. Andre menilai bahwa ketahanan maritim Indonesia harus dibangun secara berlapis: penguatan kapasitas patroli dan pengawasan teknologi berbasis satelit tidak dapat dinegosiasikan. Lebih dari itu, ia mendorong diplomasi preventif dengan memperkuat Code of Conduct yang mengikat secara hukum di antara negara ASEAN dan Tiongkok. Tanpa kerangka aturan yang ditaati bersama, potensi eskalasi akan terus membayangi stabilitas kawasan.

Urgensi Kemandirian Teknologi dan Ekonomi Digital

Andre menyoroti bahwa kunci otonomi strategis Indonesia di era geopolitik baru bergeser dari pendekatan militer murni menuju kemandirian teknologi. Ia mengutip data Badan Siber dan Sandi Negara yang mencatat peningkatan serangan siber yang menyasar infrastruktur publik dan lembaga pertahanan. Serangan yang berasal dari aktor negara diperkirakan meningkat 33 persen pada periode yang sama. Oleh karena itu, investasi pada ekosistem riset semikonduktor, kecerdasan buatan, dan keamanan siber harus menjadi prioritas tinggi dalam kebijakan luar negeri. Indonesia perlu segera merampungkan peta jalan transformasi teknologi pertahanan yang terintegrasi dengan industri sipil, seperti yang telah dilakukan Vietnam dan Singapura, agar tidak terus bergantung pada rantai pasok eksternal yang rawan dipolitisasi. Andre menekankan bahwa ketahanan digital juga menyangkut perlindungan data warga negara, yang sering luput dari kalkulasi geopolitik tradisional. Kolaborasi dengan universitas dan sektor swasta membangun talent pool dengan kompetensi cybersecurity menjadi prasyarat yang mendesak.

Peran Sentral ASEAN dan Strategi Proaktif Indonesia

Di sesi tanya jawab, Andre meyakinkan bahwa ASEAN masih memiliki peluang menjadi jangkar stabilitas apabila mampu mengadopsi mekanisme pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tidak hanya bertumpu pada konsensus mutlak. Ia mengapresiasi inisiatif Indonesia yang memfasilitasi dialog antara junta Myanmar dan berbagai pemangku kepentingan, karena mengisyaratkan bahwa prinsip non-intervensi tidak boleh menjadi alasan pembiaran krisis kemanusiaan. Namun, ke depan, diplomasi Indonesia harus lebih berorientasi pada hasil konkret, terutama dalam isu penanganan kejahatan transnasional, penangkapan ikan ilegal, dan pengelolaan bencana. Andre merujuk pada keberhasilan patroli terkoordinasi Malaysia-Indonesia-Filipina dalam menekan aksi perompakan di perairan Sulu sebagai model yang dapat direplikasi. Kesimpulannya, Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan statusnya sebagai negara terbesar di ASEAN, tetapi harus membangun kapasitas mempengaruhi agenda regional dengan kepemimpinan intelektual dan proyek kolaboratif yang menjawab kebutuhan nyata masyarakat Asia Tenggara.

Baca juga:

• Penutupan Selat Hormuz oleh Iran Tanpa Batas Waktu Ditetapkan
• Film Horor Alas Roban Siap Tayang di Bioskop 15 Januari 2026